TANJUNG SELOR – Agenda Sosialisasi Peraturan (Sosper) yang rutin dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. dilaksanakan oleh Hj Ainun Farida, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, di Desa Apung, kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, beberapa waktu yang lalu.
Pada pelaksanaan acara tersebut, seluruh peserta yang hadir, khususnya kaum perempuan sangat antusias menyimak apa yang disampaikan, terkait hak-hak perempuan dan anak.
Menurut Hj AInun Farida memaparkan, unsur-unsur pemberdayaan terhadap kaum perempuan harus berfungsi secara efektif dalam satu sistem yang berkelanjutan. Dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan di seluruh bidang pembangunan dan pemerintahan
Semua itu bisa terlaksana dengan baik apabila melibatkan lembaga masyarakat. Dimana
lembaga masyarakat dimaksud adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan dalam pembangunan.
“Kepedulian, perhatian, dan kapasitas lembaga masyarakat juga wajib berperan aktif di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, ” ujar Hj Ainun Farida.
di Bidang peningkatan kualitas hidup Perempuan saat nya menuju upaya perbaikan, seperti perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya.
“Ini wajib dilaksanakan sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup, ” imbuh Ainun Farida..
Ini juga harus berkolerasi dengan gerakan sayang Ibu yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) karena hamil, bersalin dan nifas serta penurunan angka kematian bayi.
dengan meningkatnya kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan dalam upaya mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin juga harus segera tercapai. *jk/kjs.
