Berita DPRD Bulungan
Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD 2021 Diterima DPRD
TANJUNG SELOR – Fraksi-fraksi di DPRD Bulungan menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum di Ruang Sidang Datu Adil DPRD pada Selasa (28/6) yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si.
DPRD Bulungan dalam pemandangan umumnya disampaikan Imam Bukhori menjelaskan, pertanggungjawaban pengelolaan APBD sangat penting dari aspek ekonomi, pengukuran kinerja, perencanaan serta evaluasi.
“Dari segi politik, pertanggungjawaban harus dapat menjelaskan sejauh mana pemanfaatan dana pulbik telah memenuhi tujuan-tujuan pembangunan yang berhubungan langsung dengan proses politik misalnya janji kepala daerah saat Pilkada,” ujarnya.
Lanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. DPRD Bulungan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bulungan yang selama 3 tahun berturut sejak 2019 berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Laporan realisasi APBD Bulungan 2021 antara lain pendapatan sebesar Rp1,27 triliun, belanja sebesar Rp1,31 triliun dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp174,2 miliar.
Disampaikan, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten pada prinsipnya menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dengan catatan-catatan. Fraksi Gerindra meminta izin investasi beberapa perusahaan di Bulungan yang tidak tidak aktif agar dicabut dan tidak diperpanjang karena cenderung hanya mengkapling lahan.
Lalu perusahaan kelapa sawit untuk merealisasikan kebun plasma ke masyarakat. Pemkab Bulungan juga diminta mengevaluasi upah/gaji buruh yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten, jadi minta Sesuai dengan upah minimum kabupaten
“Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan, Fraksi Gerindra menekankan kepada Instansi terkait agar meningkatkan kinerja serta memperbaiki mekanisme pengelolaan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah,” ucapnya. Dilanjutkan, Fraksi Golkar meminta Pemkab memperhatikan hasil pemeriksaan LKPD yang telah disampaikan BPK. Fraksi Golkar juga mengimbau Pemkab terus memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian permasalahan perkebunan antara masyarakat dan pihak investor.
Sementara, Fraksi PDIP berharap Pemkab Bulungan menggali potensi-potensi atau sumber PAD secara optimal. Lalu Fraksi Hanura menyarankan Pemkab menjalin kemitraan dengan perusahaan dalam memanfaatkan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Hanura meminta pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga bisa meningkatkan penyerapan anggaran secara signifikan.
Selanjutnya Fraksi Demokrat Nasdem menyambut positif realisasi belanja daerah tahun 2021 yang mencapai 92,3 persen. Namu Fraksi Demokrat Nasdem meminta penjelasan Pemkab terkait belanja Bantuan Sosial yang hanya terealisasi 54 persen. Begitu pula dengan SiLPA tahun 2021 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi birokrasi. Sedangkan terkait belanja hibah dan bansos, Fraksi Demokrat Nasdem berharap ke depan dalam formulasinya mengacu pada pencapaian realisasi tahun sebelumnya,” tandasnya.
Sedangkan Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) meminta agar tempat perparkiran dikelola langsung oleh Pemkab. Disebutkan, pendapatan retribusi parkir di Pasar Induk Jl Sengkawit yang dikelola pihak ketiga dalam setahun mencapai Rp1 miliar. Sementara Pemkab hanya mendapat Rp420 juta setahun dari pendapatan Rp35 juta per bulan dikalikan 12 bulan.
“Agar dilakukan lelang secara terbuka terkait pengelolaan parkir sesuai Kepres tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” ucapnya. Fraksi AKBP juga meminta agar Pasar Buah yang dibangun dengan APBN segera diisi dan dimanfaatkan, begitu pula dengan Terminal di Pasar Induk. Catatan lain dari Fraksi AKBP yaitu terkait pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Bulungan yang perlu dibantu permodalan, pemasaran serta kualitas sumber daya manusianya. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan mendukung penuh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk program “Bulungan Berdaulat pangan”. Agar kesiapan stok pangan daerah selalu tersedia, sekaligus juga untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
Perihal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Bulungan, Kilat A Md, kepada media ini diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu.
“Intinya kita dari DPRD Bulungan tetap mendorong pemerintah untuk program ketahanan pangan ini, ” ujar Kilat.
Karena bagaimanapun soal stok pangan yang tercukupi merupakan kebutuhan yang tak bisa ditunda, dibutuhkan oleh semua orang.
Kilat menambah kan, untuk menunjang operasional petani, ia mengakui sejak beberapa tahun terakhir Pemkab Bulungan sudah berupaya membangun jalan usaha tani dan program percetakan sawah dibeberapa kecamatan. Hasilnya terlihat sangat memuaskan. Dimana saat ini produksi padi dan jenis pertanian lain nya terus meningkat dari waktu ke waktu.
Hanya saja untuk kelangsungan pertanian, pengkaderan terhadap petani remaja sejak sekarang sudah harus dimulai. Supaya kelak petani kita selalu ada dan alih generasinya tetap terjaga.
“Untuk menyiapkan petani remaja atau petani muda ini memang merupakan tugas yang berat, tapi bila kita sungguh-sungguh melakukan pembinaan semuanya bisa berjalan dengan baik, ” kata Kilat.
Dalam hal ini peran orang tua juga sangat diharapkan. Bagaimana meyakinkan anak-anak nya bahwa sektor pertanian tidak kalah menjanjikan bila diusahakan dengan sungguh-sungguh. * jk/kjs.
BANDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Kilat A Md melakukan kunjungan ke Universitas Kristen Maranatha pada 30 Januari 2023 lalu.
Kunjungan ini berlangsung di Ruang Integrity, Gedung Administrasi Pusat lantai 6 dengan maksud menjalin silaturahmi dan kerja sama antara DPRD Provinsi Kaltara dan UK Maranatha.
Acara dibuka dengan sambutan Rektor UK Maranatha, Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D., IPU yang menjelaskan kesiapan UK Maranatha untuk membantu Kaltara, baik dari segi pendidikan bahasa Mandarin maupun dalam pembangunan daerah, mengingat bahwa sebagian besar investor pertambangan di Kaltara berasal dari Tiongkok. Adapun caranya adalah dengan mendidik putra-putri daerah agar dapat melakukan perubahan pada Kaltara.
Kilat menjelaskan keterbatasan beberapa bidang yang terdapat di di Bulungan sehingga UK Maranatha diharapkan dapat mendidik putra-putri daerahnya demi perkembangan kabupaten yang bernotokan kota Ibadah iru .
“Kami berharap kerja sama ini dapat berkembang ke semua bidang yang lebih spesifik karena Bulungan kedepan akan menjadi sumber energi di Indonesia,” katanya.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dibuka oleh Sekretaris Umum UK Maranatha, Robby Yussac Tallar, S.T., M.T., Dipl.IWRM., Ph.D. Ia menjelaskan bahwa ada dua jalur pembelajaran di Fakultas Bahasa dan Budaya yang akan dicoba pada tahun ini. Robby juga menjelaskan mengenai fasilitas yang tersedia, serta bentuk pembelajaran bahasa Mandarin di UK Maranatha. * jk/kjs.
— Khusus untuk keluarga pasien yang dirujuk ke RS Yusuf SK Tarakan.
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, Kilat A Md, mendukung penuh keinginan masyarakat agar Pemkab Bulungan atau Pemprov Kaltara segera membangun rumah singgah untuk keluarga pasien dari Bulungan yang mendampingi keluarganya kalau dirujuk ke RS Yusuf SK Tarakan.
“Agar pembangunan rumah singgah itu cepat terwujud sebaiknya Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara bisa bersinergi untuk mewujudkan pembangunan nya, alasan nya karena masyarakat Bulungan juga adalah masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, ” kata Ketua DPRD Bulungan, Kilat A Md, kepada media ini, Selasa 23/4/2024 kemarin diruang kerjanya.
Selain itu, untuk mensiasati cara lain adalah melalui Forum Corporate Social Responsibiliti (CSR) beberapa perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Bulungan. “Saya pikir kalau kita melibatkan swasta untuk membangun maka prosesnya bisa lebih cepat, ” ungkapnya.
Di ketahui wacana agar rumah singgah bagi keluarga pasien yang mendampingi rujukan ke Tarakan ini sudah lama dirindukan masyarakat. Supaya nantinya mereka lebih mudah dan sedikit meringankan biaya kala mendamlingi keluarga nya berobat.
Di mana keinginan masyarakat tersebut agar kelak bila dibangun, jaraknya juga tidak terlalu jauh dari rumah sakit dimaksud.
“Artinya hanya dengan berjalan kaki dari rumah singgah maka sudah bisa menjenguk keluarganya yang dirawat, ” tutup Kilat Bilung. * jk/kjs.
PWI Kaltim Gelar Konferprov, Memilih Ketua Periode 2024 – 2029
Pemkab Bulungan Seriusi Pembangunan Landscape Kayan
September 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Program Pendidikan Siswa Qur’ani Cetak Polwan Berprestasi Dengan Keagamaan Kuat
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Petani Jagung Tanjung Buyu Puji Kepedulian PT PKN
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Ragam Kaltara2 weeks agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Bulungan1 day agoPT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Bulungan5 days agoButuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
-
Kaltim2 weeks agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda