Connect with us

Kaltara

Dampak Covid dan Dua Kali Refocusing Anggaran, Wajar Kaltara Belum Bisa Bangun Infrastruktur

Published

on

Ilham Zain S Sos M Sc Kepala.Dinas Komunikasi Informatika.dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

Ilham zain : “membangun mental spiritual juga jauh lebih penting”

TANJUNG SELOR – Dampak Pandemi Corona Virus Disesase (Covid – 19) secara langsung berpengaruh terhadap anggaran APBD Provinsi Kalimantan Utara, khususnya APBD Tahun Anggaran 2021, akibatnya pemerintah provinsi (Pemprov) mengalami dua kali refocusing anggaran tersebut dan wajar apabila belum bisa membangun infrastruktur.

“Sesuai hasil konfirmasi saya kepada sekretaris tim transisi bapak Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum dan Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP M Si yaitu bapak Dr Datu Iman Suramenggala M Sc, bahwa mulai tahun anggaran 2021 lalu anggaran Pemprov mengalami refocusing untuk penanganan Covid 19 dan penanggulangan dampak sosialnya sebesar Rp 300 Milyar pada tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp 50 Milyar, itu dilakukan sesuai arahan bapak Presiden Republik Indonesia agar setiap daerah fokus menangani Pandemi Covid tak terkecuali Pemprov Kaltara, ” kata Ilham Zain S Sos, Kspala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Jumat, 8/7/2022.

Selain itu, lanjut dia, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih juga dilantik oleh Presiden Republik Indonesia bertepatan dengan pertengahan tahun anggaran 2021 tersebut, tentu pada pembahasan awal APBD dilakukan oleh pejabat sebelum nya.

Inilah yang sangat mendasar, maka dengan demikian untuk optimalisasi anggaran harus mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

“Apalagi ditambah dengan terjadinya dua kali refocusing anggaran, wajar saja apabila pemerintah provinsi belum bisa membangun infrastruktur, tapi lebih fokus kepada penanganan dan pencegahan Covid -19 serta penanganan dampak sosial yang dialami masyarakat, ” ujar Ilham Zain

Diketahuii, sesuai dengan Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyesuaian Penerimaan PAD dengan menyesuaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Menurut Ilham Zain, dalam memahami pembangunan suatu daerah tidak hanya semata harus membangun infrastruktur saja. Akan tetapi membangun mental spiritual juga sama nilainya.

Artinya kalau semata kita hanya berpikir membangun fhisik saja, mengabaikan pembangunan spiritual bisa jadi muncul ketimpangan dalam pembangunan. Yang akhir-akhir efeknya bisa merugikan kita semua.

Demikian pula apa yang sudah dilakukan pejabat yang terdahulu, tentu kala itu yang bersangkutan punya rentang waktu yang cukup dimana dukungan anggaran juga tersedia.

Beda dengan sekarang yang waktunya baru berjalan sekitar setahun berapa bulan saja. Dimana pada tahun pertama anggaran nya mengalami refocusing, akibat dampak Covid yang dimulai pada tahun anggaran 2019, 2020 hingga tahun 2021.

“Awal tahun anggaran 2021 ketika sudah masuk pembahasan anggaran maaih Gubernur dan Wakik Gubernur yang lama nah masuk pas bulan Agustus baru Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, artinya masih menjalankan program yang sudah ada, ” ungkap Ilham Zain.

Selain itu Fiskal kita juga masih rendah, jadi untuk membangun hal-hal yang monumental juga terbatas. Justru itu lebih baik kita berpikir yang ada saja dimaksimalkan.

Contoh bangunan kantor Gubernur yang kala itu baru separuh jalan harus pula dilanjutkan hingga selesai. Karena itu sangat penting untuk mendongkrak kinerjanya birokrasi.

“Jadi agar bisa lebih fokus, untuk penguatan itu tidak harus membangun fhisik semata tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kehidupan dan keamanan masyarakat serta stabilitas di Kalimantan Utara juga merupakan suatu hasil pembangun.

Yang  namanya teori untuk sebuah pembangunan itu tidak harus membangun fhisik semata, akan tetapi hal-hal yang mendatangkan stabilitas itu juga termasuk sebuah pembangunan.

Karena memang untuk membangun mental spiritual tersebur juga tidak kalah penting. Apalagi space waktu Gubernur sekarang juga baru setahunan lebih menjabat, sebuah waktu yang singkat.

“Kalau kita hitung secara keseluruhan masanya hanya 3,5 tahun masa jabatan, rentang nya kecil sekali, disamping anggaran secara nasional juga terus terkoreksi.

“Jadi kondisi ini lah yang harus dipahami oleh masyarakat, ” imbuh Ilham Zain.

Kalau memang anggaran bisa besar sekali tentu akan berpikir membangun hal-hal yang memang dibutuhkan seperti membangun Islamik Cwntre itu memang dipikirkan oleh Gubernur, apa lagi itu untuk kepentingan umat.

“Artinya kalau memang dana tersedia cukup arahnya pasti untuk pembangunan yang memang urgensinya cukup tinggi, ” ucap Ilham lagi.

Dalam hal ini Ilham Zain juga mengapresiasi kepada yang memuncul kan sebuah fakta, hanya saja hal itu harus difahami dengan situasi waktu dan sumber daya yang sangat terbatas.

“Saya pastikan pemikiran pak Gubernur selalu untuk masyarakatnya, karena saya tau karakter beliau yang selalu dekat dengan rakyat tanpa kecuali, ” tegas Ilham Zain.

Fokusnya lebih kepada pendekatan, ditambah figur yang humanis dan humble cocok dengan karakteristik masyarakat dan provinsi kita.

“Kita tidak butuh orang yang kuat apalagi dari sisi humanisnya kurang, “.katanya.

Artinya untuk sementara kita semua harus mengikuti Irama situasi dan kondisi yang berkembang. Ketika anggaran berlimpah muncul ide membangun apa kenapa tidak segera kita laksanakan.

Demikian pula ketika kita mengalami koreksi-koeksi kita juga harus menyesuaikan. Tidak bisa memaksa untuk memperoleh sesuatu diluar situasi pada saat itu. *jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bulungan

PWNU Kaltara Apresiasi Program Bupati Bulungan

Published

on

By

Alwan Saputra S Pi MM, Ketua PWNU Kaltara.

TANJUNG SELOR – Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Utara, Alwan Saputra, S, Pi, MM, mengapresiasi kinerja Pemkab Bulungan, khususnya dalam memberi kemudahan kepada Jamaah Calon Haji yang akan menunaikan rukun Islam ke 5 ke tanah suci Makkah Al Mukaromah.

“Yang ternyata program ini sejak Bupati Bulungan H Budiman Arifin hingga berlanjut kepada Bupati Syarwani S Pd M Si sekarang, ” ujar Alwan Saputra kepada media ini melalui rekaman suara, kemarin.

Antara lain program yang membantu Jamaah calon Haji yang berasal dari Kabupaten Bulungan, seperti pemeriksaan kesehatan atau general check up, kegiatan manasik haji walaupun dari Kemenag juga melaksanakan nya.

“Program lain nya yaitu membantu keberangkatan dari Tanjung Selor – ke Embarkasi Haji di Balikpapan, dan masih banyak lagi dukungan lain nya yang dilaksanakan oleh Pemkab, ” ungkap Alwan.

Ia juga menyebut program itu merupakan langkah yang sangat baik, karena nya ia selalu ketua PWNU pantas menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi+tingginya kepada Pemkab, wabil khusus kepada Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

Serta berharap hal ini bisa kedepan nya menjadi atensi Pemkab dan Pemkot se.Kalimantan Utara. Karena di ketahui pembiayaan untuk menunaikan ibadah haji itu sangat besar. “Kenapa? Karena apa yang dirasakan oleh jamaah calon haji atas kepedulian Pemkab tersebut sangat terbantu sekali, ” pungkas Alwan Saputra , * jk.

 

 

Continue Reading

Kaltara

Kejati Kaltara Terus Periksa Para Saksi

Published

on

By

Semeru S H M Hum Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

Terkait kasus dugaan Korupsi pembangunan Gedung BPSDM Kaltara.

TANJUNG SELOR – Pemeriksaan kasus dugaan Korupsi Pembangunan Gedung BPSDM Kaltara (Kalimantan Utara) terus berlanjut, sampai saat ini pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) terus memeriksa lebih kurang 8 (delapan) orang saksi.

Perihal itu disampaikan Asisten Intelejen (Asintel) Semeru, SH M Hum mendampingi Kejati Kaltara, Amiek Mulandari SH MH, melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Jumat 7/3/2025.

“Kita juga sudah meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara nya, ” ucap Semeru singkat

Sudah berapa kali pemeriksaan para saksi dilaksanakan, Semeru mengaku belum terinfo, ” tapi yang jelas sesuai kebutuhan penyidik, ” ungkapnya.

Diketahui sebelum nya, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) sudah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kaltara.

“Benar kami sedang melakukan penggeledahan,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltara, Nurhadi Puspandoyo di Tanjung Selor, kala itu.

Penggeledahan yang dimulai Selasa (18/2) sekira pukul 15.40 WITA tersebut dipimpin oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltara, Nurhadi Puspandoyo.

Hasil pantau media dilapangan, Tim terlihat fokus menggeledah ruang Bidang Cipta Karya di lantai satu gedung kantor PUPR Perkim.

Tidak beberapa lama kemudian tim penyidik terlihat membawa lima boks kontainer berisi dokumen dari ruang Bidang Cipta Karya, pada pukul 19.30 WITA.

Dokumen-dokumen tersebut dimuat di dalam kontainer berkas dan dibawa keluar dari kantor lalu dinaikkan ke mobil bak terbuka, selanjutnya dibawa pergi dan dikawal oleh Polisi Militer (PM).

Belum ada keterangan mendalam dari Kejati Kaltara terkait penggeledahan ini.

“Insha Allah besok Bu Kajati akan rilis, buka Kajati yang akan jelaskan,” katanya singkat. * JK.

Continue Reading

Kaltara

Dugaan Kasus Pembangunan Gedung BPSDM Kaltara Sudah Naik ke Tahap Penyidikan

Published

on

By

Amiek Mulandari SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

– Perhitungan kerugian negara masih berlangsung, 8 orang sudah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan.

TANJUNG SELOR – Setelah melakukan penggeledahan ruang kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Prasarana dan Pemukiman (Perkim) Kaltara, terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung BPSDM, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara bergerak cepat, saat ini disebut kasus itu sudah naik ke Penyidikan.

“Infonya sudah naik ke Penyidikan, sementara perhitungan kerugian negaranya oleh BPK/BPKP juga tengah berjalan, ” ujar Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Kaltara, Semeru SH M Hum, mendampingi Kejati Kaltara, Amiek Mulandari SH MH, melalui pesan WhatsAAP kemedia ini, Kamis, 20/2/2025.

KIta juga lanjutnya, sudah meminta keterangan kepada 8 orang saksi terkait pembangunan gedung tersebut.

Semeru SH M Hum, Assintel Kejati Kaltara.

“Info yg saya tau, penghitungan masih mau proses di mintakn audit bisa ke bpk/ bpkp.
Saksi 8 orang, detailnya belum di infokan ke saya, ” kata Semeru berulang-ulang menyebutkan.

Di ketahui sebelumnya, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan tinggi (Kejati) Kalimantan Utara, melakukan penggeledahan di ruang Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara pada Selasa sore 18 Februari lalu.

Dari pantauan awak media ketika itu, pengeledahan di ruang Bidang Cipta Karya ini berlangsung sejak pukul 15.40 wita dengan dijaga ketat oleh personil Polisi Militer (PM) Bulungan.

Sejumlah aparat kejaksaan pun nampak berada diruangan memeriksa sejumlah berkas.

“Dilarang masuk pak sementara lagi pemeriksaan didalam pak,” ujar salah satu petugas keamanan yg berjaga diluar ruangan Cipta Karya.

Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Nurhadi Puspandoyo saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini masih berlangsung.

“Nanti saya kasih kabar lagi, sekarang ini masih berlangsung,” ujarnya.

Usai penggeledahan sejumlah penyidik bergegas keluar dari ruang cipta karya.

Salah satu penyidik dari kejaksaan, Delfi, mengakui adanya penggeledahan tersebut. Namun, penyidik yang menggunakan baju bertuliskan kejaksaan RI itu belum memberitahu lebih rinci terkait pemeriksaan tersebut.

“Nanti kita sampaikan ke media ya ini masih pemeriksaan, sabar dulu ya nanti kita sampaikan,” ungkap Delfi.

Delfi membenarkan, pihaknya lagi menelusuri dugaan tindak pidana korupsi di bidang Cipta Karya terkait kegiatan pembangunan tahun 2021-2022.

“Ini kegiatan tahun 2021-2022 terkait pembangunan gedung BPSDM Kaltara, pastinya tunggu dulu ya,” ujarnya.

“Ini masih terus pemeriksaan ya masih sampai malam,” tutupnya. *.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!