TANJUNG SELOR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja pada Kamis (17/06/25) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kaltara. Rapat tersebut membahas progres realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2025.

Rapat kerja dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, ST, didampingi Sekretaris Komisi I, H. Hamka, S.IP., MH., serta anggota Komisi I lainnya, Herman, S.Pi dan H. Ladullah, S.H.I.

Sesi pertama dihadiri oleh jajaran dari Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, serta Biro Organisasi.

Sementara itu, pada sesi kedua, rapat dilanjutkan bersama perwakilan dari Inspektorat Provinsi Kaltara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengelola Perbatasan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara.

Rapat kerja ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Murni 2025, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing biro dan instansi dalam pelaksanaannya.

Komisi I DPRD Kaltara menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Kalimantan Utara.(hms)

—  Dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

TANJUNG SELOR –  DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., memimpin Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Senin (16/06/25).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Zainal A. Paliwang, M.Hum., Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj. Sekretaris Daerah Bustan, S.E., M.Si., serta para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltara menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.

Zainal A. Paliwang juga memaparkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam laporannya, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Capaian ini menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014.

Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

Sebagai penutup, Gubernur secara simbolis menyerahkan dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.(hms)

TANJUNG SELOR – Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah, Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kaltara memberikan hewan qurban kepada Sekretariat DPRD Prov. Kaltara pada hari Selasa (10/06) kemarin.

Kegiatan penyembelihan ini dilaksanakan di Halaman Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Gunung Seriang.

Pelaksanaan pemotongan hewan qurban ini disaksikan langsung anggota DPRD Prov. Kaltara, Sekretaris DPRD Prov. Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, SH., M.AP dan didampingi Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran beserta staf Sekretariat DPRD Prov. Kaltara.

Sebanyak 1 ekor sapi pemberian dari Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kaltara ini telah dilaksanakan dan dibagikan kepada para staff Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. (hms)