– Logika Keuntungan Setiap Proyek ITU Hanya 10 Persen, setelah potongan PPN dan PPH.
TANJUNG SELOR – Untuk membongkar teori persekongkolan tender itu sulit dibuktikan, karena apabila kerjasama nya sudah sama maka sulit untuk “membongkar” dimana letak kekeliruan nya.
Perihal terurai diatas, sesuai hasil wawancara media ini, Senin 18/7/2022 kemarin kepada Dr Bastian Lubis, mantan auditor yang malang melintang di profesi itu selama bertahun-tahun.
Menurutnya, masalah itu bisa terbongkar apabila ada praktik pembagian keuntungan yang tidak merata. “Itu yang saya lihat dimana-mana, ” ucap Bastian Lubis.
Hanya saja kalau dilihat secara administrasi si A si B secara kasat mata bisa terlihat , tapi kita perlu juga melihat hasil kerjanya , kalau dilihat maksimal kenapa kita harus melihat yang dibelakang nya.
Terkecuali hasil kerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya terkecuali markup nya tinggi. Namun yang namanya markup ini juga ada klasifikasinya, ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dan dicermati yang harus terpenuhi.
Seperti menaik kan harga dari standar baku yang sudah ditetapkan. Karena setiap item spesifikasinya harus sama. Selanjutnya harus mempunyai waktu yang sama, terakhir tempat yang sama.
“Jadi pengalaman saya yang namanya markup itu umumnya dipengadilan sulit sekali dibuktikan kalau tidak ada pembanding aple to aple, ” ujarnya.
Sebagai mantan auditor tidak mungkin kita membuat justifikasi ini mahal atau tidak.
Contohnya seperti pengadan E KTP, kemarin semua institusi terlibat mengurusi , mulai Kejaksaan, Mabes Polri, KPK, BPK dan BPKP. Ternyata terbongkarnya persoalan markup nya malah dari luar negeri.
Jadi terobosan yang baru muncul lah majelis tuntutan ganti rugi. jadi majelis tersebut meminimalkan terjadinya pengeluaran uang negara atau daerah yang tidak kembali.
Sekarang misalnya temuan-temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kuasa yidisialnya masih sengketa administrasi. Sehingga sekarang banyak yang merasa ketakutan melakukan kegiatan-kegiatan operasional, kenapa?, karena takut diperiksa takut melangkah.
Sehingga penyerapan anggaran menjadi lamban. oleh sebab itu beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia Ir H Jokowidodo mengumpulkan semua penegak hukum
Jadi sekarang good governance pemerintah sudah berjalan, jadi harapan kita uang penyerapan yang ada bisa tersalurkan dan tidak terjadinya markup atau korupsi. “terkecuali kalau fiktif ya sikat, ” tegas Bastian Lubis.
tapi kalau hal administratif yang salah, itu merupakan hal yang biasa dan kerap terjadi dimana-mana.
Berbicara soal keuntungan 10 persen dari jumlah lelang proyek, Bastian Lubis mengatakan, hal yang wajar, artinya kalau lelang nya Rp 1 Miliar kalau keuntungan nya dibawah 20 persen masih wajar, berarti kenapa harus 20 persen?, karena yang 10 persen untuk pembayaran PPN dan PPH.
“Jadi kalau keuntungan diatas 20 persen sangat tidak wajar dari nilai owner estimetnya, ” katanya.
Jadi semua lelang atau kegiatan itu harus dilihat jenis klasifikasi sumber mata anggaran nya apa.
Contoh kenang Bastian Lubis, pernah terjadi disuatu departemen membeli yang namanya mobil merek Kijang, tapi yang datang mobil buatan China yang harganya jauh dibawah, karena spesifik bisa ditunjuk langsung dan tidak ada pelanggaran nya.
Jadi kita melihatnya jangan sampai hal yang sulit diimplementasikan dilapangan. “Artinya soal tender yang diatur sulit untuk dibuka, ” ungkapnya.
Coba kita lihat di Migas saja, kan sederhana yang masuk adalah perusahaan-perusahaan konsorsium yang punya pengalaman sejenis yang sama. Sehingga ketika pelaksanaan tender terbuka persaratan nya Migas, berarti orang-orang nya sendiri yang masuk, kalaupun masuk harus pakai anggota.
Makanya Gapensi kemarin ada sertifikasi kompetensi. Itulah salah satu menghindari soal profesionalitas tidaknya.
“Jadi soal persekongkolan tender sulit dibuktikan, tapi bisa dilihat dari hasil akhuir kegiatan nya, benar tidak pekerjaan nya, cocok tidak spesifikasinya, ” kata Bastian Lubis lagi.
Kalau spesifikasinya cocok, pekerjaan nya sama, tersedia dan lain-lain nya, ya tidak apa-apa, dari pada menghabiskan energi untuk membongkar prosedur_perosedur saja.
Berbicara soal tender, juga ada klsifikasinya seperti Penunjukan Langsung (PL) ada yang namanya Lunsum Kontrak, Uni Price.
Bahkan saat ini pemerintah mengadakan kegiatan yang namanya e katalog, dengan penyesuaian paling maksimum dengan 10 persen keuntungan untuk pelaksana.
“Jadi sesuai harapan Presiden semuanya masuk e katalog tersebut, ” imbuh Bastian Lubis.
Kendati demikian ada kegiatan yang tidak bisa di e katalog, seperti kegiatan bangunan sub konstruksi, struktur karena langsung dan bangunan nya spesifik.
Kalau jenis kegiatan konstribusi ini juga bersifat langsung, seperti seminar, pelatihan. * jk.
