Connect with us

Nasional

PANRB Tetapkan Aturan WFH bagi ASN 16-17 April 2024, Ini Detailnya

Published

on

Aparatur Sipil Negara (ASN).

JAKARTA – Surat edaran Nomor 01 Tahun 2024 yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Upaya ini dilakukan dengan alasan sebagai bagian dari manajemen arus balik Lebaran 1445 Hijriah yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

Menurut Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB), Abdullah Azwar Anas, Keputusan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 penerapan WFH akan dilakukan sebesar maksimal 50 persen dari jumlah pegawai dengan aturan teknis yang diatur oleh masing-masing instansi pemerintah.

Namun, WFH hanya berlaku untuk instansi pemerintah yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan. Sedangkan instansi yang langsung terlibat dalam pelayanan publik akan tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) sebanyak 100%.

Anas menegaskan bahwa instansi yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan lainnya akan tetap beroperasi secara normal.

Instansi yang dapat menerapkan WFH hingga 50% adalah yang terkait dengan layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan, seperti kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

Selain itu, Anas juga mengingatkan agar seluruh instansi pemerintah terus memantau dan mengawasi pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi agar libur Lebaran tidak mengganggu kualitas pelayanan dan kinerja.

Oleh sebab itu, instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan bisa menjalankan WFH maksimal sebanyak 50 persen dari jumlah pegawai. Adapun instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak melakukan WFH alias WFO 100 persen. Sementara teknis WFH akan diatur oleh instansi pemerintah masing-masing.

Edaran ini turut mencontohkan instansi yang dapat melakukan WFH dan diharuskan menjalankan WFO. Instansi yang masih harus melakukan WFO adalah yang berkaitan dengan masyarakat. Seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, dan energi.

Selain itu, sektor logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar juga harus WFO pada 16-17 April 2024. Pemerintah menegaskan bahwa untuk pelayanan yang langsung ke publik akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi. Dia menginginkan kinerja pelayanan publik selalu siaga dalam segala situasi.

“WFH maksimal 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” kata Anas.

Keputusan ini juga mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk memantau pemantauan dan mengawasi pemenuhan, pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. Selain itu, seluruh instansi pemerintah perlu membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur lebaran. “Jangan sampai libur lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ucapnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Arus Mudik Nataru 2024-2025 Aman dan Terkendali

Published

on

By

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso.

JAKARTA – Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, memastikan kondisi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025 masih dalam keadaan aman. Hal ini disampaikan melalui pemantauan langsung dan pengamatan CCTV di Command Center, Minggu (22/12).

Brigjen Raden Selamat mengungkapkan bahwa tren peningkatan volume kendaraan mulai terlihat pada Sabtu pagi. Meski sempat terjadi kepadatan, situasi tersebut berhasil ditangani dengan berbagai langkah rekayasa lalu lintas.

“Kepadatan yang sempat terjadi di pagi hari berhasil kami atasi melalui penerapan kontraflow di Kilometer 48 hingga 65 Tol Jakarta-Cikampek,” ujar Brigjen Raden Slamet.

Selain itu, rekayasa one-way juga diberlakukan di jalur Nagreg untuk mengurai kepadatan kendaraan. Sementara itu, kesendatan di jalur menuju Pelabuhan Merak berhasil teratasi dengan menambah jumlah kapal operasional penyeberangan.

Lebih lanjut, Brigjen Raden Slamet menjelaskan bahwa evaluasi sementara menunjukkan puncak arus mudik telah terjadi pada tanggal 20-21 Desember. Namun, pihaknya memprediksi lonjakan kendaraan berikutnya akan terjadi menjelang libur Natal.

“Kemarin kami memprediksi puncak arus mudik terjadi di tanggal 20-21 Desember. Namun, mengingat libur dimulai tanggal 25, kami mengantisipasi lonjakan kendaraan lagi pada tanggal 23 dan 24 Desember, khususnya pada sore hari,” jelasnya.

Dengan pemantauan intensif dan penerapan strategi rekayasa lalu lintas, pihak Korlantas Polri optimis arus mudik Nataru tahun ini dapat berjalan lancar dan aman bagi seluruh masyarakat. **.

Continue Reading

Nasional

Kapolri: Personel Gabungan Polri-TNI Amankan 61 Ribu Lokasi Ibadah dan Rekreasi Saat Natal-Tahun Baru

Published

on

By

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA –  Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan personel TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan 61 ribu lebih objek, seperti gereja dan tempat rekreasi, di momen perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit usai Rakor Bidang Operasional 2024 dalam rangka Kesiapan Pengamanan Natal 2024 & Tahun Baru 2025 di Auditorium STIK/PTIK sebagai tindaklanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaksanakan PAM Natal dan Tahun Baru dengan baik.

“Objek pengamanan di antaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek perayaan tahun baru,” tegas Kapolri, Senin (16/12/24).

Kapolri menyebutkan, sebanyak 2.794 posko akan didirikan. Rinciannya adalah 1.852 pospam, 735 pos pelayanan dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61 ribu lebih objek tersebut.

“Kami harapkan perayaan dan pengamanan Nataru betul-betul bisa berjalan baik dan masyarakat bisa terlayani,” ujar Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri menyampaikan adanya peningkatan arus mudik pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ia menyebut arus mudik akan mencapai puncaknya pada 21 Desember dan 28 Desember.

Untuk itu, Kapolri meminta jajarannya untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan baik.

“Prediksi arus mudik kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 Desember, karena itu kegiatan mudik yang kemungkinan mencapai puncaknya karena anak sekolah saat itu juga sudah libur, dan kemudian tanggal 28 Desember puncak arus mudik kedua,” tutup Kapolri. **.

Continue Reading

Nasional

Direktorat PPA dan PPO Diharapkan Dorong Ranking Kesetaraan Gender Indonesia

Published

on

By

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

 

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus berada di rangking yang lebih tinggi dalam tingkat kesetaraan gender dibandingkan negara lain. Sebab, kesetaraan gender di Indonesia telah dimulai sejak masa RA Kartini.

Menurut Jenderal Sigit, saat ini Indonesia berada di urutan ke-9 kesetaraan gender dibandingkan Negara Asia Timur dan Pasifik. Sedangkan di tingkat dunia berada di urutan ke-87 dari 146 negara.

“Indonesia sedang menuju visi Indonesia Emas 2045 tentunya harapan kita pada saat nanti dilaksanakan lagi survey oleh World Economic Forum posisi Indonesia juga bisa menjadi nomer 4 nomer 5 terkait dengan masalah setaraan gender, itu tentunya cita-cita kita bersama,” ungkap Kapolri dalam sambutan di acara Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy, Selasa (17/12/24).

Jenderal Sigit optimis bahwa dengan adanya Direktorat PPA dan PPO akan semakin menggelorakan realisasi kesetaraan gender.

“Ini tentunya kita harapkan bisa kita wujudkan kalau Direktorat TPPA dan TPPO yang saat ini kita perjuangkan di KemenpanRB ini ini betul betul kita wujudkan,” jelas Kapolri. **.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!