Berita DPRD Kaltara
PT KIPI dan PLTA Hadir, Harus Dibarengi Dengan Penyiapan SDM Lokal
TANJUNG SELOR – Kehadiran perusahaan raksasa di Kalimantan Utara seperti PT KIPI di tanah Kuning Tanjung Palas Timur dan PLTA Kayan di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan serta PLTA Mentarang di Kabupaten Malinau, tentu keterkaitannya juga nanti diharapkan bisa merekrut tenaga kerja lokal se banyak-banyaknya.
Tentu kita menyambut baik dengan kehadiran nya. Tidak bisa di tolak, mengingat kalau mau maju suatu daerah itu memang harus dibarengi dengan hadirnya perusahaan swasta berinvestasi.
Tanpa ada dukungan dari unsur swasta investor apapun alasannya, pemerintah tidak akan sanggup membangun daerah kita. Apaagi seperti Kaltara yang memiliki daerah perbatasan yang minim dengan anggaran tentu hadirnya investasi akan menumbuhkembangkan harapan baru bagi masyarakat.
*Ya saya menyambut baik pada awalnya, cuma semuanya harus berbarengan, artinya harus seimbang atau balance antara pemerintah daerah dengan investor. Punya komitmen bersama untuk memajukan darah serta membangun masyarakatnya, ” kata kata Ellia Dj anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Senin 4/9/2023.
Walaupun memang ini kebijakan pusat, tapi daerah jangan tinggal diam. Artinya harus jemput bola. Wajib punya planning ke depan.
Bagaimana daerah kita ini ketika diduduki oleh investor yang katanya menjanjikan puluhan ribu tenaga kerja, anak-anak kita di Kaltara harus pula bisa menjadi karyawan sebanyak-banyaknya di sana.
“Apakah hal ini sudah dibicarakan ini? secara berulang kali di setiap kesempatan dengan pemerintah melalui OPD terkait menyangkut hal tenaga kerja lokal ini?, tolong dibicarakan serius. Artinya jangan sampai nanti kita hanya menjadi penonton.
Atau betul ada peluang kerja, tetapi itu hanya sebatas karyawan-karyawan yang jadi buruh harian lepas. Bukan merupakan tenaga skill di perusahaan.
Untuk tenaga Satpam saja itu ada verifikasi khusus ada tahapan lain, kemudian skill yang harus betul betul. diterima. sehingga nanti betul betul menjadi karyawan yang layak. Apalagi perusahaan besar ya mereka tidak main main dalam merekrut tenaga kerja.
.Nah masalah ini lah jadi tanggung jawab pemerintah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga skill yang akan dibutuhkan nanti.
Artinya sejauh ini kita menangani seperti apa?, sudahkah serius kita, karena ini terkait dengan pendidikan vokasi, kemudian sekolah-sekolah kejuruan kita yang ada di Kaltara ini apakah sudah menyiapkan jurusan yang dibutuhkan.
Artinya siap untuk dipakai ketika nanti anak-anak kita ini sudah kita persiapkan lebih dulu sumber daya manusianya.
Bisa saja nanti pada akhirnya kita bilang siap 50.000 tenaga kerja yang akan di terima. Tapi ketika diseleksi, ternyata tidak punya skill ke arah yang dibutuhkan.
Akhirnya nanti tidak ada lagi peluang bagi kita, hanya menjadi peluang bagi orang-orang di luar Kaltara untuk menjadi karyawan tetap.
“Sampai saat ini pun saya belum dengar kalau ada keseriusan, walaupun mungkin sudah ada tahapan mungkin tidak sejalan dengan harapan.
Karenanya soal penyiapan SDM juga harus dibicarakan, terutama soal ketersediaan sumber daya manusianya. Kalau ini tidak kita persiapkan dari sekarang. Saya yakin nanti kita akan jadi penonton.
Nah akibatnya terjadilah diskriminasi tenaga kerja lokal yang diabaikan kemudian didatangkan dari luar Kaltara.
Kalau memang kita mau anak-anak Kaltara yang dominan berkerja tolong itu dipersiapkan. Pemerintah. Harus jeli harus cepat tanggap. Kemudian harus jemput bola, harus punya action.
” Selain itu harus ada kesepakatan (MoU) atau kontrak antara perusahaan KIPI sebagai investor dengan pemerintah, baik itu di pemerintah provinsi maupun di Kabupaten kota.
Manajemennya dipanggil, di tanya, ke depan seperti apa tenaga kerja yang di butuhkan?, setelah itu
tinggal kita menyiapkan, melalui sekolah kejuruan yang ada di Kaltara.
“Walaupun saya dengar ada informasi bahwa memang sudah ada komunikasi, tapi perlu juga diadakan MoU secara tertulis. Jadi begitu anak kita selesai di latih, misalnya atau yang ada di sekolahkan otomatis mereka akan dipekerjakan, ” tambah Ellia. * jk/kjs.
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
DPRD Mendukung Program Pemkab Untuk Menjadikan “Bulungan Berdaulat Pangan”
1 Unit Mobil Ambulance Dari Bupati Bulungan Untuk Kecamatan Peso
Kabid Propam Memberikan Arahan Kepada Personel SPN Polda Kaltara
Agenda Jumat Curhat, Polda Kaltara Dengarkan Keluhan Masyarakat
Visa Jemaah Haji Reguler Bertahap Sudah Terbit, 12 Mei Jemaah Haji Mulai Diterbangkan
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Petani Jagung Tanjung Buyu Puji Kepedulian PT PKN
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Dari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Ragam Kaltara2 weeks agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Bulungan4 days agoButuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
-
Kaltim2 weeks agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Tokoh Kaltara2 days agoTernyata Rumah Singgah Untuk Keluarga Yang Mendampingi Pasien Rujukan ke RS Tarakan Sudah Lama Ada