TANJUNG SELOR – Fraksi-fraksi di DPRD Bulungan menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum di Ruang Sidang Datu Adil DPRD pada Selasa (28/6) yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si.

DPRD Bulungan dalam pemandangan umumnya disampaikan Imam Bukhori menjelaskan, pertanggungjawaban pengelolaan APBD sangat penting dari aspek ekonomi, pengukuran kinerja, perencanaan serta evaluasi.

“Dari segi politik, pertanggungjawaban harus dapat menjelaskan sejauh mana pemanfaatan dana pulbik telah memenuhi tujuan-tujuan pembangunan yang berhubungan langsung dengan proses politik misalnya janji kepala daerah saat Pilkada,” ujarnya.

Lanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. DPRD Bulungan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bulungan yang selama 3 tahun berturut sejak 2019 berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Laporan realisasi APBD Bulungan 2021 antara lain pendapatan sebesar Rp1,27 triliun, belanja sebesar Rp1,31 triliun dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp174,2 miliar.

Disampaikan, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten pada prinsipnya menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dengan catatan-catatan. Fraksi Gerindra meminta izin investasi beberapa perusahaan di Bulungan yang tidak tidak aktif agar dicabut dan tidak diperpanjang karena cenderung hanya mengkapling lahan.

Lalu perusahaan kelapa sawit untuk merealisasikan kebun plasma ke masyarakat. Pemkab Bulungan juga diminta mengevaluasi upah/gaji buruh yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten, jadi minta Sesuai dengan upah minimum kabupaten

“Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan, Fraksi Gerindra menekankan kepada Instansi terkait agar meningkatkan kinerja serta memperbaiki mekanisme pengelolaan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah,” ucapnya. Dilanjutkan, Fraksi Golkar meminta Pemkab memperhatikan hasil pemeriksaan LKPD yang telah disampaikan BPK. Fraksi Golkar juga mengimbau Pemkab terus memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian permasalahan perkebunan antara masyarakat dan pihak investor.

Sementara, Fraksi PDIP berharap Pemkab Bulungan menggali potensi-potensi atau sumber PAD secara optimal. Lalu Fraksi Hanura menyarankan Pemkab menjalin kemitraan dengan perusahaan dalam memanfaatkan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Hanura meminta pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga bisa meningkatkan penyerapan anggaran secara signifikan.

Selanjutnya Fraksi Demokrat Nasdem menyambut positif realisasi belanja daerah tahun 2021 yang mencapai 92,3 persen. Namu Fraksi Demokrat Nasdem meminta penjelasan Pemkab terkait belanja Bantuan Sosial yang hanya terealisasi 54 persen. Begitu pula dengan SiLPA tahun 2021 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi birokrasi. Sedangkan terkait belanja hibah dan bansos, Fraksi Demokrat Nasdem berharap ke depan dalam formulasinya mengacu pada pencapaian realisasi tahun sebelumnya,” tandasnya.

Sedangkan Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) meminta agar tempat perparkiran dikelola langsung oleh Pemkab. Disebutkan, pendapatan retribusi parkir di Pasar Induk Jl Sengkawit yang dikelola pihak ketiga dalam setahun mencapai Rp1 miliar. Sementara Pemkab hanya mendapat Rp420 juta setahun dari pendapatan Rp35 juta per bulan dikalikan 12 bulan.

“Agar dilakukan lelang secara terbuka terkait pengelolaan parkir sesuai Kepres tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” ucapnya. Fraksi AKBP juga meminta agar Pasar Buah yang dibangun dengan APBN segera diisi dan dimanfaatkan, begitu pula dengan Terminal di Pasar Induk. Catatan lain dari Fraksi AKBP yaitu terkait pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Bulungan yang perlu dibantu permodalan, pemasaran serta kualitas sumber daya manusianya. * jk/kjs.