DPRD Kaltara
Setiap Tahun Rata-Rata 2000 an Lebih Wisatawan Mancanegara Berkunjung ke Krayan
– Di harapkan pemerintah serius membantu pembangunan dan membenahi seluruh objek wisata yang ada disana.
TANJUNG SELOR – Tingkat kunjungan para Wisatawan Mancanegara (Wisman) khususnya para pelancong dari negeri Jiran Sabah dan Serawak Malaysia ke Krayan Kabupaten Nunukan, setiap tahun terus meningkat, untuk tahun 2021 lalu saja tercatat ada 2.000 an lebih yang datang untuk berlibur sambil menikmati objek wisata alam dan wisata budaya yang ada disana.
Batu berukir salah satu objek wisata alam yang ada di Krayan Kabupaten Nunukan.
“Objek wisata alam yang paling ramai dikunjungi antara lain batu berukir yang ada di desa Pa Lidung, ” kata Yakob Palung anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara diruang kerjanya, Senin 21/5/2022.
Selain itu, kunjungan kemakam leluhur masyarakat Krayan yang ada diwilayah tersebut juga kerap dikunjungi. Termasuk keindahan Ari terjun yang ada di desa Wayagung selalu tak pernah dilewati oleh para wisatawan untuk mandi-mandj dan berpoto ria, maklum keindahan air terjun ini sangat berbeda dengan terjun yang ada didaerah lain nya.
Bila tiap-tiap Wisatawan membelanjakan uang Rp 1,5 juta, maka akan ada uang sebesar Rp 3 Miliar yang beredar di Krayan selama kunjungan mereka (Wisman,red).
Sedangkan didaerah kecamatan Krayan Timur ada sebuah gunung yang sangat indah. Dimana bila kita berada dibagian puncak bisa menyaksikan keseluruhan keindahan alam Krayan.
“Selain itu ada lagi air terjun lain nya didesa Pa Remayo, akses jalan menuju kesana cukup bagus. Kalau ini dikembangkan dengan seni yang tinggi keindahan nya juga tidak kalah hebat, ” kata Yakob Palung lagi.
Lokasinya juga sangat mudah dijangkau dari segala arah. Oleh sebab itu kedepan perlu dukungan dari pemerintah untuk pengembangan nya.
Di Pa Ramyo ini juga ada dibangun turbin listrik tenaga air. Namun saat ini sudah tak berfungsi lagi, dikarenakan hadirnya pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Krayan.
“Untuk akses jalan tinggal diperbaiki dan dipoles sedikit, pengunjung sudah nyaman untuk menjangkau kesana, ” tambahnya.
Sayang nya selama ini untuk pengelolaan hanya diurus oleh Pokdarwis atau kelompok sadar wisata yang bermarkas di desa Tang Paye, tanpa ada suport anggaran dari pemerintah.
Yang tidak kalah penting wisata seni dan budaya setempat saat ini sudah menjadi kalender tetap tahunan. Dari sektor ini saja sudah mampu menarik minat wisatawan manca negara untuk berkunjung.
“Melihat potensi tersebut diharapkan kedepan ada perhatian dari Pemprov Kaltara melalui OPD tekhnis untuk membangun dan membenahi objek wisata yang ada di Krayan, agar kedepan dapat lebih banyak lagi mendatangkan para wisatawan berkunjung kesana, ” tutup Yakob Palung. *
Editor : Sahri.
TANJUNG SELOR – Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2024 mulai melaksanakan evaluasi dilapangan, tim inj juga menemukan rendahnya capaian beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).
“Kedua OPD ini kita nilai capaian kurang atau sangat rendah, ” kata H Hamka S IP MH ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltara tahun anggaran 2024 kepada media ini melalui pesan WhatsAPP nya, sore tadi, Senin 22/4/2025 tanpa merinci kegiatan yang dianggap rendah tersebut.
Harapan kita lanjutnya, beberapa kegiatan yang ada bisa dipercepat, agar serapan anggaran bisa maksimal. “Minimal pada awal semester kedua nanti bisa mencapai 90 persen, dan mendekati akhir tahun anggaran bisa tuntas 100 persen, ” tegas H Hamka.
Ia mengaku tim Pansus yang dipimpin nya akan melaksanakan Monitoring Evaluasi (Monev) di 4 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Utara. “Kita akan melihat langsung apakah realisasi keuangan sudah sesuai dengan realisasi fhisiknya ,” imbuh H Hamka lagi.
Yang tidak kalah penting dan utama adalah mutu serta kualitas kerja yang dilaksanakan oleh pihak ketiga selaku mitra pemerintah. “Yang utama juga itu mutu agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga bisa dirasakan oleh masyarakat dalam waktu lama, ” pungkas H Hamka.
Sebelumnya menurut H Hamka, pihak nya sudah melakukan tahapan-tahapan seperti pembahasan internal antara Tim Pansus dan OPD teknis. Dengan memanggil BAPPEDA, BKAD serta Biro pembangunan. Artinya diawal Pansus tim akan meminta konfirmasi sesuai LKPj yang sudah disampaikan oleh Gubenur tersebut. * (jk).
DPRD Kaltara
Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas
TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.
“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.
Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.
Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.
Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.
Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.
“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.
JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.
Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.
Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).