Connect with us

Berita DPRD Bulungan

KIPI Berproses, Kelanjutan Hidup Nelayan Tradisional Bulungan Harus Diperhatikan

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Kehadiran proyek Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, satu sisi dinilai akan mendongkrak perekonomian daerah secara signipikan. Tetapi disisi lain akan ada mata pencaharian masyarakat yang terusik, khususnya mata pencaharian para nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap sederhana disekitar alur kawasan KIPI tersebut.

Berkaitan dengan akan munculnya pengaruh kepada mata pencaharian nelayan tersebut, anggota DPRD Bulungan, Syarifuddin, menghimbau kepada pemerintah sebelum pengaruh sosial muncul, diharapkan kepada pemerintah untuk memikirkan alat tangkap dan penyiapan armada yang mumpuni untuk para nelayan tersebut untuk melanjutkan usahanya dimasa-masa yang akan datang.

Armada sederhana yang digunakan rata-rata nelayan di kawasan KIPI Bulungan, Kalimantan Utara.

“Yang berpengaruh dan terdampak langsung bila KIPI kelak beroperasi adalah nelayan Bagan, kenapa ? nantinya akan ada kapal-kapal yang bermuatan besar lalu lalang disana, ” kata Syafaruddin lagi.

Lebih lanjut politisi Partai Perindo ini juga menambahkan, dengan demikian secara otomatis bagan-bagan yang ada saat ini sudah tidak bisa lagi melakukan aktifitas penangkapan ikan atau udang.

“Untuk mengimbanginya kedepan Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan harus merancang dan memikirkan bagaimana cara tangkap nelayan harus dirubah mulai sekarang, ” imbuhnya.

Kalau kemarin armada yang digunakan adalah mesin ketinting yang hanya bisa mencapai 1 atau 2 mil laut. Bila diganti dengan kapal yang GT nya besar mereka atau para nelayan bisa melaut hingga ke perairan bebas.

Jadi semua ini mulai sekarang harus dipikirkan bagaimana kelak para nelayan menghadapi kehadiran Kawan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) tersebut.

Yang kedua bagaimana merubah cara tangkap dari pola tradisional ke pola moderen yang tetap berwawasan lingkungan. Dengan demikian para nelayan kita tetap bisa memenuhi kebutuhan ikan lokal,.khususnya diwilayah KIPI dan Bulungan secara umum.

“Saya yakin kalau pola tangkap manual saja mustahil bisa mencukupi kebutuhan ikan, ” ujarnya.

Selain itu Syarifuddin juga berpesan, soal ambang batas laut (Ambalat) wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena penangkapan ikan secara besar-besar informasinya kapal-kapal dari luar sudah masuk, seperti nelayan dari luar provinsi dan kota-kota lain nya.

“Kita kuatir bila tidak ditangani dengan baik kedepan bisa memunculkan hal-hal sosial yang tidak kita inginkan terjadi, ” tutup Syarifuddin. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Bulungan

Persoalan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Sudah Jadi Topik Diskusi Pemkab dan DPRD

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Harapan agar ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Bulungan segera ditingkatkan jadi jalan beraspal terus disuarakan oleh masyarakat pengguna jalan.

Mengingat aktifitas kendaraan yang lalu lalang dijalan tersebut akhir-akhir ini cukup padat. Seiring dengan perkembangan Salimbatu saat ini yang cukup pesat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bulungan, H Hamka S IP mengatakan, persoalan peningkatan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu terus menjadi topik diskusi antara pemerintah dan DPRD Bulungan.

“Hasil diskusi saya beberapa waktu lalu dengan Bupati Bulungan terkait peningkatan jalan Salimbatu – Tanjung Palas sudah menjadi atensi pemerintah, ” ujar Hamka.

Selain ruas jalan tambah Hamka, beberapa jembatan penghubung juga perlu dibangun, agar keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas dapat terjamin dengan baik.

Sesuai pengamatan secara kasat mata, drainase sepanjang ruas jalan juga perlu dibenahi, supaya aliran air menuju sungai Kayan dan anak sungai bisa lancar mengalir.

“Tidak semua ruas juga harus diaspal, ada beberapa bagian yang harus menggunakan konstruksi beton bertulang, terutama pada bagian ruas jalan yang terendam saat air pasang, ” tutup Hamka. * jk.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Tekan Inplasi, DPRD Bulungan Minta Pemerintah Segera Gelar Pasar Murah

Published

on

H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, menilai sepenuhnya masalah inplasi di Tanjung Selor belum bisa ditekan hingga ketitik normal, pemerintah diminta segera mengambil langkah bijak untuk mengatasinya.

Diantaranya mengadakan pasar murah dititik-titik tertentu. Supaya bisa mengungkit kembali daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok tertentu.

“Saya amati khususnya di Tanjung Selor dan sekitar nya sudah harus ada pasar murah untuk masyarakat, ” ujar Hamka kepada media ini, Rabu 9/11/2022.

Untuk memastikan kebutuhan, terlebih dahulu juga harus ada evaluasi kebutuhan apa saja yang mendesak dan banyak dibutuhkan, Terutama barang-barang seperti sembako.

“Bila pasar murah ini dilaksanakan juga wajib melibatkan para ketua RT agar bisa memberitahukan masyarakat nya bahwa ada pasar murah digelar, ” imbuhnya.

Harapan nya tambah H Hamka, untuk pasar murah ini harus segera dilaksanakan. Bila perlu secara bertahap supaya daya beli masyarakat bisa segera pulih seperti sediakala. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Fraksi Nasdem Demokrat Setuju Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Jadi Perda

Published

on

Farida Silviawati ST anggota DPRD Bulungan.gan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pendapat akhir (PA) Fraksi Nasdem Demokrat DPRD Bulungan terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bulungan tahun 2022 menyampaikan beberapa masukan.

Antara lain, mengharapakan pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai keadaan dan kebutuhan. Serta dapat meninjau sistem pengelolaan keuangan daerah secara terus menerus untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif efisien dan transfaran.

Melalui juru bicaranya, Farida Silviawati ST Fraksi Nasdem Demokrat juga sistem pengelolaan dimaksud juga wajib menyediakan informasi keuangan yang diumumkan kepada masyarakat.

Pihak pemerintah juga diminta melaporkan informasi aset milik kabupaten Bulungan secara berkala.

“Hal ini bermaksud agar DPRD dapat menjalankan fungsi chek and balance demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan, ” kata Farida Silviawati ST, kemarin.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang maha esa Fraksi Nasdem Demokrat DPRD Bulungan menerima dan menyetujui Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi Perda Kabupaten Bulungan tahun 2022.

Rapat paripurna persetujuan Ranperda menjadi Perda itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Risdianto S Pi M Si mewakili Bupati Bulungan, kepala OPD dilingkungan Pemkab dan seluruh anggota dewan, ketua-ketua partai politik, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan tokoh agama. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending