TANJUNG SELOR – Warga masyarakat Malinau Selatan kerap menyuarakan keluhan terkait kondisi lingkungan daerahnya.
Mulai dari rusaknya akses jalan lantaran kerap digunakan sebagai jalan transportasi truk pengangkut batu bara, hingga dugaan pencemaran sungai akibat limbah tambang batubara.
Setidaknya sudah dua kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasi tersebut, ke DPRD Kaltara, yakni Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat se-Sungai Malinau dan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Malinau.
Pihak DPRD Kaltara pun telah turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi secara langsung pada Juli lalu.
Tim ini pun telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait persoalan di Malinau Selatan. Lantas apakah DPRD Kaltara akan membentuk panitia khusus atau Pansus untuk menuntaskan persoalan tersebut? Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus pun angkat suara.
Menurutnya, berdasarkan hasil komunikasi dan dinamika yang ada di dewan, maka DPRD Kaltara sepakat hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Dengan kata lain, DPRD Kaltara tidak akan membentuk Pansus terkait persoalan di Malinau Selatan.
“Memang teman-teman menghendaki dengan rekomendasi, memang ada dinamika, proses kita jalani dan kita hasilkan rekomendasi,” kata Albertus Stefanus Marianus.
“Kita sudah sampaikan, ternyata teman-teman lebih banyak meminta rekomendasi dan sudah kita keluarkan rekomendasi,” ungkapnya.
Menurut Politisi PDIP ini, keputusan di lembaga legislatif harus dirumuskan bersama secara kolektif dan kolegial. * jk/kjs.
