TANJUNG SELOR – Aspirasi masyarakat yang sudah beberapa kali disampaikan kepada anggota DPRD diakui banyak yang belum mendapat respon yang baik dari pemerintah selaku pelaksana pembangunan didaerah, khususnya harapan terhadap realisasi pembangunan infrastruktur kemasyarakatan melalui anggaran Pokir anggota DPRD.
Walaupun diantara aspirasi tersebut sudah disampaikan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan lewat sidang paripurna sekalipun.
Hal itu disampaikan oleh, Yakob Palung SH, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Senin 21/5/2022 diruang kerjanya.
“Harapan nya kedepan mudah-mudahan pihak pemerintah bisa memperhatikan anggaran melalui pokok-pokok pikiran dewan tersebut, ” ujarnya.
Karena, menurut dia aspirasi juga merupakan tanggungjawab bersama. Artinya apa yang disampaikan oleh masyarakat tentunya berharap sebuah pembangunan bisa terwujud. Jadi harapan nya melalui Pokir tersebut dapat nantinya aspirasi warga bisa terakomodir dengan baik pula.
Sehingga nantinya antara pemerintah dan DPRD bisa berjalan sinergis sesuai visi misi Kaltara yaitu “membangun desa menata kota”.
Apalagi selama ini masyarakat banyak berharap kepada wakil mereka baik yang ada di kabupaten maupun provinsi untuk bisa mendapatkan anggaran yang mereka usulkan saat reses tersebut.
Menyoal anggaran Pokir untuk DPRD, juga berlandas kan aturan yang jelas, namun dalam hal itu Yakob Palung mengakui anggota DPRD belum terlayani secara maksimal.
“Memang selama ini pos anggaran dimaksud ada, hanya saja besaran nya belum mampu mengkaper aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat secara luas, ” imbuhnya.
Katakanlah pertahun anggaran untuk Pokir sebesar Rp 100 juta peranggota, bagaiman caranya ini bisa dimaksimalkan. Artinya seberapa yang merupakan prioritas hanya itu yang bisa dikerjakan.
Namun yang menjadi persoalan lagi banyak kriteria dari pihak pemerintah. Sehingga Pokir pihak dewan tak bisa lagi terlayani.
“Yang tadi Rp 100 juga bisa jadi ada anggota yang hanya dapat setengah dari besaran itu. Hanya diakibat persaratan yang dikeluarkan membuat anggota dewan menjadi kesulitan sebagai sarat untuk menggelontorkan dana Pokir tersebut.
Harapan kedepan apa yang disebut anggaran Pokir itu marilah bersama-sama memperbaikai apa saja kekurangan persaratan supaya bisa dibantu, pihak pemerintah dapat memberi saran atau masukan sehingga tak muncul masalah ketika saat eksekusi anggaran nya, itu yang terpenting.
“Sayang kan padahal ini sudah disampaikan berkali-kali bahwa Pokir merupakan kategori prioritas. Jangan sampai saat injury time dananya entah kemana lantaran kebijakan yang diharapkan tidak tereksekusi sehingga dana yang diterima tak maksimal besaran nya.
Dan itu biasanya terjadi diakhir tahun anggaran. Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Hal itu lah yang membuat anggaran Pokir DPRD tidak terakomodir dengan baik.
“Seyogyanya pertengahan tahun anggaran pada semester kedua anggaran Pokir ini sudah bisa dimasukan, supaya tidak mepet dalam pelaksanaan nya” tegas Yakob Palung.
Semoga kedepan nya dari Rp 100 juta juga bisa ditingkatkan lagi. Agar aspirasi yang disampaikan warga bisa terealisasi sesuai harapan. *
Editor : Sahri.
