Connect with us

Berita Bulungan

Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi

Published

on

Mesin pabrik pengolah coklat batangan milik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN).

– Petani diharapkan terus memperluas areal kebun coklatnya.

TANJUNG SELOR – Hadirnya mesin pabrik pengolah biji coklat batangan milik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, diyakini kedepan akan mampu mendongkrak ekonomi para petani kakao setempat atau nama latin buah tersebut adalah Theobroma cacao.

Pasalnya, selain tanaman ini cepat berbuah, harga jualnya pun tetap stabil. Artinya perkilogram biji kakao kering dihargai Rp 25.000 hingga Rp 30.000.

Menurut keterangan salah satu karyawan PT PKN, Agus melalu pesan WhatsAPP, kepada media ini, Kamis 27/4/2023 menyebut, bila sudah beroperasi normal pabrik pengolah coklat batangan butuh biji kakao kering lebih kurang 60 kg perhari, berarti perbulan kebutuhan mencapai 1,8 ton.

Saat ini lanjutnya, pasokan biji kakao selain dari Bulungan, sebagian nya dari Kabupaten Malinau.

Hasil investigasi wartawan media ini dilapangan, Kabupaten Bulungan sendiri sejak dua tahun terakhir sudah melakukan penanaman bibit kakao secara besar-besaran, diperkirakan saat ini sudah mencapai ratusan hektar.

Untuk sentra pengembangan nya ada di Laliw desa Antutan, Sekatak dan desa Sajau. Areal tanam nya juga terus diperluas oleh petani setempat.

Untuk itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bulunganterus mendorong perluasan tanaman coklat tersebut. “Pada tahun anggaran ini, kita akan membantu serta memberi pendampingan kepada petani untuk melakukan sambung pucuk jenis kakao MCC 02, ” cerita Kepala Dinas Petenian Tanaman Pangan Kabupaten Bulungan, H Syahruddin, beberapa waktu lalu

Selain berbuah besar, jenis kakao MCC 02 ini juga mudah tumbuh di segala medan, serta tahan terhadap serangan hama.

Karenanya, dengan konsen nya Pemkab Bulungan melalui OPD terkait mengembang kan tanaman tersebut, bukan tidak mungkin kedepan Bulungan akan menjadi sentra kakao terdepan di Provinsi Kalimantan Utara. * jk.

 

DPRD Bulungan

DPRD Minta Pemkab Bulungan Segera Bentuk UPTD Wisata Gunung Putih Tanjung Palas

Published

on

H Hamka S IP, MH. Wakil Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Untuk memacu objek wisata Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas menjadi tujuan wisata setiap orang daerah, DPRD Bulungan meminta Pemkab segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).yang secara langsung mengurusi objek wisata tersebut.

“Sayang objek wisata yang berada persis di tengah kota ini tidak tertata dengan baik, agar nantinya bisa menjadi tujuan warga untuk berlibur bersama keluarganya, ” kata H Hamka S IP MH, wakil ketua DPRD Bulungan, kepada media ini diruang kerjanya, Senin 6/5/2024.

Keuntungan lain bila UPTD bisa dibentuk, secara langsung ada anggaran di peruntuk kan kepada mereka untuk melakukan perawatan, sekaligus pembangunan objek tambahan hiburan bagi pengunjung.

Seperti taman bermain anak-anak, kolam renang maupun taman hiburan lain nya. “Setiap pengunjung juga bisa dipungut bayaran berupa karcis perorangan pada pintu masuk.ke objek wisata tersebut, ” ujarnya.

Menyoal objek apa saja di Gunung Putih, Hamka menjelaskan ada beberapa yang bisa dikembang kan, seperti goa alam yang ada disana, sungai bawah tanah yang aliran airnya sangat jernih dan selalu ada baik pada musim kemarau,

Dengan sendirinya bila objek wisata gunung putih tertata, otomatis akan diikuti berkembang nya sektor UMKM. Para penjaja makanan dan minuman akan tumbuh berjualan disekitar objek wisata tersebut. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Kondisi Ruas Jalan Tanjung Selor – Tanah Kuning Sangat Memprihatinkan

Published

on

Syarifuddin anggota DPRD Bulungan.

Pemerintah diminta segera melakukan perbaikan.

TANJUNG SELOR – Ruas jalan dari arah Tanjung Selor menuju Tanah Kuning kecamatan Tanjung Palas Timur kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan bisa dibilang sangat parah.

Perihal itu terungkap saat media ini mewawancarai, Syarifuddin, anggota DPRD Bulungan diruang kerjanya, Senin 6/5/2024..

Menurutnya,.selama ini bila ingin ke Tanah Kuning atau sebalik nya banyak warga yang melewati jalan KMS, hanya saja sejak jalan tersebut di tutup, terpaksa mereka kembali melintasi jalan milik pemerintah yang kondisinya sangat tidak bagus.

Harapan nya kepada Pemkab Bulungan semoga untuk percepatan perbaikan jalan tersebut bisa menjadi perhatian khusus. Supaya dapat menunjang atau mempermudah akses menuju Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang ada di Tanjung Palas Timur.

Termasuk saat musim banjir tiba, yang sering melumpuhkan akses jalan. Dimana terkadang sampai tiga hari ruas jalan dimaksud tak bisa dilintasi oleh kendaraan maupun orang.

“Terutama di daerah Sajau Pungit banjirnya bisa bertahan lama, ” ujarnya.

Untuk mengatasinya, kita bersama harus mencari solusinya seperti apa. Misalnya antara lain aliran sungai nya diperluas atau ruas jalan yang kerap tergenang ditinggikan.

Atau mencari alternatif memindahkan ruas jalan dimaksud agar terhindar dari genangan air saat banjir tiba. “Harapan saya ini harus menjadi perhatian untuk dibahas bersama saat Musrenbang dilaksanakan, ” tutup Syarifudin. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Bulungan Harus Segera Kembali Dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas

Published

on

H Hamka S IP, MH. Wakil Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG PALAS – Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan, ke Tanjung Palas sudah menjadi suatu keharusan serta kewajiban pemerintah untuk segera melaksanakan secepatnya. Mengingat awal terbentuknya Kabuapten Bulungan Tanjung Palas lah sebagai ibukotanya.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bulungan H Hamka S IP, MH, kepada media ini melalui pesan WhatsApp nya kemedia ini, Minggu 5/5/2024.

“Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, harus segera dibahas kembali oleh pemerintah bersama DPRD agar secepatnya bisa dilaksanakan, ” tegas Hamka.

Minimal untuk keseriusan mengembalikan pusat pemerintahan itu beberapa kantor OPD sudah harus mulai berkantor di Tanjung Palas, “tidak ada alasan tak ada tempat, karena ada beberapa bangunan pemerintah yang bisa digunakan, ” imbuhnya.

Bila.perlu beberapa bangunan masyarakat yang layak bisa disewa sementara. Sebelum kantor permanen bisa terbangun.

Menurutnya, wajar bila pusat pemerintahan kembali ke Tanjung Palas, seperti awal terbentuk nya kabupaten Bulungan, kendali pemerintahan dilakukan di Tanjung Palas tersebut.

Apalagi pindah nya ke Tanjung Selor kala itu,.juga secara tiba-tiba saja. Tanpa meminta persetujuan masyarakat, jadi wajar.bila.saat ini pusat pemerintahan kabupaten Bulungan kembali sebagaimana awal berdirinya. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending