Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Perekonomian Anjlok, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Kucurkan Bantuan UMKM

Published

on

Ihin Surang, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara..

TANJUNG SELOR – Ditengah lesunya perekonimian secara global, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara akibat hantaman badai Covid – 19, saat nya pemerintah mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lewat bantuan permodalan sesuai skala usaha yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Sekretaris Komisi II DPRD. Kaltara, Ihin Surang,, Selasa 30/3/2021 kepada media ini mengatakan, kita semua harus berjuang jangan sampai menyerah dengan kondisi yang ada. Apalagi pemerintah pusat melalui APBN sudah berupaya membantu permodalan kepada pelaku UMKM, termasuk pelaku usaha yang ada di Kalimantan Utara.

Dalam hal ini juga Komisi II bersama pemerintah provinsi selalu bertemu membahas hal itu. Jadi program dimaksud ada dalam bentuk kredit dengan bunga rendah, ada jenis bantuan stimulan, dimana setiap pelaku UMKM mendapat bantuan sebesar Rp 2.500.000, dengan cara membuat provosal yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Provinsi Kalinantan Utara, nanti provosal yang diajukan akan diproses disana.

Ia juga menambahkan, bahwa untuk APBD murni juga bisa digunakan membantu pelaku UMKM dimaksud, alasan nya untuk APBD murni tersebut masih bisa dilaksanakan dengan kebijakan.

Jadi untuk APBD 2021 sebelum ditetapkan, pihak Komisi II juga sudah mengundang Disperindagkop Dan UMKM dan DInas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Provinsi Kalimantan Utara agar mendukung program Dispeindagkop dan UMKM. Khususnya melakukan sentuhan-sentuhan kepada masyarakat melalui program mereka.

Apalagi Disperindagkop dan UMKM sendiri sebenarnya sudah ada program untuk membantu UMKM. Sayang nya selama ini sentuhan dari kebijakan pimpinan daerah memberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan nya yang kurang. Walau pun ada jumlahnya sangat sedikit sekali, tidak maksimal.

“Seyogyanya kalau bantuan UMKM dari APBN Rp 2.500.000, maka dari APBD Provinsi minimal Rp 2.000.000 perorang, ” kata Ihin Surang.

Hanya saja dalam pelaksanaan nya apa kah ini dianggarkan?, Ihin Surang, mengaku belum melihat item nya dibuku APBD. Kendati demikian Komisi II dalam waktu dekat akan kembali mencermati buku APBD, khusunya pada pos bantuan UMKM tersebut.

Harapan lain, sambungnya, anggaran yang sudah dibahas bersama seperti pos bantuan UMKM ada di DPA Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara, khususnya anggaran murni APBD Tahun Anggaran 2021 ini.

Jika ada, harus segera dilaksanakan, apalagi saat ini masyarakat kita mengalami anjloknya perekonomian. Jadi pemerintah harus secepatnya mengambil langkah-langjah strategis untuk pemulihan. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Minta CSR Perusahaan Ikut Sukseskan Porprov

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Stefanus Marianus ST (tengah) bersama para atlet yang siap berlaga di Porprov Kaltara 1.

TARAKAN – Persoalan pendanaan selama ini jadi kendala Cabang Olahraga (Cabor) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) mengirimkan atlet mengikuti berbagai kejuaraan. Untuk bisa mengikuti kejuaraan, orangtua atlet terpaksa harus merogoh kantong pribadi.

Hal itu menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus, menyarankan supaya cabor maupun Koni tidak terlalu tergantung kepada pendanaan dari pemerintah dalam pembinaan maupun memberangkatkan atlet.

“Ini sebenarnya kan perlu pematangan di tingkat Koni kita, semuanya itu kan juga disamping masalah pembiayaan ada juga fasilitas-fasilitas. Kita maklumi bersama dalam tahapan awal ini kan dari sisi pendanaan, support dari pemerintah juga kan harus kuat,” kata Albertus¬† beberapa waktu lalu.

Disamping itu, kata Albert sapaan akrap Albertus cabor maupun Koni juga harus memanfaatkan dan menggandeng perusahaan yang beroperasi di Kaltara. Melalui dana CSR, perusahaan bisa membantu pendanaan dalam pembinaan maupun mengirim atlet untuk mengikuti kejuaraan diluar Kaltara.

“Ini perlu dilakukan kawan-kawan yang ada di KONI, bagaimana memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada bekerja di Provinsi Kaltara ini sebagai rekanan. Kita harapkan itu CSR-CSR nya bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan olahraga juga,” ujar politisi PDIP.

Makanya ditekankan Albert, pengurus cabor maupun Koni perlu terobosan untuk menyelesaikan persoal pendanaan. Sehingga pembinaan maupun mengirim atlet tidak bergantung terus kepada anggaran pemerintah.

“Sebenarnya saya rasa perlu terobosan-terobosan kepada pengurus, kalau ada hal-hal yang konkret dengan masalah pendanaan dan pendanaan ini banyak, fasilitas, kemudian nanti pembinaan dan sebagainya. Itu perlu juga hal-hal yang ada interaksi dengan perusahaan-perusahaan yang memang bekerja ditempat kita,” pungkas Albert.

Langkah awal, ditambahkan Albert perusahaan diharapkan kedepan dalam memberikan bantuan melalui CSR tidak berupa bentuk uang, tetapi sarana dan prasarana yang bisa mendukung pengembangan olahraga.

“Langkah awalnya mungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam CSR nya tidak dalam bentuk hanya uang saja, tetapi mungkin bisa membuka fasilitas-fasilitas apa yang bisa diberikan,” pesan Albert.

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah sekarang sifatnya tentatif. Makanya pengurus Koni secara profesional membuat usulan yang menyesuaikan dengan kondisi anggaran.

“Jadi tinggal pengurus dari Koni ini bisa secara profesional membuat tahapan usulan yang memang benar-benar menyesuaikan kondisi-kondisi dalam satu tahun itu kegiatan event-event itu seperti apa, ini kan harus bisa diprediksi. Baik untuk peningkatan kualitas kita di dalam maupun pada event-event nasional,” beber Albert.

Sementara itu, persoalan pendanaan menjadi kendala cabor mengirimkan atletnya mengikuti berbagai kejuaraan diluar Kaltara. Kondisi tersebut, membuat cabor dan orangtua atlet harus merogoh kantong pribadi.

Salah satunya cabor Taekwondo yang akan mengikuti Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) Taekwondo Zona 4 se-Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). TI Kaltara mengirim 24 atletnya menggunakan dana patungan orangtua atlet untuk bertanding agar bisa mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Hal serupa juga dialami atlet renang Kota Tarakan yang mewakili Kaltara Zefanya Emmanuela Yus. Ia kesulitan pendanaan untuk bisa berangkat mengikuti SEA Age Group Swimming Championships 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Beruntung Zefanya mendapat dukungan dari Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dan bisa berangkatnya bergabung dengan atlet renang lainnya mewakili Indonesia. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Posisi Kaltara Bukan Penyangga Melainkan Sebagai Pintu Masuk ke IKN

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Kalimantan Utara,

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Stefanus Marianus ST, menyebut, Provinsi ke 34 di Indonesia ini bukan lagi sebagai penyangga, melainkan sebagai pintu masuk utama ke ibukota Negara (IKN) bila kelak dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Tentu sebagai pintu masuk, harus ada kajian yang komprehensif, serta polesan pembangunan yang memadai dengan berbagai fasilitas.

“Ini harapan kita jadi mulai sekarang Kaltara harus berbenah disegala bidang, ” ungkapnya.

Kenapa lanjut Albert, karena posisi Kalimantan Utara merupakan satu kesatuan dengan Penajam Paser Utara dimana ibukota negara akan dipusatkan.

“Pembangunan fisik dan lain nya di IKN harus berlanjut, siapapun kelak yang memimpin Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ” ujar Albert. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Pembahasan Penyempurnaan Draf Ranperda Kaltara di Gelar

Published

on

Dr H Syamsudin Arfah.

TARAKAN – Anggota DPRD Prov.Kaltara yang tergabung dalam Pansus IV DPRD Prov.Kaltara kembali melakukan pertemuan dalam rangka Rapat Pembahasan Penyempurnaan Draf Ranperda Penyelanggaraan Pendidikan dan Ranperda Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu(16/11/22) ini selain dihadiri oleh wakil ketua Andi Hamzah dan Anggitaa Pansus,turut hadir juga Tim Pakar, Biro Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.Kaltara, Disdikbud Kaltara Cab.Tarakandan Perwakilan Sekolah SMK di Tarakan.

Acara dibuka oleh Syamsuddin Arfah selaku ketua Pansus Ranperda Penyelenggara Pendidikan dan Ahmad Djufrie ketua Pansus Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun maksud dan tujuan dalam pertemuan ini ialah membahas data-data penunjang masalah masalah yang dihadapi yang dipaparkan oleh perwakilan masing-masing Mitra dan OPD yang hadir dan membahas bersama soluis yang dapat diambil dalam Penyempurnaan draf Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Draf Ranperda Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prov. Kaltara. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending