DPRD Kaltara
Ada Sekitar 300 an Ruas Jalan Diusulkan Kepemerintah
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, menyampaikan sejumlah usulan dalam bentuk pokok-pokok pikiran dewan saat Pemprov Kaltara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023, Kamis (7/4/2022).
Dia mengemukakan perihal pentingnya pokok pikiran dewan dalam rencana pembangunan.
Bahkan dia menegaskan, bahwa pokok pikiran dewan yang merupakan aspirasi dari masyarakat, bukan sekadar formalitas.
Sehingga, perlu mendapat perhatian dari eksekutif dalam menyusun program pembangunan.
“Ini bagian yang harus kami sampaikan. Dan kita pertegas, ini (pokok pikiran dewan) bukan hanya sekadar formalitas. Tapi harus benar-benar dihargai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam aturan,” ujarnya.
Menurut dia, pokok pikiran dewan mempunyai kekuatan dari sisi mekanisme di dalam tahapan menuju rancangan APBD. Prinsip pokok pikiran dewan adalah masukan yang ditampung dari masyarakat. Situasi yang terjadi di lapangan, dapat digambarkan melalui usulan tersebut.
Dengan begitu, diharap dapat mendukung jalannya pembangunan yang berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita mempertegas kepada pemerintah, bahwa pada prinsipnya objeknya adalah masyarakat. Kita turun reses itu supaya tidak sia-sia. Kita membantu pemerintah. apapun yang kita lakukan itu adalah represantasi dari inventarisasi masukan masyarakat terhadap pembangunan,” ujarnya.
Kemudian saran, usulan dan sebagainya itu, kata dia, representasi layaknya Musrenbang, tapi turun langsung ke masyarakat. “Ini membantu kepentingan pemerintah,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, setidaknya dalam Musrenbang RKPD 2023, pihaknya menyampaikan pokok pikiran dewan sekitar 300 lebih usulan.
Ratusan usulan itu dari berbagai sektor, yang ditampung dari puluhan anggota dewan usai melaksanakan reses atau kunjungan kerja ke masing-masing konstituennya.
Sebagian besar terkait kondisi ruas jalan yang perlu mendapat perhatian.
“Itu (usulan) kita represantasikan, ada sekitar 300-an lebih. Ada beberapa ruas jalan. Iya, soal infrastruktur di perbatasan. Ada juga sekolah. Tapi yang paling banyak soal ruas jalan,” ujar Albertus.
Disinggung soal skala prioritas, menurutnya semua usulan penting. Namun, pihaknya juga memaklumi kondisi keuangan daerah.
Untuk itu, perlu memperhatikan perihal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.
“Semuanya kan kalau kita mau bicara skala adalah representasi dari sebuah kepentingan yang kita serap dari masyarakat. Tentu semua itu prioritas, cuma persoalannya didukung dengan pendanaan juga. Harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah,” pungkasnya. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2024 mulai melaksanakan evaluasi dilapangan, tim inj juga menemukan rendahnya capaian beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop).
“Kedua OPD ini kita nilai capaian kurang atau sangat rendah, ” kata H Hamka S IP MH ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltara tahun anggaran 2024 kepada media ini melalui pesan WhatsAPP nya, sore tadi, Senin 22/4/2025 tanpa merinci kegiatan yang dianggap rendah tersebut.
Harapan kita lanjutnya, beberapa kegiatan yang ada bisa dipercepat, agar serapan anggaran bisa maksimal. “Minimal pada awal semester kedua nanti bisa mencapai 90 persen, dan mendekati akhir tahun anggaran bisa tuntas 100 persen, ” tegas H Hamka.
Ia mengaku tim Pansus yang dipimpin nya akan melaksanakan Monitoring Evaluasi (Monev) di 4 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Utara. “Kita akan melihat langsung apakah realisasi keuangan sudah sesuai dengan realisasi fhisiknya ,” imbuh H Hamka lagi.
Yang tidak kalah penting dan utama adalah mutu serta kualitas kerja yang dilaksanakan oleh pihak ketiga selaku mitra pemerintah. “Yang utama juga itu mutu agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga bisa dirasakan oleh masyarakat dalam waktu lama, ” pungkas H Hamka.
Sebelumnya menurut H Hamka, pihak nya sudah melakukan tahapan-tahapan seperti pembahasan internal antara Tim Pansus dan OPD teknis. Dengan memanggil BAPPEDA, BKAD serta Biro pembangunan. Artinya diawal Pansus tim akan meminta konfirmasi sesuai LKPj yang sudah disampaikan oleh Gubenur tersebut. * (jk).
DPRD Kaltara
Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas
TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.
“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.
Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.
Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.
Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.
Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.
“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.
JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.
Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.
Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).