Connect with us

DPRD Kaltara

Warga Minta DPRD Kaltara Perjuangkan Perbaikan Jalan Aki Balak Tarakan

Published

on

Agenda Reses anggota DPRD Kaltara Supaad Hadianto SE di Kota Tarakan.

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Supa’ad Hadianto turun ke daerah pemilihan (Dapil) untuk reses menyerah aspirasi masyarakat Kota Tarakan, Jumat (3/6/22).

Reses yang dilaksanakan di Hotel Galaxi ini, mengundang Ketua RT dan perwakilan warga di se-Kota Tarakan. Dalam reses kali ini, ada beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan kepada politisi Nasdem.

Salah satunya soal kondisi jalan Aki Balak yang berada di Kecamatan Tarakan Utara. Jalanan tersebut, sering mengakibatkan kecelakaan karena kondisinya banyak berlubang. Masyarakat meminta, politisi Nasdem tersebut diminta untuk memperjuangkan perbaikan Jalan Aki Balak untuk mengurangi kecelakaan.

“Jalan Aki Balak dekat Persemaian kondisinya sangat buruk. Ini banyak dikeluhkan masyarakat kalau itu jalan Provinsi dan ada anggarannya mohon dibantu diperbaikilah,” kata Warga Karang Anyar Hasan Muzakir.

Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto menjelaskan bahwa Jalan Aki Balak statusnya jalan Kota, sehingga menjadi tanggungjawab Pemkot Tarakan.

“Saya sudah tanyakan pak Wali, tahun ini jalan Aki Balak dikerjakan dengan dianggarkan sekitar Rp 9 miliar. Sekarang sudah dalam proses lelang nantinya pembangunannya dengan skema multiyear mungkin 2 tahun selesai. Insyakallah nanti bisa mengurangi kecelakaan,” kata Supa’ad.

Selain soal jalan, warga juga mengeluhkan soal jaringan gas rumah tangga (Jargas) dan LPG 3 Kg.

“Di RT 3 Karang Anyar itu ada 15 rumah yang belum tersambung jargas, kalau bisa dibantulah supaya dipasang. Soalnya di RT 3 LPG 3 Kg juga susah disana gak ada pangkalan, jadi harus cari keluar kalau bisa ada pangkalanlah disitu,” keluh warga RT 3 Karang Anyar Megawati.

Terkait soal Jargas dan LPG, Supa’ad mengatakan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak-pihak terkait, terutama Pertamina dan Pemkot dalam hal ini Disdagkop dan UMKM supaya bisa di tindaklanjuti.

“Nanti lewat agen supaya membentuk pangkalan yang memang padat penduduk di sekitar RT 3. Di Asrama polisi itu memang banyak pangkalan, ini juga akan menjadi bahan kami semua,” jelas Supa’ad.

Ditambahkan Supa’ad, reses ini adalah bentuk upaya anggota DPRD untuk selalu menjalin hubungan emosional maupun hubungan baik antara wakilnya. Karena ini menjadi kewajiban baik dari sisi aturan maupun sisi lainnya.

“Jangan sampai ada jarak antara masyarakat dengan anggota dewan atau wakilnya di lembaga DPRD, baik itu DPRD Kota, Provinsi dan DPR RI. Makanya di reses ini masyarakat bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan kemudian lingkungan hidup, atau hal-hal lain,” ucap Supa’ad.

Sementara itu, aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses, akan diusulkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya diajukan ke pemerintah untuk direalisasikan.*

Sumber : Fokus Borneo.

Editor    : Sahri.

DPRD Kaltara

Anggota DPRD Kaltara Bahas Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Published

on

By

Rapat pembahasan tatib anggota DPRD Kaltara.

JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.

Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.

Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.

Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.

Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.

Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).

 

Continue Reading

DPRD Kaltara

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Hadiri FGD Master Plan Pendidikan

Published

on

By

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Hj. Siti Laela, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) serta konsultasi publik terkait kajian tahapan penyusunan dokumen master plan (rencana induk) pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2045, pada Jumat (22/11/2024).

Acara yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya Tarakan ini turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.

Paparan terkait dokumen master plan pendidikan disampaikan oleh Tim Penyusun yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasinya, tim penyusun mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang harus diperhatikan agar master plan pendidikan ini dapat memberikan dampak optimal bagi provinsi ini.

Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam dokumen master plan pendidikan adalah, Kebijakan 2025-2030 Mengacu pada visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026), yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Kemudian Kebijakan 2030-2035 adalah Pengembangan menuju daya saing regional dan nasional. Selanjutnya pada rencana kebijakan 2035-2040 mengenai Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

Terakhir pada kebijakan 2040-2045 berfokus pada pendidikan inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global.

Tujuan dari penyusunan master plan ini adalah menyediakan acuan atau pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Ini mencakup pengembangan individu yang berilmu, berpengetahuan, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyusunan master plan pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Tahap Pemungutan Suara Pilkada

Published

on

By

Ketua DPRD Kaltara H Achmad Djufrie, SE, MM menghadiri apel bersama kesiapan pelaksanan Pilkada.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM, menghadiri apel bersama yang digelar dalam rangka kesiapan pengamanan tahap pemungutan dan rekapitulasi suara Pilkada Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Agatis Tanjung Selor pada Minggu sore, (24/11/2024).

Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara serta sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, apel tersebut juga melibatkan personel dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas, yang siap mengawal jalannya Pilkada 2024 di provinsi ini.

Irjen Pol. Hary Sudwijanto dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan suara, serta memastikan kelancaran proses rekapitulasi hasil pemilihan.

Kegiatan apel ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintahan dan keamanan untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024 di Kaltara, sekaligus memastikan hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik dan aman.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi