Connect with us

Berita Kaltara

TGUPP Bidang Hukum Dan Regulasi Mulai Tangani Persoalan Lahan KBM Tanjung Selor

Published

on

Mukhlis Ramlan SE SH, TGUPP Bidang Hukum Dan Regulasi Pemprov Kaltara.

TANJUNG SELOR – Usai dilantik oleh Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, Tim Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bidang Hukum Dan Regulasi, Mukhlis Ramlan SE SH, langsung berkerja, khususnya menyangkut penyelesaian berbagai persoalan hukum dan regulasi di Provinsi ke 34 di Indonesia itu.

“Masuk didalamnya segala bidang yang kemarin terjadi seperti keterlambatan dan kesalahan, maka tugas kita sekarang memperbaiki itu, ” kata Mukhlis Ramlan, kepada media ini, Kamis, 10/6/2021.

Serta memberikan segala macam referensi dalil hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus mendorong apapun kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, menyempurnakan visi misi, sehingga semua berjalan sesuai dengan aturan dan harapan seluruh rakyat Kaltara.

Sehingga keberadaan TGUPP, jadi bernilai dan bermanfaat bagi Pemprov Kaltara, terlebih bagi masyarakat secara umum.

Untuk jangka pendek, Mukhlis mengatakan, adalah menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Khususnya terkait persoalan tumpang tindih lahan disana, serta hal yang sebelum nya disampaikan kepada istana maupun kementerian terkait.

Dimana kondisi lahan yang dinyatakan bagus, ternyata tidak bagus dan bermasalah.

“Kemudian soal perbatasan, sertifikasi tambak, maupun diinternal pemerintahan sendiri perlu penanganan serius sehingga apa yang terjadi beberapa kali persoalan hukum bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat, ” ujarnya.

Untuk program jangka menengah dan jangka panjang, Mukhlis Ramlan menambahkan, tentu harus mensinergiskan apa yang menjadi kebijakan di Pemprov dan kewenangan di TGUPP.

Tentunya harus sejalan dan tidak boleh lepas dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan ini harus berjalan, dimana rakyat diharapkan memberikan masukan, saran dan informasi kepada TGUPP.

Yang akhirnya jalinan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tak boleh terputus.Misal nya masalah yang terjadi dipublik harus pula ditangani secara cepat. *

Reporter : Sahri.

DPRD Bulungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Bulungan Harus Segera Kembali Dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas

Published

on

H Hamka S IP, MH. Wakil Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG PALAS – Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan, ke Tanjung Palas sudah menjadi suatu keharusan serta kewajiban pemerintah untuk segera melaksanakan secepatnya. Mengingat awal terbentuknya Kabuapten Bulungan Tanjung Palas lah sebagai ibukotanya.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, MH, kepada media ini melalui pesan WhatsApp nya kemedia ini, Minggu 5/5/2024.

“Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, harus segera dibahas kembali oleh pemerintah bersama DPRD agar secepatnya bisa dilaksanakan, ” tegas Hamka.

Minimal untuk keseriusan mengembalikan pusat pemerintahan itu beberapa kantor OPD sudah harus mulai berkantor di Tanjung Palas, “tidak ada alasan tak ada tempat, karena ada beberapa bangunan pemerintah yang bisa digunakan, ” imbuhnya.

Bila.perlu beberapa bangunan masyarakat yang layak bisa disewa sementara. Sebelum kantor permanen bisa terbangun.

Menurutnya, wajar bila pusat pemerintahan kembali ke Tanjung Palas, seperti awal terbentuk nya kabupaten Bulungan, kendali pemerintahan dilakukan di Tanjung Palas tersebut.

Apalagi pindah nya ke Tanjung Selor kala itu,.juga secara tiba-tiba saja. Tanpa meminta persetujuan masyarakat, jadi wajar.bila.saat ini pusat pemerintahan kabupaten Bulungan kembali sebagaimana awal berdirinya. * jk/kjs.

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Olahraga Tradisional Tingkat SD dan SMP Sederajat Secara Resmi di Buka Bupati Syarwani

Published

on

Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Secara resmi Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si membuka Kompetisi Permainan Rakyat Olahraga Tradisional tingkat SD dan SMP sederajat di SMPN 2 Tanjung Selor, Selasa (30/2).

Kompetisi yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) berupa Lomba Egrang dan Hadang untuk tingkat SMP sederajat dan Lomba Menyumpit untuk tingkat SD dan SMP sederajat, mengisi Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bulungan 2024.

Kegiatan tersebut diikuti para murid dan pelajar dari 9 kecamatan. Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan berharap kegiatan selain untuk mempertahankan serta melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional juga sebagai tempat mempererat silahturahmi di antar sekolah di Kabupaten Bulungan. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Minta Pemkab Mendorong Petani Milenial Garap Lahan

Published

on

Kilat A Md Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md mengatakan, jumlah petani milenial yang ada di Bulungan perlu distimulus agar mengalami peningkatan.

Kehadiran petani milenial dinilai penting untuk menjaga regenerasi mulai sekarang. Terlebih untuk Bulungan yang masih mengalami defisit sejumlah komoditas pangan lokal, terutama beras.

“Kami dari legislatif sangat mendukung ada program yang mampu meningkatkan jumlah petani milenial di Bulungan, kehadiran mereka sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan,” kata Kilat (27/4).

Secara teknis, pemerintah daerah diminta untuk menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan dan perguruan tinggi yang membuka program studi tentang pertanian. Pemerintah perlu menjembatani lulusan agar bisa dan mau menerapkan ilmunya ketika lulus.

“Di Bulungan sudah dibuka jurusan jurusan pertanian, baik itu di SMK atau perguruan tinggi, artinya Bulungan sudah punya calon sumber daya manusia, tinggal bagaimana memastikan mereka memiliki kompetensi dan mau berkutat di sektor itu ketika lulus,” paparnya.

Kilat memahami bahwa ada perbedaan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ranah pendidikan jenjang SMK dan perguruan tinggi melekat di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Tinggal bagaimana berusaha mengkoordinasikannya, sehingga di level provinsi dan pusat juga mau turun membantu,” jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, Kilat berharap ada semacam pemahaman yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa tentang nilai ekonomis sektor pertanian. Dengan begitu, ada rasa ketertarikan yang tinggi dan tidak lagi melirik lapangan pekerjaan yang non linear.

“Anak anak kita di SMK atau di kampus harus dikasih pemahaman tersebut, bahwa dengan bertani itu profit nya juga bagus. Setelah itu, OPD terkait juga harus mengawal stabilitas harga dan jaminan pendistribusiannya ke pasaran,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, petani milenial didefinisikan berusia 19–39 tahun, atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan internet, telepon pintar, teknologi informasi, penggunaan drone, atau penggunaan kecerdasan buatan.

Total petani milenial di Kabupaten Bulungan sebanyak 3.460 orang pada tahun 2023. Data petani milenial dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian, serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. (* adv/jk/kjs).

Continue Reading

Trending