Connect with us

Berita DPRD Bulungan

Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD 2021 Diterima DPRD

Published

on

TANJUNG SELOR – Fraksi-fraksi di DPRD Bulungan menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum di Ruang Sidang Datu Adil DPRD pada Selasa (28/6) yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si.

DPRD Bulungan dalam pemandangan umumnya disampaikan Imam Bukhori menjelaskan, pertanggungjawaban pengelolaan APBD sangat penting dari aspek ekonomi, pengukuran kinerja, perencanaan serta evaluasi.

“Dari segi politik, pertanggungjawaban harus dapat menjelaskan sejauh mana pemanfaatan dana pulbik telah memenuhi tujuan-tujuan pembangunan yang berhubungan langsung dengan proses politik misalnya janji kepala daerah saat Pilkada,” ujarnya.

Lanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. DPRD Bulungan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bulungan yang selama 3 tahun berturut sejak 2019 berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Laporan realisasi APBD Bulungan 2021 antara lain pendapatan sebesar Rp1,27 triliun, belanja sebesar Rp1,31 triliun dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp174,2 miliar.

Disampaikan, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten pada prinsipnya menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dengan catatan-catatan. Fraksi Gerindra meminta izin investasi beberapa perusahaan di Bulungan yang tidak tidak aktif agar dicabut dan tidak diperpanjang karena cenderung hanya mengkapling lahan.

Lalu perusahaan kelapa sawit untuk merealisasikan kebun plasma ke masyarakat. Pemkab Bulungan juga diminta mengevaluasi upah/gaji buruh yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten, jadi minta Sesuai dengan upah minimum kabupaten

“Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan, Fraksi Gerindra menekankan kepada Instansi terkait agar meningkatkan kinerja serta memperbaiki mekanisme pengelolaan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah,” ucapnya. Dilanjutkan, Fraksi Golkar meminta Pemkab memperhatikan hasil pemeriksaan LKPD yang telah disampaikan BPK. Fraksi Golkar juga mengimbau Pemkab terus memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian permasalahan perkebunan antara masyarakat dan pihak investor.

Sementara, Fraksi PDIP berharap Pemkab Bulungan menggali potensi-potensi atau sumber PAD secara optimal. Lalu Fraksi Hanura menyarankan Pemkab menjalin kemitraan dengan perusahaan dalam memanfaatkan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Hanura meminta pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga bisa meningkatkan penyerapan anggaran secara signifikan.

Selanjutnya Fraksi Demokrat Nasdem menyambut positif realisasi belanja daerah tahun 2021 yang mencapai 92,3 persen. Namu Fraksi Demokrat Nasdem meminta penjelasan Pemkab terkait belanja Bantuan Sosial yang hanya terealisasi 54 persen. Begitu pula dengan SiLPA tahun 2021 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi birokrasi. Sedangkan terkait belanja hibah dan bansos, Fraksi Demokrat Nasdem berharap ke depan dalam formulasinya mengacu pada pencapaian realisasi tahun sebelumnya,” tandasnya.

Sedangkan Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) meminta agar tempat perparkiran dikelola langsung oleh Pemkab. Disebutkan, pendapatan retribusi parkir di Pasar Induk Jl Sengkawit yang dikelola pihak ketiga dalam setahun mencapai Rp1 miliar. Sementara Pemkab hanya mendapat Rp420 juta setahun dari pendapatan Rp35 juta per bulan dikalikan 12 bulan.

“Agar dilakukan lelang secara terbuka terkait pengelolaan parkir sesuai Kepres tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” ucapnya. Fraksi AKBP juga meminta agar Pasar Buah yang dibangun dengan APBN segera diisi dan dimanfaatkan, begitu pula dengan Terminal di Pasar Induk. Catatan lain dari Fraksi AKBP yaitu terkait pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Bulungan yang perlu dibantu permodalan, pemasaran serta kualitas sumber daya manusianya. * jk/kjs.

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Minta ULP Pemkab Segera Melaksanakan Proses Tender

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Untuk percepatan dan tercapainya target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 ini. Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, berharap Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera bisa memulai proses tender.

“Kita sudah hampir memasuki triwulan dua, seharusnya lah sudah proses tender mulai dilaksanakan, agar kegiatan bisa selesai tepat waktu, ” ujar H Hamka S IP, kepada media ini, Kamis, 28/3/2024.

Selian itu tambahnya, bila seluruh kegiatan bisa terlaksana tepat waktu, berarti kita sudah terhindar dari Silva.

Menurut nya, sesuai hasil monitoring dewan, masih banyak kegiatan yang belum maksimal, baik proses lelang maupun kegiatan-kegiatan dilapangan.

Yang tidak kalah penting harap Hamka, seluruh kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas bisa disegerakan. Seperti pada proyek peningkatan jalan, pembangunan dermaga, sektor pendidikan maupun kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menyinggung komitmen Pemkab untuk menuntaskan pembangunan RS Pratama Bunyu, H Hamka menuturkan dirinya sangat sependapat sekali, apa lagi keberadaan sebuah rumah sakit merupakan kebutuhan yang vital bagi masyarakat.

Artinya dalam hal ini Pemkab tidak hanya semata terfokus pada penuntasan pembangunan RS Pratama saja. Yang tidak kalah penting bagaimana mempersiapkan SDM yang akan ditempat kan disana.

Mulai dari kesiapan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, ahli gizi, tenaga perawat dan Bidan juga sudah mulai harus dipikirkan oleh pemerintah. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 H, DPRD Bulungan Minta TPID Terus Melakukan Pemantauan

Published

on

H Hamka M S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

– Pemkab juga diminta segera gelar pasar murah di wilayah tertentu.

TANJUNG SELOR – H Hamka S IP Wakil ketua DPRD Bulungan, Kalimantan Utara, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus melakukan pemantauan, agar lonjakan harga barang kebutuhan pokok menjelang lebaran Idul Fitri 1445 H terkendali sesuai harapan.

“TPID Bulungan termasuk kategori baik di Kaltara, harapan kita juga agar inflasi terhadap harga sembako tetap stabil, ” kata H Hamka S IP kepada media ini, Rabu, 273/2024.

Artinya tidak hanya menjelang hari raya, akan tetapi pada hari-hari biasa harga juga tetap stabil, agar daya beli masyarakat kita tidak terganggu.

Lebih lanjut H Hamka berharap, ada operasi pasar yang rutin dilaksakan, termasuk harus menggelar pasar murah untuk rakyat di wilayah tertentu. Terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat untuk melaksanakan hari raya idul Fitri nanti.

“Jenis barang seperti minyak makan, telur, susu, syrup dan margarine serta gula pasir, bila memungkin kan beras juga ada pada pasar murah dimaksud, ” tegas H Hamka.

Intinya lanjut dia, masyarakat kita harus bergembira bersama keluarganya ketika merayakan hari kemenangan setelah menjalankan ibadah Puasa Ramadhan. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Minggu Depan DPRD Jadwalkan Kembali Sidang Paripurna LKPj Bupati Bulungan

Published

on

H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Di jadwalkan minggu depan dipastikan DPRD Bulungan akan kembali melaksanakan sidang penyampaian LKPj Bupati tahun 2023.

“Semua berproses sesuai ketentuan dan tahapan, ” terang H Hamka S IP, kepada media ini, Kamis, 21/3/2023.

Oleh sebab itu lanjutnya, DPRD akan meminta data-data dari Pemkab guna dibahas lebih lanjut.

” Dimungkinkan DPRD juga akan turun kelapangan, mengecek seluruh keberhasilan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 kemarin.

“Semuanya akan di fokuskan dalam kerja pansus tentunya, ” tutup H Hamka. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending