Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Warga Minta DPRD Kaltara Perjuangkan Perbaikan Jalan Aki Balak Tarakan

Published

on

Agenda Reses anggota DPRD Kaltara Supaad Hadianto SE di Kota Tarakan.

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Supa’ad Hadianto turun ke daerah pemilihan (Dapil) untuk reses menyerah aspirasi masyarakat Kota Tarakan, Jumat (3/6/22).

Reses yang dilaksanakan di Hotel Galaxi ini, mengundang Ketua RT dan perwakilan warga di se-Kota Tarakan. Dalam reses kali ini, ada beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan kepada politisi Nasdem.

Salah satunya soal kondisi jalan Aki Balak yang berada di Kecamatan Tarakan Utara. Jalanan tersebut, sering mengakibatkan kecelakaan karena kondisinya banyak berlubang. Masyarakat meminta, politisi Nasdem tersebut diminta untuk memperjuangkan perbaikan Jalan Aki Balak untuk mengurangi kecelakaan.

“Jalan Aki Balak dekat Persemaian kondisinya sangat buruk. Ini banyak dikeluhkan masyarakat kalau itu jalan Provinsi dan ada anggarannya mohon dibantu diperbaikilah,” kata Warga Karang Anyar Hasan Muzakir.

Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto menjelaskan bahwa Jalan Aki Balak statusnya jalan Kota, sehingga menjadi tanggungjawab Pemkot Tarakan.

“Saya sudah tanyakan pak Wali, tahun ini jalan Aki Balak dikerjakan dengan dianggarkan sekitar Rp 9 miliar. Sekarang sudah dalam proses lelang nantinya pembangunannya dengan skema multiyear mungkin 2 tahun selesai. Insyakallah nanti bisa mengurangi kecelakaan,” kata Supa’ad.

Selain soal jalan, warga juga mengeluhkan soal jaringan gas rumah tangga (Jargas) dan LPG 3 Kg.

“Di RT 3 Karang Anyar itu ada 15 rumah yang belum tersambung jargas, kalau bisa dibantulah supaya dipasang. Soalnya di RT 3 LPG 3 Kg juga susah disana gak ada pangkalan, jadi harus cari keluar kalau bisa ada pangkalanlah disitu,” keluh warga RT 3 Karang Anyar Megawati.

Terkait soal Jargas dan LPG, Supa’ad mengatakan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak-pihak terkait, terutama Pertamina dan Pemkot dalam hal ini Disdagkop dan UMKM supaya bisa di tindaklanjuti.

“Nanti lewat agen supaya membentuk pangkalan yang memang padat penduduk di sekitar RT 3. Di Asrama polisi itu memang banyak pangkalan, ini juga akan menjadi bahan kami semua,” jelas Supa’ad.

Ditambahkan Supa’ad, reses ini adalah bentuk upaya anggota DPRD untuk selalu menjalin hubungan emosional maupun hubungan baik antara wakilnya. Karena ini menjadi kewajiban baik dari sisi aturan maupun sisi lainnya.

“Jangan sampai ada jarak antara masyarakat dengan anggota dewan atau wakilnya di lembaga DPRD, baik itu DPRD Kota, Provinsi dan DPR RI. Makanya di reses ini masyarakat bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan kemudian lingkungan hidup, atau hal-hal lain,” ucap Supa’ad.

Sementara itu, aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses, akan diusulkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya diajukan ke pemerintah untuk direalisasikan.*

Sumber : Fokus Borneo.
Editor    : Sahri.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending