Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ini Dia Progres KIPI, PLTA dan KBM di Kaltara

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Rapat kerja antara DPRD dengan pihak perusahaan pengembang wilayah Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) Tanah Kuning Kabupaten Bulungan, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis antara lain Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Dinas PUPR Perkim dan DPMPTS Kaltara. menghasilkan beberapa gambaran tentang progres beberapa kegiatan sejumlah megaproyek di Provinsi ke 34 di Indonesia ini.

Rapat kerja tersebut dilangsungkan diruang rapat dewan, Senin 30/5/2022 kemarin.

Diwawancarai seusai rapat, Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Silfanus Marianus ST, mengatakan, dalam rapat pihak dewan hanya mengkonfirmasi bagaimana progres report dari perkembangan pelaksanaan kegiatan PLTA Kayan, PT KHE, serta menanyakan kawasan KIPI, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, kemudian progres pembangunan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara dari PT KHE mengatakan, mereka sedang dalam proses rekonstruksi yang persiapan nya memang diwilayah bendungan 1 posisi di tugu 5 diwilayah kecamatan Peso, Bulungan. Membuat akses jalan kelokasi menuju tugu 5 tersebut sekitar 4,5 kilometer serta tahapan lain nya baik secara tekhnis maupun alat pendukung seperti bahan peledak (handak) juga dipersiapkan mereka.

Lalu berikutnya seperti perijinan-perijinan lain, dan ini tidak gampang ada sekitar 43 ijin yang disampaikan oleh pihak perusahaan terkait dengan proses sampai ke prakonstruksi ini.

“Jadi bendungan pertama akan segera dilaksanakan, tapi masih dilihat perkembangan kedepan oleh pihak DPRD sampai dimana progres yang dilaksanakan, ” ujar Albert sapaan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Kalau wilayah KIPI, dari kawasan tersebut pemberian ijin sudah dikantongi oleh pihak perusahaan, antara lain tiga perusaahaan yang ditunjuk yaitu PT KIPI, PT Kalimantan Industri, PT KPP dan PT ITSI.

“Dari sekian perusahaan masing-masing punya kawasan tertentu, minimal 7 tenan atau tujuh perusahaan yang akan masuk sebagai mitra, sementara beberapa perusahaan seperti terurai diatas merupakan pemegang lokasi, ” tandas Albert.

Misal ada perusahan industri lain yang mau masuk bergabung, harus mendaftar kepada perusahan pemegang dilokasi yang telah ditetapkan.

“Kalau kita lihat 7 perusahan dikalikan 3 lokasi itu maka ada 21 investor yang akan masuk menanamkan modalnya dikawasan KIPI tersebut, ” tambah Alberthus Silfanus Marianus ST.

Justru itu lanjut ketua dewan, pihak nya ingin melihat efeknya dalam rekrutmen tenaga kerja, serta dari sektor-sektor lain nya.

Untuk itu pihak DPRD meminta masterplant nya, serta mendampingi pihak dewan untuk meninjau langsung lokasi dilapangan, guna melihat titik nol nya dimana dan batas akhir areal tersebut.

Supaya bisa dilihat dengan jelas update progres kegiatan. Lalu setiap tiga bulan sekali diadakan pertemuan dalam rangka untuk mengupdate progres apa saja yang sudah dilaksanakan.

“Untuk progres ganti rugi lahan sudah berjalan, dengan luasan areal keseluruhan 10.100 Hektar, ” imbuhnya.

Hanya saja beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menginginkan agar luasan areal KIPI ditambah lagi sekitar 20.000 H, Oleh sebab itu tim dari PUPR Perkim Kaltara sekarang masih mencari lahan tambahan tersebut. *

Editor    : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Suarakan Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan

Published

on

Wilayah perbatasan Kabudaya dengan Malaysia.

– Surati Kementerian PUPR di Jakarta.

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Anto Bolokot,  yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, kembali menyuarakan usulan untuk pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara.

Dia menyebutkan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.

Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto yang merupakan anggota Dewan dari Dapil IV itu mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).

Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.

“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto.

Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka. Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR. Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.

Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.

“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto. * jk/FB/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Ingin Optimalkan Fungsi Pengawasan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST (Kana).

JAKARTA – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Sinergi Pembangunan Daerah” di Jakarta hari Jumat dan Sabtu (17-18/6/22).

Penyelenggaraan kegiatan ini, dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Respati Indonesia (URINDO).

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD, bimbingan teknis ini juga diikuti Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara beserta staf.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, diisi dengan berbagai macam materi mengenai peraturan, tata cara penyusunan rencana kerja sesuai dengan aturan yang berlaku serta membahas terkait hak dan kewajiban anggota DPRD.

Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari Tim ahli Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu DR. Sahat Marulitua, MA, Ni Putu Miari, S.STP., M.Si dan Drs. Ahmad Zakaria, MM.

Sebagai informasi, Kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD ini, merupakan kegiatan rutin yang telah dijadwalkan pada kegiatan Badan Musyawarah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kaltara Masa Persidangan II Tahun 2022. Selain itu, untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya legeslatif dalam hal pengawasan.* jk/fb/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Reses, DPRD Kaltara Terima Masukan Soal PPDB

Published

on

Syamsuddin Arfah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering menimbulkan kecemasan di masyarakat karena takut anaknya tidak diterima masuk sekolah negeri.

Kecemasan ini, disampaikan masyarakat Kota Tarakan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsuddin Arfah saat reses beberapa waktu lalu.

“Ada masukan dari mereka baik terkait PPDB. Mereka sampaikan bagaimana anak-anak mereka itu bisa masuk terakomodir untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu,” kata Syamsuddin Arfah, belum lama ini.

Keluhan masyarakat soal PPDB, dijelaskan Syamsuddin Arfah ada keterkaitannya ke zonasi. Menurutnya, zonasi ini yang harus disempurnakan.

“Kita kan sudah komunikasikan ke Disdik (Dinas Pendidikan), jangan sampai yang tahun lalu itu terulang lagi. Kalau itu terjadi berarti kita itu gak maju, kita kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang lalu, kemudian yang lalu itu jangan sampai jadi masalah lagi sudah harus ada jalan keluarnya,” tegas Politisi PKS.

Persoalan lainkan dikatakan Syamsuddin Arfah, terkait afirmasi. DPRD menginginkan afirmasinya juga ada baik masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya.

“Ini juga kan mendapatkan ruang, sedangkan kita punya kewajiban bahwa mereka itu harus bersekolah. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana mereka masuk. Tetapi di sisi lain kan mereka dalam tanda petik itu, menghindari sekolah-sekolah swasta,” ujar mantan anggota DPRD Kota Tarakan 3 periode.

Kemudian yang lainnya dikatakan Syamsuddin Arfah tentang sekolah negeri yang sifatnya tertentu atau pilihan karena kualitas sekolahnya. Hal ini, juga persoalan setiap tahun perlu diselesaikan bersama.

“Kan warga masih juga membuat level-level. Kalau gak dapat sini, baru mereka masuk disini, itu sekolah negeri. Baru lah nanti beberapa langkah terakhir di sekolah swasta. Ini saya pikir persoalan-persoalan yang setiap tahun terjadi, makanya kualitas sekolah baik negeri maupun swasta perlu ditingkatkan sudah semuanya sama kualitasnya,” tutup Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara. *jk/fb

Continue Reading

Trending