Berita DPRD Kaltara
Rencana Usulan Tambahan Anggaran Rp 17 M Dari Pemprov Masih Dipertimbangkan DPRD Kaltara
— Untuk tambahan anggaran pembangunan fasilitas tambahan gedung dewan di KBM Tanjung Selor.
TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara, masih mempertimbangkan untuk menyetujui rencana usulan penambahan anggaran sebesar Rp 17 Miliar pada tahun anggaran 2024 yang akan datang, guna menambah kekurangan anggaran pembangunan kantor DPRD dikawasan kota baru mandiri (KBM) Tanjung Selor.
Dimana rencana penambahan anggaran tersebut pernah disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara, Ir Helmi kepada media ini beberapa waktu yang lalu.
Menanggapi rencana penambahan anggaran itu, anggota DPRD Provinsi Utara, Ellia Dj, Senin 6/11/2023 mengatakan, terkait rencana penambahan tersebut pihaknya masih dalam tahap pertimbangan, apakah nanti disetujui atau tidak semuanya harus melalui kajian yang mendalam terhadap proyek tersebut.
“Kalau tiba-tiba ada muncul rencana penambahan anggaran Rp 17 Miliar itu nanti akan kita kroscek kembali, pekerjaan mana yang ditambah, ” kata Ellia Dj.
Terkait dengan penambahan itu, jika memungkin kan ada kesiapan anggaran kemudian sifatnya urgen tetap akan dibijaki, artinya dari DPRD siap saja menganggarkan itu.
Mengingat di tahun 2024 ada agenda besar seperti Pilkada dan Pileg, tentunya juga membutuhkan anggaran yang besar hingga ratusan miliar rupiah. Itu juga menjadi pemikiran mendasar rencana usulan penambahan Rp 17 Miliar anggaran harus dikaji ulang dan akan diproses bersama OPD terkait dalam hal ini DPUPR Perkim Kaltara.
“Kalau misalnya itu sifatnya penting tentu akan dibijaki. Tapi intinya jangan sampai terjadi ada pemborosan anggaran, ” imbuh Ellia Dj.
Di ketahui sebelum nya, Kadis PUPR Perkim Kaltara Ir Helmi kepada media ini mengatakan, Lanscap atau bangunan tata ruang diluar gedung berupa taman yang rencana awal nya dibangun bersamaan dengan proyek pembangunan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara di kawasan kota baru mandiri (KBM), yang awalnya merupakan proyek dengan sistem Multi Years Kontrack (MYK) pembangunan taman nya ditunda untuk dibangun pada tahun anggaran 2024 yang akan datang.
Perihal itu disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Ir Helmi, kepada media ini, diruang rapat DPRD Kalimantan Utara, Senin, 23/10/2023 lalu, seusai RDP dewan dengan lembaga adat Dayak Kenyah serta OPD teknis.
Ia menyebut, bahwa sebelum nya rencana pembangunan Lanscap, anggaran nya akan di alihkan pada bangunan sebelah kanan berupa bangunan basement.
Kenapa ?, karena ada perbedaan konktur dengan perencanaan awal. Sehingga mereka membuat basement dibawah dan pekerjaan timbunan disebelah kiri dan kanan turap. “Itu tidak teranggarkan sehingga kita harus menggeser, ” ujar Helmi.
Menyoal keterlambatan pekerjaan atap bangunan, menurut Helmi hal itu yang menjadi yang prioritas untuk diselesaikan
“Nanti kita kejar, kalau yang lain sambil jalan, insyaallah kalaupun juga ada kekurangan, mungkin tidak banyak paling berapa persen, yang pasti kita usahakan selesai, ” ungkapnya.
Kalaupun tidak tuntas per 31 Desember, masih ada perpanjangan waktu 50 hari. Untuk itu sesuai ketentuan mereka harus menyerahkan jaminan pelaksanaan
Guna menuntaskan beberapa sisa pekerjaan, Helmi mengaku pihaknya masih butuh anggaran tambahan sebesar Rp 17 Miliar pada tahun anggaran 2024 yang akan datang.
“Kita masih butuh anggaran sebesar Rp 17 miliar untuk menuntaskan parkir dan landscape di luarnya, ” tutur Helmi. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Kerja Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, dan Tim Pakar Membahas Terkait Percepatan Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.
Adapun Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Kerja Pansus I ini adalah Markus Sakke, S.ip, Ihin Surang, SE.,M.Si, Elia DJ.
Tujuan rapat tersebut ialah Percepatan Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.
Dalam pembahasan kali ini Biro Hukum meminta untuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 ini selesai di bahas sehingga segera masuk proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.
Sebelumnya Anggota Pansus I DPRD Kaltara juga telah melakukan konsultasi publik dan sudah konsultasi di Kemendagri.(hms/jk/kjs).
– Terkait LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, telah melaksanakan serangkaian kegiatan monitoring yang mengfokuskan pada pembangunan di Kabupaten Bulungan.
Kegiatan ini, yang berlangsung dari tanggal 2-4 Mei 2024, menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang berada di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
Pansus tersebut telah mengunjungi beberapa lokasi pembangunan Yang berada di Kabupaten
Bulungan, antara lain:
1. Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap IX.
2. Pembangunan Asrama Diklat Provinsi Kalimantan Utara.
3. Peningkatan Jalan Bukit Indah Perum Korpri Tanjung Selor.
4. Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur.
5. 5 Pembangunan Jalan Pendukung Pelabuhan Baru Tanjung Selor Ruas Jalan Selimau III –
Pesawan – Manjuaring.
6. Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara Tahap I.
7. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Pesantren Ulul Albab Kabupaten Bulungan.
8. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA Bulungan, Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA BULUNGAN, Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Tahap 1 SMA BULUNGAN, Pembangunan
Ruang Laboratorium Komputer SMA Bulungan.
9. Pembangunan Pagar SMAN 1 Tanjung Palas, Pembangunan Mushola SMAN 1 Tanjung Palas,
Pembagunan Pagar SMAN 1 Tanjung Palas, Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas Baru (RKB)
SMAN 1 Tanjung Palas, Pengawasan Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas Baru (RKB).
10. Pembangunan Istana Kesultanan Djalaluddin Tanjung Palas.
11. Pembangunan Gedung Laboratoruim Lingkungan Hidup Tahap III.
Monev Pansus pembahas rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2023 itu merupakan wujud tugas dan fungsi DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD TA. 2023 sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kaltara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Dengan demikian, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Kalimantan Utara dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan di wilayah tersebut.
Adapun hasil Monitoring ini akan disampaikan dalam Rapat Pansus untuk memutuskan Rekomendasi DPRD atas LKPj dan bila diperlukan akan dilakukan konfirmasi dan pembahasan dengan OPD terkait. (hms/jk/kjs).
TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.
Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.
Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).
Kapolda Kaltara beserta Jajaran Ikuti Zoom Meeting Forum Bersama Posko Presisi Mabes Polri
Polda Kaltara Laksanakan Kegiatan Pelatihan Asesor Assasement Center Polri T.A 2024
Manuver Baru Pilgub Kaltim
Wakapolda Hadiri Halal Bihalal Bersama Forkopimda Kaltara
Menag RI Lepas Keberangkatan 388 Jamah Haji Kloter Pertama Tahun 1445 H/2024 M
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
Sudah Tiga Tahun Lampu PJU Desa Long Beluah Tanjung Palas Barat Bulungan Tak Menyala
-
DPRD Bulungan2 days agoSudah Tiga Tahun Lampu PJU Desa Long Beluah Tanjung Palas Barat Bulungan Tak Menyala
-
POLDA KALTARA6 days agoDemi Keamanan Pada Malam Hari, Polda Kaltara Tingkatkan Patroli Blue Light
-
Tokoh Kaltara5 days agoDatu Buyung Berharap Begini Sosok Pemimpin Kaltara Kedepan
-
Kaltim1 week agoRelawan Bergerak, Penggalangan Dana untuk Tebus Bayi Yang tertahan di RS Dirgahayu Samarinda