Connect with us

Berita Nasional

Presiden Jokowi Menerima Perwakilan Tokoh Adat, Penajam Paser Utara, 14 Maret 2022

Published

on

*Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM,” ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena. Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Helena berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Siapa Sosok Yang Pantas Jadi Kepala Otorita IKN ?

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA Anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Utara..

– Berharap ada figur orang asli Kalimantan yang duduk di kepengurusan Otorita tersebut

JAKARTA – Siapa kelak Kepala Otorita Ibukota Negara di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disarankan sebaiknya harus orang asli Kalimantan.

“Tetapi jika ditanya apakah perlu orang Kalimantan asli dalam kepengurusan itu, menurut saya harus, ” kata Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA (Dedy Sitorus) anggota Komisi VI DPR RI, dapil Kaltara kepada media ini melalui pesan WhatsAPP, Jumat, 28/1/2022.

Dengan begitu lanjutnya, Badan Otorita tersebut akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan, aspirasi dan nuansa kebudayaan Kalimantan serta komunikasi dengan masyarakat lebih mudah dilakukan.

Kendati demikian tambah Deddy, Keputusan tentang siapa kepala Otorita itu juga sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Terkait Siapa yang akan ditunjuk tentu akan melalui proses pendalaman terhadap berbagai aspek, terutama kompetensi, kredibilitas, rekam jejak, leadership, management, pengalaman mengelola organisasi yang kompleks dan penuh tekanan.

“Jadi kualitas pribadi baik skill maupun knowledge tentulah mutlak. Disamping itu tentu pula yang bersangkutan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu membangun sinergi dengan semua stakeholder, ” imbuhnya.

Artinya untuk penentuan siapa yg menjadi ketua IKN tentu harus memperhatikan syarat-syarat mendasar itu, bukan melihat asal usulnya. Apakah harus orang Kalimantan Asli, tentu tidak, karena semua warga negara berhak mendapat penugasan itu. Apakah ada orang Kalimantan Asli yang mampu, menurut saya tentu saja ada tetapi itu tentu harus melalui proses yg sama dengan kandidat lainnya..

Menurut Deddy Sitorus lagi, ada banyak orang yang punya kompetensi untuk itu, sebut saja A Teras Narang (eks Gubernur Kalimantan Tengah) dan Kornelis (eks Gubernur Kalimantan Barat).
Figur ini tentunya layak dipertimbangkan. Atau misalnya sosok Marthin Billa yang dua periode jadi Bupati dan sekarang menjadi Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara dan Presiden MADN

“Menurut saya figur Marthen Billa juga sangat layak untuk diperhitungkan, ” pungkas Deddy Sitorus. *

Reporter/Editor : Sahri

Continue Reading

Nasional

PUKAT Kritisi Eksekusi Lahan BPN di Surabaya

Published

on

By

SURABAYA – Warga Jawa Timur, Kamis 3 Desember 2021 dihebohkan dengan adanya eksekusi tanah seluas 7.000 m2 yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 80 Surabaya. Bukan sembarang tanah, karena di dalamnya terdapat instansi ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara) untuk pendaftaran surat tanah oleh ATR/BPN Surabaya.

Ketua Umum Pusat Kajian dan Advokasi Tanah (PUKAT), M. Mufti Mubarok juga menyoroti kejadian tersebut. Menurutnya terdapat beberapa hal yang perlu dilihat dari berbagai aspek: _Pertama_, dari aspek sejarah, Loka Pamitran sebagai pemilik aset awal merupakan termasuk organisasi yang dibubarkan karena berafiliasi dengan Organisasi Mason yang dibubarkan Pemerintah. _Kedua_, dari aspek legal standing, organisasi yang telah dibubarkan, tidak mungkin dapat dihidupkan kembali dengan nama atau identitas yang sama. _Ketiga_, dari aspek perolehan aset/tanah, pihak BPN seharusnya membuat argumentatif secara hukum serta kronologisnya.

Mufti menambahkan, “Kasus tanah dapat menimpa siapa saja. Termasuk institusi yang selama ini mengurusi pertanahan”. Oleh karenanya Mufti sangat menyayangkan atas peristiwa ini. “Saat ini Arek Suroboyo juga sedang dihadapkan dengan problematik Surat Ijo”, pungkasnya.

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang melakukan distribusi reforma agraria yang sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta hektare. *

Sumber : SMSI.

Editor.   : Sahri.

Continue Reading

Nasional

Kunjungi Kaltara, Menko Luhut Tinjau Progres KIPI

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Untuk pertama kalinya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kamis (2/12/2021).

Kehadirin Menteri Marves ini, disambut langsung Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH. M.Hum di Bandara Tanjung Harapan, Bulungan. Rencananya sejumlah agenda akan dilakukan Mentri Luhut selama melakukan kunjungan kerja (kunker) di Ibu Kota Kaltara.

Di antaranya, Menteri Luhut akan meninjau kesiapan progres pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tana Kuning dan Mangkupadi, yang digadang menjadi kawasan industri terbesar di dunia, sebelum dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo.

Selain Menteri Marves, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sofyan A Djalil turut hadiri mendamping Mentri Luhut untuk mendampingi kunker Mentri Luhut ke Kaltara, guna meninjau langsung persiapan progres pembangunan KIPI.

Sebelum melalukan peninjauan di lokasi KIPI, terlebih dulu Menteri Luhut beserta Gubernur Zainal melakukan rapat koordinasi secara virtual terkait penandatangan nota kesepakatan dan kesiapan pembangunan KIPI, yang dihadiri sejumlah kementrian dan calon investor.

Menteri Luhut menjelaskan, kehadirannya ke Ibu Kota Kaltara ini untuk melihat langung kesiapan groundbreaking pembangunan KIPI di Tanah Kuning oleh Presiden Joko Widodo, pada 16 Desember 2021 yang mana persiapan tersebut sudah dilakukan sudah cukup lama.

“Nantinya akan ada sembilan investor dari mancanegara yang siap berinvestor di KIPI, dari Menteri Agraria juga sudah melakukan pengecekan lahan bersama Gubernur Zainal dan Bupati Bulungan, Insya Allah semuanya tidak akan ada masalah,” jelas Menteri Luhut.

“Untuk masalah investor ini nantinya akan kita cari tambahan lagi, tapi kita maunya yang cepat dan ada uangnya, jadi bukan hanya asal bicara dan mau berinvestasi di KIPI,” tambahnya

Disinggung ketetapan kunjungan Presiden untuk melakukan peletakan batu pertama di KIPI, Menteri Luhut memastikan, sesuai jadwal yang ada Presiden yang akrab disapa Jokowi akan melakukan kunjungannya ke Kaltara pada 16 Desember.

“Insya Allah tidak ada perubahan, nanti setelah dari sini (Kaltara) saya akan langsung memaparkan hasil kunker dan periapan yang sudah dilakukan Gubernur dan Bupati,” tegasnya.

Terkait masalah kesiapan lahan yang menjadi pembangunan KIPI, Menteri Luhut mengungkapkan, meski ada sedikit masqlah terkait persoalan lahan, namun ha tersebut hal yang biasa dan sudah diatasi baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemkab dan Menteri Agraria.

“Jadi tidak ada masalah berarti ya, kalau pun ada masalah itu hal yang biasa, tapi di lahan KIPI ini tidak ada masalah yang berarti,” ungkap Menteri Luhut.

Untuk mendukung kelancaran pembanguan KIPI khususnya ketersediaan sumber energi, Menteri Luhut menerangkan, kedepan KIPI akan disuplai energi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang saat ini tengah gencar dilakukan.

“Sementara KIPI akan mengandalkan batu bara dan solar panel dulu, disamping kita menunggu contraction dari Haydro Power, yang memakan waktu pembangunan enam hingga tujuh tahun,” terangnya. (dkisp)

Continue Reading

Trending