Connect with us

Berita Kaltara

FWKB Minta Lelang Media di Pemprov Kaltara Transparan

Published

on

Drs Datu Buyung Perkasa M Pd Ketua FWKB Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua Forum Wartawan Kaltara Bersatu (FWKB), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd, meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan transparansi lelang anggaran media masa, baik media cetak, media elektronik maupun media siber.

“Saya berharap transparansi lelang di Dinas Kominfo bisa terbuka agar bisa diketahui masyarakat secara luas, ” ujar Datu Buyung Perkasa, kepada media ini, Senin, 9/7/2021.

Selain itu lanjutnya, tim verifikasi berkas yang masuk juga harus jeli, jangan sampai pemenang lelang bukan perusahaan pemilik media yang dimenangkan, tapi perusahaan lain yang di pinjam.

“Harus diteliti lah perusahaan setiap media yang ikut dan mengacu sarat-sarat yang sudah ditetapkan,  legalitas dimaksud bisa dilihat pada saat perusahaan yang mendaftar kan media nya di dewan Pers Republik Indonesia, ” kata Datu lagi.

Kalau pun ingin menganut pola lelang yang kerap dilaksanakan di pusat, agency atau EO harus memiliki sarat yang lengkap.

*Prediksi saya di Kaltara belum banyak yang punya perusahaan agency media massa, ” tegas Datu Buyung Perkasa.

Artinya kalau pun pihak Pemprov ingin tetap melakukan lelang harus perusahaan yang memiliki kriteria atau memiliki NIB agency, harus terbuka diumumkan secara luas, agar media besar nasional seperti Detik com, Tempo Co, Kumparan Com, ini lah com bisa ikut berpartisipasi.

“Alhamdulillah kalau media online raksasa ini bisa memenangkan lelang tersebut, Kaltara bisa dikenal lebih luas, kami dari FWKB oke-oke saja, ” tandas Datu Buyung lagi.

Mungkin ini yang harus dimiliki EO atau agency media online , cetak dan display untuk sarat mengikuti  LPSE di Pemprov Kaltara.

Harus memiliki tenaga seperti. : 

Chief Editor – Berpendidikan minimal S1 – Berpengalaman sebagai jurnalis minimal 10 tahun di media cetak, televisi, radio dan online – Memiliki pengalaman menulis dibidang Edukasi, Goverment dan Properti – Memiliki kemampuan editing artikel, gambar, video, dan audio PIC Teks – Berpendidikan minimal S1 – Memiliki pengalaman menulis dan menyunting permberitaan di media cetak – Berpengalaman sebagai penulis minimal 5 tahun di media cetak, – Memiliki daftar pejabat, tokoh masyarakat, pengamat, pakar maupun akademis yang pro pemerintah untuk mendukung konten FMB9 – Memiliki kemampuan membuat konten kraetif di media cetak.

