TANJUNG SELOR – Kehadiran perusahaan raksasa di Kalimantan Utara seperti PT KIPI di tanah Kuning Tanjung Palas Timur dan PLTA Kayan di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan serta PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau, tentu keterkaitannya juga nanti diharapkan bisa merekrut tenaga kerja lokal se banyak-banyaknya.

Tentu kita menyambut baik dengan kehadiran nya. Tidak bisa di tolak, mengingat kalau mau maju suatu daerah itu memang harus dibarengi dengan hadirnya perusahaan swasta berinvestasi.

Tanpa ada dukungan dari unsur swasta investor apapun alasannya, pemerintah tidak akan sanggup membangun daerah kita. Apaagi seperti Kaltara yang memiliki daerah perbatasan yang minim dengan anggaran tentu hadirnya investasi akan menumbuhkembangkan harapan baru bagi masyarakat.

*Ya saya menyambut baik pada awalnya, cuma semuanya harus berbarengan, artinya harus seimbang atau balance antara pemerintah daerah dengan investor. Punya komitmen bersama untuk memajukan darah serta membangun masyarakatnya, ” kata kata Ellia Dj anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin 4/9/2023.

Walaupun memang ini kebijakan pusat, tapi daerah jangan tinggal diam. Artinya harus jemput bola. Wajib punya planning ke depan.

Bagaimana daerah kita ini ketika diduduki oleh investor yang katanya menjanjikan puluhan ribu tenaga kerja, anak-anak kita di Kaltara harus pula bisa menjadi karyawan sebanyak-banyaknya di sana.

“Apakah hal ini sudah dibicarakan ini? secara berulang kali di setiap kesempatan dengan pemerintah melalui OPD terkait menyangkut hal tenaga kerja lokal ini?, tolong dibicarakan serius. Artinya jangan sampai nanti kita hanya menjadi penonton.

Atau betul ada peluang kerja, tetapi itu hanya sebatas karyawan-karyawan yang jadi buruh harian lepas. Bukan merupakan tenaga skill di perusahaan.

Untuk tenaga Satpam saja itu ada verifikasi khusus ada tahapan lain, kemudian skill yang harus betul betul. diterima. sehingga nanti betul betul menjadi karyawan yang layak. Apalagi perusahaan besar ya mereka tidak main main dalam merekrut tenaga kerja.

.Nah masalah ini lah jadi tanggung jawab pemerintah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga skill yang akan dibutuhkan nanti.

Artinya sejauh ini kita menangani seperti apa?, sudahkah serius kita, karena ini terkait dengan pendidikan vokasi, kemudian sekolah-sekolah kejuruan kita yang ada di Kaltara ini apakah sudah menyiapkan jurusan yang dibutuhkan.

Artinya siap untuk dipakai ketika nanti anak-anak kita ini sudah kita persiapkan lebih dulu sumber daya manusianya.

Bisa saja nanti pada akhirnya kita bilang siap 50.000 tenaga kerja yang akan di terima. Tapi ketika diseleksi, ternyata tidak punya skill ke arah yang dibutuhkan.

Akhirnya nanti tidak ada lagi peluang bagi kita, hanya menjadi peluang bagi orang-orang di luar Kaltara untuk menjadi karyawan tetap.

“Sampai saat ini pun saya belum dengar kalau ada keseriusan, walaupun mungkin sudah ada tahapan mungkin tidak sejalan dengan harapan.

Karenanya soal penyiapan SDM juga harus dibicarakan, terutama soal ketersediaan sumber daya manusianya. Kalau ini tidak kita persiapkan dari sekarang. Saya yakin nanti kita akan jadi penonton.

Nah akibatnya terjadilah diskriminasi tenaga kerja lokal yang diabaikan kemudian didatangkan dari luar Kaltara.

Kalau memang kita mau anak-anak Kaltara yang dominan berkerja tolong itu dipersiapkan. Pemerintah. Harus jeli harus cepat tanggap. Kemudian harus jemput bola, harus punya action.

” Selain itu harus ada kesepakatan (MoU) atau kontrak antara perusahaan KIPI sebagai investor dengan pemerintah, baik itu di pemerintah provinsi maupun di Kabupaten kota.

Manajemennya dipanggil, di tanya, ke depan seperti apa tenaga kerja yang di butuhkan?, setelah itu
tinggal kita menyiapkan, melalui sekolah kejuruan yang ada di Kaltara.

“Walaupun saya dengar ada informasi bahwa memang sudah ada komunikasi, tapi perlu juga diadakan MoU secara tertulis. Jadi begitu anak kita selesai di latih, misalnya atau yang ada di sekolahkan otomatis mereka akan dipekerjakan, ” tambah Ellia. * jk/kjs.