Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Editor    : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Suarakan Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan

Published

on

Wilayah perbatasan Kabudaya dengan Malaysia.

– Surati Kementerian PUPR di Jakarta.

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Anto Bolokot,  yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, kembali menyuarakan usulan untuk pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara.

Dia menyebutkan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.

Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto yang merupakan anggota Dewan dari Dapil IV itu mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).

Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.

“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto.

Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka. Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR. Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.

Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.

“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto. * jk/FB/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Ingin Optimalkan Fungsi Pengawasan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST (Kana).

JAKARTA – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Sinergi Pembangunan Daerah” di Jakarta hari Jumat dan Sabtu (17-18/6/22).

Penyelenggaraan kegiatan ini, dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Respati Indonesia (URINDO).

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD, bimbingan teknis ini juga diikuti Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara beserta staf.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, diisi dengan berbagai macam materi mengenai peraturan, tata cara penyusunan rencana kerja sesuai dengan aturan yang berlaku serta membahas terkait hak dan kewajiban anggota DPRD.

Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari Tim ahli Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu DR. Sahat Marulitua, MA, Ni Putu Miari, S.STP., M.Si dan Drs. Ahmad Zakaria, MM.

Sebagai informasi, Kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD ini, merupakan kegiatan rutin yang telah dijadwalkan pada kegiatan Badan Musyawarah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kaltara Masa Persidangan II Tahun 2022. Selain itu, untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya legeslatif dalam hal pengawasan.* jk/fb/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Reses, DPRD Kaltara Terima Masukan Soal PPDB

Published

on

Syamsuddin Arfah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering menimbulkan kecemasan di masyarakat karena takut anaknya tidak diterima masuk sekolah negeri.

Kecemasan ini, disampaikan masyarakat Kota Tarakan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsuddin Arfah saat reses beberapa waktu lalu.

“Ada masukan dari mereka baik terkait PPDB. Mereka sampaikan bagaimana anak-anak mereka itu bisa masuk terakomodir untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu,” kata Syamsuddin Arfah, belum lama ini.

Keluhan masyarakat soal PPDB, dijelaskan Syamsuddin Arfah ada keterkaitannya ke zonasi. Menurutnya, zonasi ini yang harus disempurnakan.

“Kita kan sudah komunikasikan ke Disdik (Dinas Pendidikan), jangan sampai yang tahun lalu itu terulang lagi. Kalau itu terjadi berarti kita itu gak maju, kita kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang lalu, kemudian yang lalu itu jangan sampai jadi masalah lagi sudah harus ada jalan keluarnya,” tegas Politisi PKS.

Persoalan lainkan dikatakan Syamsuddin Arfah, terkait afirmasi. DPRD menginginkan afirmasinya juga ada baik masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya.

“Ini juga kan mendapatkan ruang, sedangkan kita punya kewajiban bahwa mereka itu harus bersekolah. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana mereka masuk. Tetapi di sisi lain kan mereka dalam tanda petik itu, menghindari sekolah-sekolah swasta,” ujar mantan anggota DPRD Kota Tarakan 3 periode.

Kemudian yang lainnya dikatakan Syamsuddin Arfah tentang sekolah negeri yang sifatnya tertentu atau pilihan karena kualitas sekolahnya. Hal ini, juga persoalan setiap tahun perlu diselesaikan bersama.

“Kan warga masih juga membuat level-level. Kalau gak dapat sini, baru mereka masuk disini, itu sekolah negeri. Baru lah nanti beberapa langkah terakhir di sekolah swasta. Ini saya pikir persoalan-persoalan yang setiap tahun terjadi, makanya kualitas sekolah baik negeri maupun swasta perlu ditingkatkan sudah semuanya sama kualitasnya,” tutup Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara. *jk/fb

Continue Reading

Trending