TANJUNG PALAS – Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan, ke Tanjung Palas sudah menjadi suatu keharusan serta kewajiban pemerintah untuk segera melaksanakan secepatnya. Mengingat awal terbentuknya Kabuapten Bulungan Tanjung Palas lah sebagai ibukotanya.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, MH, kepada media ini melalui pesan WhatsApp nya kemedia ini, Minggu 5/5/2024.

“Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, harus segera dibahas kembali oleh pemerintah bersama DPRD agar secepatnya bisa dilaksanakan, ” tegas Hamka.

Minimal untuk keseriusan mengembalikan pusat pemerintahan itu beberapa kantor OPD sudah harus mulai berkantor di Tanjung Palas, “tidak ada alasan tak ada tempat, karena ada beberapa bangunan pemerintah yang bisa digunakan, ” imbuhnya.

Bila.perlu beberapa bangunan masyarakat yang layak bisa disewa sementara. Sebelum kantor permanen bisa terbangun.

Menurutnya, wajar bila pusat pemerintahan kembali ke Tanjung Palas, seperti awal terbentuk nya kabupaten Bulungan, kendali pemerintahan dilakukan di Tanjung Palas tersebut.

Apalagi pindah nya ke Tanjung Selor kala itu,.juga secara tiba-tiba saja. Tanpa meminta persetujuan masyarakat, jadi wajar.bila.saat ini pusat pemerintahan kabupaten Bulungan kembali sebagaimana awal berdirinya. * jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md mengatakan, jumlah petani milenial yang ada di Bulungan perlu distimulus agar mengalami peningkatan.

Kehadiran petani milenial dinilai penting untuk menjaga regenerasi mulai sekarang. Terlebih untuk Bulungan yang masih mengalami defisit sejumlah komoditas pangan lokal, terutama beras.

“Kami dari legislatif sangat mendukung ada program yang mampu meningkatkan jumlah petani milenial di Bulungan, kehadiran mereka sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan,” kata Kilat (27/4).

Secara teknis, pemerintah daerah diminta untuk menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan dan perguruan tinggi yang membuka program studi tentang pertanian. Pemerintah perlu menjembatani lulusan agar bisa dan mau menerapkan ilmunya ketika lulus.

“Di Bulungan sudah dibuka jurusan jurusan pertanian, baik itu di SMK atau perguruan tinggi, artinya Bulungan sudah punya calon sumber daya manusia, tinggal bagaimana memastikan mereka memiliki kompetensi dan mau berkutat di sektor itu ketika lulus,” paparnya.

Kilat memahami bahwa ada perbedaan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ranah pendidikan jenjang SMK dan perguruan tinggi melekat di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Tinggal bagaimana berusaha mengkoordinasikannya, sehingga di level provinsi dan pusat juga mau turun membantu,” jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, Kilat berharap ada semacam pemahaman yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa tentang nilai ekonomis sektor pertanian. Dengan begitu, ada rasa ketertarikan yang tinggi dan tidak lagi melirik lapangan pekerjaan yang non linear.

“Anak anak kita di SMK atau di kampus harus dikasih pemahaman tersebut, bahwa dengan bertani itu profit nya juga bagus. Setelah itu, OPD terkait juga harus mengawal stabilitas harga dan jaminan pendistribusiannya ke pasaran,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, petani milenial didefinisikan berusia 19–39 tahun, atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan internet, telepon pintar, teknologi informasi, penggunaan drone, atau penggunaan kecerdasan buatan.

Total petani milenial di Kabupaten Bulungan sebanyak 3.460 orang pada tahun 2023. Data petani milenial dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian, serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. (* adv/jk/kjs).

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md., menyatakan bahwa pihak legislatif senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah terkait dengan ketahanan pangan.

Secara umum, DPRD sejak awal sudah sependapat dengan visi Pemkab Bulungan dalam kepemimpinan Syarwani – Ingkong Ala yang berbunyi Bulungan Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera.

“Pak bupati dan wakil bupati memiliki visi kepemimpinan tentang kedaulatan dan ketahanan pangan, tentu ini patut diapresiasi dan didukung oleh kami di bidang legislatif,” kata Kilat (27/4).

Kedaulatan dan ketahanan pangan sangat penting di tengah pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Pada saat yang bersamaan, berlangsungnya kegiatan investasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning juga menuntut tersedianya pasokan pangan yang cukup.

“Kita juga tidak boleh lupa bahwa daerah di Kaltara termasuk Bulungan menjadi salah satu daerah penyangga pangan Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur,” paparnya.

Secara teknis, DPRD selalu mengawal ketersediaan anggaran yang memadai untuk memacu peningkatan kualitas dan kuantitas bidang pertanian dengan seluruh sub sektornya. Mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan usaha jasa pertanian.

“Program program ketahanan pangan mulai di tingkat hulu soal produksi sampai hilir terkait penjualan terus kami dukung. Kami ingin produksi meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas, kemudian harga yang diterima saat panen memberi keuntungan bagi petani,” ujarnya.

Kilat pun mengapresiasi sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam program prioritas Pemkab Bulungan. Seluruhnya diharap bisa berbanding lurus dengan target mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan daerah.

“Program pembangunan jalan usaha tani, pendampingan, bantuan alat pertanian, jaminan hasil penjualan, bantuan pupuk dan lainnya sangat kita apresiasi, semoga ini bisa membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka,” pungkasnya. (adv/jk/kjs)..