Konten merupakan kolaborasi substansi FMB9 dengan testimoni implementasi di daerah. – Memiliki kemampuan mengemas informasi yang memiliki tendensi positif dan konstruktif terhadap tematik yang diangkat. – Mampu menyiapkan alat pembuatan konten dalam bentuk artikel. – PIC Image – Berpendidikan minimal S1 – Berpengalaman sebagai desain grafis minimal selama 5 tahun – Mampu menggunakan software desain minimal 2 – Memiliki hasil desain yang dipublikasikan di media cetak, elektronik, Online selama 3 tahun terakhir – Mampu membuat konten image untuk di diseminasikan ke media cetak dan media sosial. – Mampu menyiapkan alat editing foto PIC Video – Berpendidikan minimal S1 – Berpengalaman sebagai desain grafis minimal selama 5 tahun – Mampu menggunakan software desain minimal 2 tahun – Memiliki hasil desain yang dipublikasikan di media elektronik selama tiga tahun terakhir – Memiliki kemampuan untuk membuat skenario acara di televisi berupa talkshow atau meyesuaikan program primetime di televisi. – Memiliki daftar pejabat, tokoh masyarakat, pengamat, pakar maupun akademis yang pro pemerintah untuk mendukung konten FMB9. – Memiliki kemampuan menterjemahkan framing konten kreatif yang menarik di televisi. – Melakukan editing audio hasil FMB9 dengan durasi 3 menit untuk filler. – Memiliki kemampuan mengemas informasi yang bertendensi positif dan konstruktif terhadap tematik yang diangkat. – Mampu menyiapkan alat editing video PIC Audio – Berpendidikan minimal S1 – Berpengalaman sebagai produser Audio minimal 3 tahun – Mampu membuat storyline – Memiliki hasil video yang dipublikasikan di media elektronik online 3 tahun terakhir – Memiliki kemampuan untuk membuat skenario acara di radio berupa talkshow atau meyesuaikan program primetime di radio – Memiliki daftar pejabat, tokoh masyarakat, pengamat, pakar maupun akademis yang pro pemerintah untuk mendukung konten FMB9 – Memiliki kemampuan menterjemahkan framing yang telah ditetapkan menjadi konten kreatif menarik di Radio – Memiliki kemampuan untuk editing audio hasil FMB9 sebagai bahan pendukung substansi yang akan disampaikan – Membuat konten yang bertendensi positif dan konstruktif terhadap tematik yang diangkat. PIC Performance – Berpendidikan minimal S1 – Berpengalaman sebagai analys research media minimum 3 tahun – Berpendidikan minimal S1 Statistik – Memiliki kapabilitas metodologi research kualitatif dan kuantitatif – Menguasai dan mampu mengoperasikan perangkat lunak riset PIC Social Media Manager – Berpendidikan minimal S-1 – Berpengalaman bekerja di media online dan menguasai karaktersitik kebutuhan konten media online dan media sosial – Memilki kemampuan mengelola media sosial Facebook, Instagram, dan Twittter – Memiliki kemampuan membuat materi media online advertorial, teks dan banner. – PIC Supervisi – Berpendidikan minimal S-1 – Berpengalaman bekerja di media min. 2 thn – Memastikan produksi konten dibuat sesuai dengan target waktu yang ditentukan dan kanal yang digunakan

Pengalaman Pekerjaan

minimal 5 lima kali dalam 5 lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan BAST termasuk pekerjaan sub kontrak

surat dukungan media cetak lokal dan nasional, stasiun televisi lokal dan nasional, radio nasional berjaringan untuk pekerjaan diseminasi FMB 9 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengolahan dan Penyediaan Informasi.

Yang terbaik bagi pemerintah tentu itu juga yang terbaik untuk FWKB.  “Salam satu pena, ” tutup Datu Buyung Perkasa. *

Reporter : Sahri.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (baju hitam).

— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).

Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY

Published

on

Poto bersama usai pertemuan.

YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.

Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.

Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.

Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.

Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.

Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.

Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.

Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

H Hamka Minta Pemkab Bulungan Pacu Serapan Anggaran

Published

on

H Hamka S IP, MH. Wakil Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, H. Hamka, meminta pemerintah daerah bisa memacu realisasi kegiatan di triwulan II 2024, atau sepanjang Bulan April sampai Juni besok.

Dia mengungkapkan, triwulan II sudah berjalan selama satu bulan. Berkenaan itu, Pemkab Bulungan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus mempercepat proses tender berbagai kegiatan yang berjalan tahun ini.

“Sekarang sudah memasuki triwulan II, seharusnya proses tender sudah berjalan dan kegiatan bisa dilaksanakan, ini harus mendapat perharian, agar semua bisa selesai tepat waktu,” kata Hamka (4/5).

Realisasi pekerjaan diharap bisa lebih masif saat memasuki triwulan II tahun anggaran. Tujuannya agar kegiatan pembangunan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ketika sudah direncankana bisa berjalan dan dirasakan manfaatnya pada pertengahan tahun, jangan sampai baru bisa selesai akhir tahun, kasihan masyarakat harus menunggu,” jelasnya.

Atensi mengenai realisasi kegiatan dan keuangan senantiasa disuarakan oleh Hamka. Hal ini juga berkaitan dengan upaya menekan semaksimal mungkin angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

“Nominal silpa yang besar harus dihindari, awal nya memang perlu dikawal proses tender agar cepat selesai, sehingga kegiatan bisa terlaksana tepat waktu,” kata Hamka.

Berdasarkan hasil pemantauan DPRD Bulungan, ditemukan masih banyak kegiatan belum berjalan maksimal. Baik di tahap proses lelang maupun realisasi kegiatan di lapangan.

“Kami kembali mengingatkan agar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas bisa disegerakan. Seperti pada proyek peningkatan jalan, pembangunan dermaga, sektor pendidikan maupun kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. * adv/kjs.

Continue Reading

Trending