TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, H Riyanto, S.Sos didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamal, SH, MAP beserta perangkat daerah terkait dalam Tim Terpadu meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak operasional PT Pertamina EP di Pulau Bunyu pada Jumat (13/6). Terdapat sekitar 54 KK di Desa Bunyu Barat dan Desa Bunyu Selatan yang terdampak aktifitas kilang minyak.

Pada peninjauan di wilayah Desa Bunyu Barat, diketahui dari 54 KK terdapat 21 KK yang masalah ganti rugi pembebasan lahan belum terselesaikan. Ditambah 1 bangunan Posyandu milik Pemerintah Desa Bunyu Barat turut terdampak. Lalu di Desa Bunyu Selatan, warga masyarakat juga terdampak kebisingan area sumur bor PT Pertamina EP.

Dalam pertemuan bersama PT Pertamina EP Bunyu yang turut dihadiri Camat Bunyu, Forkopimcam, para ketua RT serta Badan Pertanahan disampaikan nilai ganti rugi pembebasan lahan dinilai belum sesuai. Begitu pula dengan bangunan Posyandu yang diminta masyarakat untuk direlokasi. DPRD bersama Pemkab pun bertindak sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Sebelumnya, DPRD Bulungan juga telah mengeluarkan SK tentang Tim Terpadu Tindak Lanjut Penyelesaian Pembebasan Tanah Warga Kecamatan Bunyu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bunyu. (hms).

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bulungan, Mansah menyampaikan dalam waktu dekat ini pihaknya bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Bulungan akan melaksanakan reses.

Dimana reses dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menampung aspirasi dari masyarkat untuk kemudian dibawa oleh DPRD Bulungan dan disampaikan kepada Pemerintahan.

Mansah mengatakan sejauh ini, saat melaksanakan reses aspirasi yang ia terima dari masyarakat selalu bermacam-macam, bergantung dengan wilayah yang didatanginnya.

“Kalau untuk aspirasi ini biasanya bergantung dari wilayah masing-masing. Jadi kebutuhan masyarakat disuatu wilayah tentu berbeda-beda,” kata Mansah, Rabu (26/2/2025).

Misalkan untuk didaerah yang masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan biasanya menginginkan berkaitan dengan alat tangkap bagi nelayan.

Begitu juga dengan daerah yang sebagian besar masyarakatnya sebagai petani atau pekebun, kebutuhan yang diusulkan biasanya berupa bibit hingga pupuk. (hms).

TANJUNG SELOR – Pembangunan Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya merata. Baik dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung termasuk jaringan internet atau wilayah blank spot masih ditemukan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto memaklumi dan memahami hal itu. Bahwasannya, kekurangan itu pasti ada, akan tetapi kepada unsur eksekutif disarankan untuk membenahi dan terus mengoptimalkan pembangunan daerah secara simultan.

“Karena ini merupakan kewajiban pemerintah, akan tetapi ketika itu belum merata harus dipahami dan pasti terjadi. Jadi kekurangan itu tentu ada, akan tetapi harus tetap berbenah dari tahun ke tahun,” kata Riyanto beberapa waktu lalu.

Harapan masyarakat dengan kehadiran pemerintah yaitu terpenuhi kebutuhan pokok mereka, termasuk sarana penunjang demi meningkatkan perekonomian mereka. Kebutuhan pokok yang dimaksud di antaranya soal keterpenuhan air bersih, infrastruktur jalan dan jembatan menuju kecamatan desa harus memadai termasuk ketersediaan jaringan telekomunikasi maupun jaringan internet.

“Harapan kami selaku dewan untuk mengawasi pelaksanaan kerja unsur eksekutif. Kekurangan yang terjadi hari ini mesti terus dilakukan pembenahan dan perbaikan di kemudian hari,” terangnya.

Namun di sisi lain, Riyanto memandang pembenahan Kabupaten Bulungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal itu, menjadi tolok ukur dengan naiknya postur APBD tiap tahunnya.

“Tahun 2024 APBD Bulungan sebesar 1,9 triliun, dan tahun 2025 diproyeksikan naik menjadi 2,4 triliun. Hal ini tentu menjadi pencapaian yang luar biasa,” ucap Riyanto.

Pencapaian yang maksimal itu mendapatkan apresiasi dari DPRD Bulungan. “Kita mengapresiasi kinerja pemerintah daerah hari ini. Artinya DPRD selaku legislator juga berhasil mendorong pemerintah dalam meningkatkan APBD bagi daerah,” tambahnya.

Dengan meningkatnya proyeksi APBD di tahun 2025, DPRD Bulungan mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan pembangunan di sejumlah sektor. Di antaranya sektor pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, memperhatikan pembangunan lingkungan masyarakat termasuk pemerataan air bersih, penerangan jalan, jaringan telekomunikasi dan aspek penting lainnya.

“Kita berharap ini menjadi program prioritas lah oleh pemerintah daerah di tahun depan,” pungkas Riyanto. (hms)