Kaltara
Kaltara Optimis Raih 6 Medali Emas di PON XX Papua
H Nasir : Saya mohon doa restu dari seluruh lapisan masyarakat.
TANJUNG SELOR – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang rencananya akan digelar pada tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang, untuk itu tim Cabor Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa hari kedepan akan bertolak kesana.
“Mohon doa restu dari seluruh lapisan masyarakat, untuk seluruh atlit kita yang siap berlaga di PON XX di Papua, semoga target medali emas bisa tercapai, “ kata ketua KONI Kaltara H Nasir SE, diruang kerjanya, Rabu 14/9/2021.
Menurutnya, pihaknya akan memberangkatkan atlit di 12 cabang olahraga (Cabor), atau 31 orang jumlah tersebut belum terhitung official dan manager masing-masing cabang olahraga.
“Jadi total keseluruhan yang akan bertolak menuju Papua tersebut sebanyak 140 orang, “ ujarnya.
Untuk pola pelaksanaan PON XX lanjut H Nasir, agak berbeda dengan pelaksanaan sebelum nya, lantaran masih dalam suasana Pandemi Covid – 19. Hampir semua terkoneksi melalui online, termasuk untuk memesan makanan harus melalui WhatsAPP, dan nanti ada link atau aplikasinya diberikan kepada setiap tim dari setiap provinsi.
Khusus atlit yang akan berlaga, penjaringanya dilakukan sejak tahun 2019 lalu, yakni melalui Pra PON inilah terjaringnya 12 Cabang Olahraga (Cabor) diikuti oleh atlit Kaltara yang lolos untuk mengikuti PON XX di Papua.
“Seharusnya pelaksanaan PON digelar pada tahun 2020 lalu, karena masih terus mewabahnya Pandemi Covid – 19 sehingga diundur pada tahun 2021. “ ini kata H Nasir.
Pada awal 2019 KONI Kaltara juga sudah melaksanakan TC mandiri atau pun try out kepada setiap atlit, karena masih tingginya paparan Covid, terpaksa melakukan latihan mandiri.
“Alhamdulillah bulan Maret atau April 2021 ada anggaran yang cair sebanyak Rp 4 Miliar, maka beberapa Cabor bisa diberangkatkan melakukan latihan atau try out diluar Provinsi Kalimantan Utara. Seperti atlit cabang sepak takraw sudah hamper sebulan melakukan latihan di Makasar, Tinju di Bogor, IMI dan Taekwondo di Jawa Tengah, Untuk para atlit ini, nantinya dari lokasi try out langsung menuju Papua, “ tambah H Nasir.
Harapan terbesar Kaltara untuk meraih medali emas ada pada cabang sepak takraw, dengan pola yang diterapkan pada PON XX dengan system Zona ini peluang kita sangat berpeluang dan bisa meraih dua emas.
Dari panjat tebing juga demikian, dimana atlit Kaltara yang berlaga disana pada pelaksanaan olimpiade lalu berhasil meraih medali perak. Selisihnya dengan juara dunia hanya sedikit saja yakni 0 koma sekian, “mudah-mudahan nanti mood nya bagus, “ imbuh H Nasir.
Demikan pula dengan Taekwondo, pada pra PON lalu dari cabang ini kita meraih medali emas, termasuk menembak dimana atlit Kaltara yang berasal dari Kostrad juga sangat berpeluang meraih juara.
“Sesuai target dari 12 Cabor, 6 medali emas yang nantinya bisa diboyong atlit kita, mohon doa saja, “ ungkap H Nasir.
Untuk pemberangkatan nanti dilaksanakan secara bertahap, mengingat di Papua juga ada nanti ada dua kelompok, yakni system kampus dan non kampus. Kalua yang Kampus seluruh biaya ditanggung oleh PB PON sedangkan non kampus seperti panitia tidak.
Tim AJU (Advance) dan panitia akan berangkat pertama kali, lantaran mereka nantinya bertugas memeriksa seluruh persiapan, termasuk untuk mengurus atlit, misalnya seperti boarding pas saat terbang, apa lagi ini menggunakan uang negara tentu ada pertanggungjawaban yang jelas dan terperinci.
“DIpapua juga nantinya ada 4 tempat perlombaan, jadi nantinya ada klaster Sentani, Timika, Merauke dan Jayapura, jadi akan tersebar, “tandas H Nasir.
Menyoal besaran anggaran, Ketua Koni Kaltara menyebut, ada tambahan Rp 16 Miliar, jadi keseluruhanya ada sekitar Rp 20 Miliar, dan anggaran tersebut cukup untuk pembiayaan.
“Dari Rp 20 Miliar tidak seluruhnya untuk PON, namun juga untuk pembinaan kepada para Cabor, Musprov, Porprov, Kejurnas KONI juga wajib memberi anggaran pembinaan, “ tukasnya.
Misalnya saja saat ini di Kalimantan Utara keseluruhan ada sekitar 60 an lebih, semuanya perlu pembinaan dari KONI tersebut. *
Reporter : Sahri.
TANJUNG SELOR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja pada Kamis (17/06/25) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kaltara. Rapat tersebut membahas progres realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2025.
Rapat kerja dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, ST, didampingi Sekretaris Komisi I, H. Hamka, S.IP., MH., serta anggota Komisi I lainnya, Herman, S.Pi dan H. Ladullah, S.H.I.
Sesi pertama dihadiri oleh jajaran dari Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, serta Biro Organisasi.
Sementara itu, pada sesi kedua, rapat dilanjutkan bersama perwakilan dari Inspektorat Provinsi Kaltara, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengelola Perbatasan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara.
Rapat kerja ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Murni 2025, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing biro dan instansi dalam pelaksanaannya.
Komisi I DPRD Kaltara menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Kalimantan Utara.(hms)
— Dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., memimpin Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Senin (16/06/25).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Zainal A. Paliwang, M.Hum., Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj. Sekretaris Daerah Bustan, S.E., M.Si., serta para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltara menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.
Zainal A. Paliwang juga memaparkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam laporannya, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Capaian ini menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2014.
Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.
Sebagai penutup, Gubernur secara simbolis menyerahkan dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.(hms)
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Bulungan, H Riyanto, S.Sos didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamal, SH, MAP beserta perangkat daerah terkait dalam Tim Terpadu meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak operasional PT Pertamina EP di Pulau Bunyu pada Jumat (13/6). Terdapat sekitar 54 KK di Desa Bunyu Barat dan Desa Bunyu Selatan yang terdampak aktifitas kilang minyak.
Pada peninjauan di wilayah Desa Bunyu Barat, diketahui dari 54 KK terdapat 21 KK yang masalah ganti rugi pembebasan lahan belum terselesaikan. Ditambah 1 bangunan Posyandu milik Pemerintah Desa Bunyu Barat turut terdampak. Lalu di Desa Bunyu Selatan, warga masyarakat juga terdampak kebisingan area sumur bor PT Pertamina EP.
Dalam pertemuan bersama PT Pertamina EP Bunyu yang turut dihadiri Camat Bunyu, Forkopimcam, para ketua RT serta Badan Pertanahan disampaikan nilai ganti rugi pembebasan lahan dinilai belum sesuai. Begitu pula dengan bangunan Posyandu yang diminta masyarakat untuk direlokasi. DPRD bersama Pemkab pun bertindak sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Sebelumnya, DPRD Bulungan juga telah mengeluarkan SK tentang Tim Terpadu Tindak Lanjut Penyelesaian Pembebasan Tanah Warga Kecamatan Bunyu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bunyu. (hms).
-
PEMPROV KALTARA2 weeks agoLebih Lima Puluh Kali Lebaran Dirayakan, Tetap Saja Perbaikan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Tak Kunjung Tuntas
-
PEMPROV KALTARA1 day agoPemprov Kaltara Kembali Gulirkan Program Listrik Gratis, Wujudkan Keadilan Energi Kaltara
-
PEMPROV KALTARA2 weeks agoWagub Ingkong Ala Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Serbaguna SMTK Long Bia
-
DPRD Kaltara2 weeks agoHM Nasir Wakil Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rakor Pengoperasian PLBN di Sebatik