DPRD Kaltara
Menyoal Pentingnya Anggaran POKIR DPRD Untuk Merealisasikan Usulan Masyarakat
TANJUNG SELOR – Aspirasi masyarakat yang sudah beberapa kali disampaikan kepada anggota DPRD diakui banyak yang belum mendapat respon yang baik dari pemerintah selaku pelaksana pembangunan didaerah, khususnya harapan terhadap realisasi pembangunan infrastruktur kemasyarakatan melalui anggaran Pokir anggota DPRD.
Walaupun diantara aspirasi tersebut sudah disampaikan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan lewat sidang paripurna sekalipun.
Hal itu disampaikan oleh, Yakob Palung SH, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Senin 21/5/2022 diruang kerjanya.
“Harapan nya kedepan mudah-mudahan pihak pemerintah bisa memperhatikan anggaran melalui pokok-pokok pikiran dewan tersebut, ” ujarnya.
Karena, menurut dia aspirasi juga merupakan tanggungjawab bersama. Artinya apa yang disampaikan oleh masyarakat tentunya berharap sebuah pembangunan bisa terwujud. Jadi harapan nya melalui Pokir tersebut dapat nantinya aspirasi warga bisa terakomodir dengan baik pula.
Sehingga nantinya antara pemerintah dan DPRD bisa berjalan sinergis sesuai visi misi Kaltara yaitu “membangun desa menata kota”.
Apalagi selama ini masyarakat banyak berharap kepada wakil mereka baik yang ada di kabupaten maupun provinsi untuk bisa mendapatkan anggaran yang mereka usulkan saat reses tersebut.
Menyoal anggaran Pokir untuk DPRD, juga berlandas kan aturan yang jelas, namun dalam hal itu Yakob Palung mengakui anggota DPRD belum terlayani secara maksimal.
“Memang selama ini pos anggaran dimaksud ada, hanya saja besaran nya belum mampu mengkaper aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat secara luas, ” imbuhnya.
Katakanlah pertahun anggaran untuk Pokir sebesar Rp 100 juta peranggota, bagaiman caranya ini bisa dimaksimalkan. Artinya seberapa yang merupakan prioritas hanya itu yang bisa dikerjakan.
Namun yang menjadi persoalan lagi banyak kriteria dari pihak pemerintah. Sehingga Pokir pihak dewan tak bisa lagi terlayani.
“Yang tadi Rp 100 juga bisa jadi ada anggota yang hanya dapat setengah dari besaran itu. Hanya diakibat persaratan yang dikeluarkan membuat anggota dewan menjadi kesulitan sebagai sarat untuk menggelontorkan dana Pokir tersebut.
Harapan kedepan apa yang disebut anggaran Pokir itu marilah bersama-sama memperbaikai apa saja kekurangan persaratan supaya bisa dibantu, pihak pemerintah dapat memberi saran atau masukan sehingga tak muncul masalah ketika saat eksekusi anggaran nya, itu yang terpenting.
“Sayang kan padahal ini sudah disampaikan berkali-kali bahwa Pokir merupakan kategori prioritas. Jangan sampai saat injury time dananya entah kemana lantaran kebijakan yang diharapkan tidak tereksekusi sehingga dana yang diterima tak maksimal besaran nya.
Dan itu biasanya terjadi diakhir tahun anggaran. Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Hal itu lah yang membuat anggaran Pokir DPRD tidak terakomodir dengan baik.
“Seyogyanya pertengahan tahun anggaran pada semester kedua anggaran Pokir ini sudah bisa dimasukan, supaya tidak mepet dalam pelaksanaan nya” tegas Yakob Palung.
Semoga kedepan nya dari Rp 100 juta juga bisa ditingkatkan lagi. Agar aspirasi yang disampaikan warga bisa terealisasi sesuai harapan. *
Editor : Sahri.
TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik
“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.
Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.
“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.
Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.
“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.
Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).
Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.
Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.
Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.
Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.
Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.
Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.
Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.
Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.
“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.
-
Kaltim2 weeks agoPerjuangkan Peningkatan Kesejahteraan, Forum Silaturahmi Hakim Adhoc Tipikor dan PHI Ibu Kota Nusantara serukan Gerakan Cuti Bersama
-
DPRD Bulungan1 week agoBesok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik
-
POLDA KALTARA2 weeks agoBinrohtal Rutin Polda Kaltara, Wujudkan Personel Polri Humanis yang Penuh Empati dan Dedikasi
-
DPRD Bulungan6 days agoUsai Dilantik, Riyanto Ketua DPRD Bulungan Langsung Tancap Gas Berkerja