Connect with us

DPRD Kaltara

Keluhan Warga Soal PJU di Tarakan, DPRD Kaltara Datangi PLN

Published

on

DPRD Kaltara bertemu manajemen PT PLN Tarakan beberapa waktu lalu.

TARAKAN – Perihal Keluhan warga soal Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tarakan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari gabungan Komisi 1 dan 3 mendatangi ULP PLN Tarakan, Kamis (21/4/22).

Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Siti Laela menyampaikan ada

beberapa hal yang disampaikan DPRD

Provinsi Kaltara dalam pertemuan tersebut. Salah satunya keinginan perubahan sistem pembayaran PJU dari kontrak menjadi meterisasi.

“Kedatangan kami ini menindaklanjuti kunjungan ke Dinas Perhubungan (Dishub) yang mengeluhkan soal pembayaran retribusi PJU. Kalau kita berharapannya disesuaikan meteran bukan kontrak untuk meminimalisir anggaran dan sebanyak mungkin membawa manfaat bagi masyarakat,” ucap Siti Laela.

Siti Laela juga berharap agar PLN bisa mengubah sistem pembayaran dengan pemerintah dari kontrak menjadi meteran. Hal ini sebagai upaya efisiensi APBD Kota Tarakan.

“Kami memfasilitasi apa yang menjadi keluhan Dishub dengan PLN untuk mengefisiensi APBD di Kota Tarakan. Lampu PJU ini kan yang ada di daerah banyak mati, kita mencoba berkomunikasi dengan PLN untuk merubah sebuah sistem pembayarannya,” tambah Siti Laela.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto menambahkan di Kota Tarakan informasinya ada sekitar 1.200 PJU padam dan tersebar di 4 Kecamatan. Dengam sistem kontrak, masyarakat harus tetap membayar retribusi meskipun lampu PJU padam.

“Otomatis mau padam mau tidak kan terpotong PJU nya. Kita berharap ada 1 data PJU di Tarakan yang selama ini dibiayai retribusi oleh masyarakat berapa, karena masyarakat ini nyetor retribusi misalnya ada PJU bisa berfungsi untuk penerangan jalan,” kata Supa’ad.

Supa’ad mengingatkan PLN menjelang Idul Fitri agar mempertahankan suplai listrik, supaya selama puasa Ramadhan dan Idul Fitri tidak ada lagi pemadaman.

“Harapan kami supaya suplai di pertahankan dan tidak ada pemadahan direncana seperti pohon tumbang atau black out,” tegas Supa’ad.

Sementara itu, menanggapi permintaan tersebut, Manager ULP Tarakan Tia Wulan Sari menjelaskan PLN mendukung keinginan pemerintah untuk merubah sistem pembayaran PJU dari kontrak menjadi meterisasi.

“Sebetulnya meterisasi PJU sudah dilakukan pembahasan dengan Dishub Februari lalu. Pada dasarnya kami mensupport keinginan meterisasi, untuk tindaklanjut tersebut Maret juga dilakukan pertemuan,” jelas Tia.

Pergantian sistem menggunakan meterisasi ini dikatakan Tia, butuh proses tidak bisa dilakukan secara bersamaan karena tergantung anggaran. Apalagi PJU ini, masyarakat harus membayar retribusi sebesar 5 persen. “Pada intinya kami siap mensupport keinginnan Dishub, mungkin secara bertahap. Kalau untuk lampu mati itu tanggungjawab Pemkot,” terang Tia.

Perlu diketahui selama ini PLN telah menyetor retribusi sebesar Rp 1,2 miliar kepada Pemkot Tarakan. Sedangkan untuk tagihan PJU sebesar Rp. 600 juta. Untuk PJU non meter, jumlahnya ada sekitar 2000 titik di Kota Tarakan.

Kehadiran rombongan anggota DPRD Provinsi Kaltara terdiri dari Norhayati Andris, Khusnul Yakin, Nurdin Hasni, Anto, Supa’ad Hadianto dan Siti Laela tersebut, diterima Manager ULP PLN Tarakan Tia Wulan Sari. *

Sumber : Humas Setwan.

Editor    : Sahri

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Mendorong Kaum Perempuan Kaltara Terjun ke Politik

Published

on

Hj Ainun Farida ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik

“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.

Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.

“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.

Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.

“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.

Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.

 

Continue Reading

DPRD Kaltara

Tamara Moriska Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT Proklamasi 2024

Published

on

By

Tamara Moriska SH Anggota DPRD Kaltara Membacakan Teks Proklamasi RI di upacara detik-detik Proklamasi tahun 2024

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).

Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.

Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.

Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.

Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Kaltara

Anggota DPRD Kaltara Masa Bakti 2024 – 2029 Akan di Lantik 4 September

Published

on

By

HM Fandi SH M AP Sekretaris DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.

Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.

Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.

Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.

Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.

“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi