Connect with us

DPRD Bulungan

Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD 2021 Diterima DPRD

Published

on

TANJUNG SELOR – Fraksi-fraksi di DPRD Bulungan menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum di Ruang Sidang Datu Adil DPRD pada Selasa (28/6) yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si.

DPRD Bulungan dalam pemandangan umumnya disampaikan Imam Bukhori menjelaskan, pertanggungjawaban pengelolaan APBD sangat penting dari aspek ekonomi, pengukuran kinerja, perencanaan serta evaluasi.

“Dari segi politik, pertanggungjawaban harus dapat menjelaskan sejauh mana pemanfaatan dana pulbik telah memenuhi tujuan-tujuan pembangunan yang berhubungan langsung dengan proses politik misalnya janji kepala daerah saat Pilkada,” ujarnya.

Lanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. DPRD Bulungan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bulungan yang selama 3 tahun berturut sejak 2019 berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Laporan realisasi APBD Bulungan 2021 antara lain pendapatan sebesar Rp1,27 triliun, belanja sebesar Rp1,31 triliun dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp174,2 miliar.

Disampaikan, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten pada prinsipnya menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dengan catatan-catatan. Fraksi Gerindra meminta izin investasi beberapa perusahaan di Bulungan yang tidak tidak aktif agar dicabut dan tidak diperpanjang karena cenderung hanya mengkapling lahan.

Lalu perusahaan kelapa sawit untuk merealisasikan kebun plasma ke masyarakat. Pemkab Bulungan juga diminta mengevaluasi upah/gaji buruh yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten, jadi minta Sesuai dengan upah minimum kabupaten

“Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Bulungan, Fraksi Gerindra menekankan kepada Instansi terkait agar meningkatkan kinerja serta memperbaiki mekanisme pengelolaan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah,” ucapnya. Dilanjutkan, Fraksi Golkar meminta Pemkab memperhatikan hasil pemeriksaan LKPD yang telah disampaikan BPK. Fraksi Golkar juga mengimbau Pemkab terus memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian permasalahan perkebunan antara masyarakat dan pihak investor.

Sementara, Fraksi PDIP berharap Pemkab Bulungan menggali potensi-potensi atau sumber PAD secara optimal. Lalu Fraksi Hanura menyarankan Pemkab menjalin kemitraan dengan perusahaan dalam memanfaatkan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Hanura meminta pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga bisa meningkatkan penyerapan anggaran secara signifikan.

Selanjutnya Fraksi Demokrat Nasdem menyambut positif realisasi belanja daerah tahun 2021 yang mencapai 92,3 persen. Namu Fraksi Demokrat Nasdem meminta penjelasan Pemkab terkait belanja Bantuan Sosial yang hanya terealisasi 54 persen. Begitu pula dengan SiLPA tahun 2021 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi birokrasi. Sedangkan terkait belanja hibah dan bansos, Fraksi Demokrat Nasdem berharap ke depan dalam formulasinya mengacu pada pencapaian realisasi tahun sebelumnya,” tandasnya.

Sedangkan Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP) meminta agar tempat perparkiran dikelola langsung oleh Pemkab. Disebutkan, pendapatan retribusi parkir di Pasar Induk Jl Sengkawit yang dikelola pihak ketiga dalam setahun mencapai Rp1 miliar. Sementara Pemkab hanya mendapat Rp420 juta setahun dari pendapatan Rp35 juta per bulan dikalikan 12 bulan.

“Agar dilakukan lelang secara terbuka terkait pengelolaan parkir sesuai Kepres tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” ucapnya. Fraksi AKBP juga meminta agar Pasar Buah yang dibangun dengan APBN segera diisi dan dimanfaatkan, begitu pula dengan Terminal di Pasar Induk. Catatan lain dari Fraksi AKBP yaitu terkait pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Bulungan yang perlu dibantu permodalan, pemasaran serta kualitas sumber daya manusianya. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Bulungan

Besok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik

Published

on

By

Agustinus SH Kabag Persidangan dan Hukum DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Tampak sejumlah kesibukan di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, sejumlah staf sekretariat tampak menata kursi dan beberapa orang menata dekorasi ruangan, maklum besok, Rabu, 9/10/2024 unsur pimpinan DPRD akan dilantik depenitif.

Disela kesibukan tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Hukum, Sekretariat DPRD, Agustinus SH, mendampingi Chas Darmawan SE, Sekretaris Dewan, Selasa, 9/10/2024 kepada media ini mengatakan, pukul 14.30 Btawi siang ini ada gladi bersih untuk anggota yang akan dilantik besok.

“Sebelum pelantikan, paginya bapak Ketua akan mengikuti acara ziarah ke Tanjung Palas, ” ujar Agustinus.

Ia juga menambahkan, pelantikan juga akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

“Undangan sudah kita sebar yang terdiri dari seluruh pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Bulungan, Forkompinda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan partai politik dan tokoh pemuda, ” tutup Agustinus. (jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Bulungan

17 September Anggota DPRD Bulungan Ikut Orientasi, Awal Desember Reses Pertama di Mulai

Published

on

Agustinus SH Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Setelah dilantik, pimpinan sementara DPRD Bulungan langsung memimpin rapat-rapat, antara lain rapat pembentukan fraksi-fraksi dan membahas tata tertib (Tatib) dewan.

“Persiapan pelantikan Ketua dan unsur pimpinan seperti wakil-wakil ketua dan alat kelengkapan dewan (AKD) juga akan segera dibahas, ” kata Agustinus SH, Kabag Hukum dan Persidangan Sekwan Bulungan, kemarin.

Selain itu, pada tanggal 17 September 2024 yang akan datang akan dilaksanakan orientasi DPRD di Kota Tarakan selama lima hari.

“Untuk penyelenggara orientasi ini akan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, ” ucap Agustinus.

Muatan orientasi juga selain soal pembentukan AKD, fungsi-fungsi DPRD yang berkaitan dengan pembahasan APBD, penyerapan aspirasi masyarakat dan pembagian tugas di komisi-komisi DPRD itu sendiri disampaikan.

Sementara itu, untuk jadwal reses pertama dilaksanakan setelah terbentuknya alat kelengkapan dewan yang dibahas oleh badan musyawarah atau bamus pada masa sidang ke I tahun 2024.

“Sesuai rencana Reses pertama itu akan dilaksanakan pada awal Desember 2024 yang akan datang, ” tutup Agustinus. * jk/kjs.

 

Continue Reading

DPRD Bulungan

25 orang Anggota DPRD Bulungan Dilantik, Ketua Sementara Dijabat Riyanto

Published

on

Pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD Bulungan periode 2024 - 2029.

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Sidang Paripurna Penetapan anggota DPRD Bulungan masa jabatan 2024 – 2029 berlangsung di ruang sidang Datu Adil DPRD Kabupaten Bulungan, Senin (12/8/2024).

Dalam proses sidang menunjuk Riyanto sebagai ketua sementara dan langsung menerima Palu sidang dari Ketua DPRD Bulungan masa jabatan 2019 – 2024 Kilat, AMd.

Riyanto sebagai Ketua DPRD Sementara menyampaikan, Sambil menunggu surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang penetapan pimpinan DPRD Bulungan definitif masa jabatan 2024 – 2029, atas nama pimpinan sementara menyampaikan ucapan terima kasih atas mandat dan kepercayaan yang diberikan dalam memimpin lembaga DPRD tersebut.

“Terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak Bupati dan Wakil Bupati Bulungan dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden yang baru lalu,” kata Riyanto politisasi Partai Golongan Karya.

Ia menambahkan, selaku pimpinan sementara dan seluruh anggota dewan masa jabatan 2024 ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada unsur pimpinan beserta anggota DPRD masa jabatan 2019 – 2024. Atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif tersebut.

ANGGOTA DPRD BULUNGAN

Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan untuk masa jabatan tahun 2024-2029 telah ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD kabupaten Bulungan, Senin (12/8/2024).

Chass Darmawan Sekretaris DPRD Bulungan.
Sekretaris DPRD Bulungan, Chass Darmawan dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh Syarwani Bupati Bulungan, Sekda, pimpinan OPD, Forkompinda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama dan undangan lainnya menyampaikan jumlah anggota
Anggota DPRD Kabupaten Bulungan sebanyak 25 orang,

Berikut daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Bulungan periode 2024-2029, sebagai berikut:

1. Ilhamsyah dari Partai Kebangkitan Bangsa, mewakili Bulungan 2.

2. M. Ito Isbandi, HS, S.Pi dari Partai Kebangkitan Bangsa, mewakili Bulungan 3.

3. Kilat, A.Md dari Partai Gerindra, mewakili Bulungan 1.

4. Lausa Laida dari Partai Gerindra, mewakili Bulungan 2.

5. Dwi Sugiarto dari Partai Gerindra, mewakili Bulungan 3.

6. Rozana Bin Serang, S.Sos dari PDI Perjuangan, mewakili Bulungan 2.

7. Abdul Halim Perkasa, S.H dari PDI Perjuangan, mewakili Bulungan 2.

8. Mendan Anye, S.Pd., SD dari PDI Perjuangan, mewakili Bulungan 3.

9. Riyanto, S.Sos dari Partai Golkar, mewakili Bulungan 1.

10. Adli Ansari, ST., M.T dari Partai Golkar, mewakili Bulungan 1.

11. Andhika Masharafi dari Partai Golkar, mewakili Bulungan 2.

12. Heri Purwanto, A.Md. Kep dari Partai Golkar, mewakili Bulungan 3.

13. Mansyah, S.H dari Partai Golkar, mewakili Bulungan 3.

14. Hj. Shanti Lusiana, ST dari Partai Nasdem, mewakili Bulungan 1.

15. Sunaryo, SE dari Partai Nasdem, mewakili Bulungan 2.

16. Slamet Widodo, S.P dari Partai Keadilan Sejahtera, mewakili Bulungan 2.

17. Abdul Wahid Amudi dari Partai Keadilan Sejahtera, mewakili Bulungan 3.

18. Tasa Gung, S.Pd dari Partai Hanura, mewakili Bulungan 1.

19. Robert Usat, M.Pd dari Partai Hanura, mewakili Bulungan 1.

20. Yohanes Y, S.Pd dari Partai Hanura, mewakili Bulungan 3.

21. Mustafah dari Partai Amanat Nasional, mewakili Bulungan 1.

22. Lawang dari Partai Amanat Nasional, mewakili Bulungan 3.

23. Labaco dari Partai Demokrat, mewakili Bulungan 1.

24. Ramli dari Partai Persatuan Pembangunan, mewakili Bulungan 3.

25. Imam Bukori dari Partai Persatuan Pembangunan, mewakili Bulungan 3.(jk/jb)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi