SAMARINDA – Mendengar informasi ada bayi yang tertahan di rumah sakit Dirgahayu Samarinda, Ismail Malika Relawan Mercy Samarinda bersama Lhia langsung bergerak mengetuk pintu para donatur untuk membantu.

“Saya mendapat informasi ini Selasa malam, 30 April 2024 ada seorang bayi yang tidak bisa dibawa pulang karena masih kurang bayar, nilainya sekitar Rp8.000.000 di rumah sakit Dirgahayu,” jelas Ismail Malika.

Kwitansi bukti pelunasan yang dibayarkan relawan.

Pagi langsung saya cek kebenaran informasi tersebut, dan memang betul. “Setelah terkonfirmasi, kami langsung bergerak untuk mengetuk pintu para dermawan melalui sosmed, Alhamdulillah ada yang membantu Rp100 ribu, Rp500 ribu akhirnya terkumpul. Saya berhasil mengumpulkan Rp1.050.000, sementara rekan kami Liya berhasil mengumpulkan Rp8.500.000 lebih,” jelas Ismail, Sabtu, (4/5/2024).

Begitu dana terkumpul, lanjut Ismail langsung mendatangi ibu dari bayi yang tertahan dan sama-sama ke rumah sakit Dirgahayu. “Awalnya kami mendengar informasi tertunggak sekitar delapan jutaan, tapi pada saat dilunasi ke kasir tambah membengkak tagihan menjadi Rp10 juta lebih. Tapi. Allah skenario terbaik, begitu kurang ada dana, datang dermawan membantu,” jelas Ismail.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan, pihaknya bersama keluarga bayi langsung mendatangi Kasir di RS Dirgahayu dan menanyakan jumlah kekurangan. “Total tagihan Rp11.539.874. Alhamdulillah cukup dana yang terkumpul, bahkan ada sisa penggalangan kami serahkan ke ibu si bayi,” tambah Ismail.

Sementara itu Mardiana (33) keluarga ibu yang baru melahirkan tersebut menyampaikan, pada saat ibunya si bayi sudah bisa keluar dari rumah sakit, pihaknya mencari utangan untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit. “Waktu adik ipar saya keluar saya sudah bayar tagihan Rp.3.371.860, untuk perawatan ibunya, itupun harus berhutang ke sana kemari. Kasihan suaminya ditahan polisi kasus pencurian, mungkin kalut memikirkan istri mau melahirkan sementara tidak punya uang,” tambah Mardiana kepada jurnalborneo.com, Sabtu, (4/5/2024) di rumah kontrakannya di bilangan jalan Mutiara Samarinda.

Dijelaskan Mardiana adiknya ini bekerja hanya sebagai tukang parkir di Citra Niaga depan masjid Raya Darussalam Pasar Pagi Samarinda. “Adik kami kalau pagi itu jadi tukang parkir di Citra Niaga, kalau malam sebagai wakar (penjaga malam) di RT 03 Kelurahan Pasar Pagi, pukul lonceng. Tinggalnya juga di gerobak tidak jauh dari Bebek Ganje depan Masjid Raya Pasar Pagi,” ungkap Mardiana.

Dijelaskan Mardiana satu hari sebelum melahirkan adiknya dibawa ke rumah sakit umum Abdul Wahab Sjahranie, sempat satu malam menginap. “Adik saya tidak punya BPJS, saat dirawat di rumah sakit umum AWS bayar sendiri, semalam saja kami harus bayar Rp1.847.266. Karena dibilang masih lama melahirkan, makanya kami bawa pulang. Tak lama setelah dibawa pulang melahirkan dia, Alhamdulillah ditolong relawan dibawa menggunakan ambulance ke rumah sakit Dirgahayu,” tambahnya.

Setelah adik iparnya keluar rumah sakit, tambah Mardiana bayinya tidak bisa dibawa pulang karena tagihan biaya perawatannya banyak banget sampai Rp8.000.000an, karena kami tidak punya uang jadi terpaksa bayi ditinggal di rumah sakit. “Sama perawat disampaikan ibu punya uang berapa, nanti kami ajak menghadap pimpinan. Ada perawat yang baik, akhirnya sisa uang saya punya, saya bayarkan sekitar Rp1,5 juta sebagai DP. Tapi beberapa kali mau menemui pimpinan rumah sakit untuk minta keringanan tidak ketemu terus. Karena tidak punya jalan keluar, lanjut Mardiana, ia lapor ke relawan yang mengantarkan ke rumah sakit bahwa bayinya belum bisa dibawa pulang karena tidak mampu bayar.” jelas Mardiana lebih lanjut.

Sementara itu pihak Rumah Sakit Dirgahayu saat dimintai waktu untuk konfirmasi melalui pesan WhatsApp di Nomor Kontak Operasional Humas / PIPP RS Dirgahayu di +62 812-5843-0859, terkesan menghindar, justru membalas agar menyampaikan keluhannya dan isi form layanan, dengan diminta melengkapi data-data pasien.

Terakhir Humas/PIPP RS Dirgahayu pukul 13.51 (Sabtu, 4/5/2024) mengirim pesan WhatsApp, “Baik, kami sampaikan perihal ini ke atasan atau Kepala Humas terlebih dahulu. Terimakasih,“(mn/jk).

BANJARMASIN – Asistensi Indeksasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dengan hadirnya Wakil Jaksa Agung (Wajakgung) Dr. Sunarta yang langsung memberikan pengarahan saat melakukan kunjungan kerjanya ke , Kamis, 2 Mei 2024.

Mengawali arahannya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat dan esensi dari pentingnya Reformasi Birokrasi untuk perbaikan dan peningkatan institusi Kejaksaan secara kelembagaan, untuk itu ia meminta agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh.

“Ini momentum untuk terbentuknya komitmen bersama bagi seluruh insan Adhyaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan guna implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara optimal, dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan pelayanan publik sebagai wujud menjaga marwah institusi Kejaksaan RI,” ujar Sunarta.

Menurut Wakil Jaksa Agung, Reformasi Birokrasi secara historis merupakan jawaban dari tuntutan terciptanya birokrasi Pemerintah yang profesional, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta penyelenggaraan negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagai sarana melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi kelas dunia (world class bureaucracy) dan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tak hanya itu, Reformasi Birokrasi juga merupakan sebuah jawaban dari peran organisasi pemerintah yang dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan dunia secara global serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang yang bercirikan Volatile, Uncertain, Complex and Ambigious (VUCA).

“Tentunya dalam mengatasi tuntutan hal tersebut, organisasi Kejaksaan memiliki kewajiban agar seluruh insan Adhyaksa segera melakukan perubahan baik pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga kita mampu untuk hadir dalam mewujudkan organisasi Kejaksaan yang memiliki kapasitas dan mampu memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat pengguna layanan Kejaksaan,” ucapnya.

Hal ini sejatinya bukanlah sesuatu yang sulit bagi seluruh insan Adhyaksa dikarenakan sejarah mencatat bahwa sesungguhnya institusi Kejaksaan merupakan pioneer dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu dengan dibuktikan pada tahun 2001, Kejaksaan RI bekerjasama dengan UNDP telah melakukan Audit Tata Kepemerintahan Kejaksaan RI jauh sebelum program Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain.

Salah satu program yang saat ini sedang difokuskan adalah peningkatan kesejahteraan bagi seluruh aparatur Kejaksaan melalui peningkatan tunjangan kinerja/remunerasi. Syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan hal tersebut adalah:
1. Pertimbangan perkembangan Reformasi Birokrasi dan kemampuan kapasitas fiskal.
2. Opini BPK harus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Indeks Reformasi Birokrasi harus kategori A (Memuaskan).

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan parameternya Indeks Reformasi Birokrasi merupakan instrumen terpenting yang sampai saat ini belum dapat kita penuhi.

Ia pun menyampaikan bahwa, indeks Reformasi Birokrasi sebagai nilai ukur terhadap keberhasilan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintahan yang setidaknya menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya aparatur dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan jika seluruh insan Adhyaksa bekerjasama dan sama-sama bekerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menyatakan terdapat 24 (dua puluh empat) indeksasi yang termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.
Pelaksanaan indeksasi tersebut, pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai yaitu dari 76,69 menjadi 76,99 serta masih tetap dalam kategori “BB”. Hal tersebut masih belum mencapai target yang seharusnya adalah kategori “A”. Berdasarkan evaluasi, faktor yang mengakibatkan belum terpenuhinya kategori “A” terkait indeksasi adalah belum adanya pemahaman bersama terkait pembagian tugas serta tanggungjawab terkait indeksasi antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

“Untuk itu, saya minta dalam rangka peningkatan indeksasi Kejaksaan RI agar jajaran pada Kejaksan Tinggi Kalimantan Selatan memahami secara komprehensif tentang pentingnya indeksasi serta menindaklanjuti langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan indeksasi Kejaksaan RI,” ungkapnya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI menitikberatkan kepada pembangunan aspek budaya dan cara kerja dengan penguatan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu integritas, etos kerja dan semangat kerjasama yang secara filosofis hal tersebut merupakan pengeja wantahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa.

“Instrumen yang harus dilakukan guna memperoleh predikat WBK/WBBM adalah patuh terhadap seluruh tahapan baik dari segi ketepatan waktu, keakuratan data yang pastinya dibutuhkan peran dari pimpinan satuan kerja dengan menggunakan instrumen Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di lingkungan Kejaksaan RI,” pungkas Sunarta.(*/mn/jk).

SAMARINDA – Seorang leader dituntut harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas jabatannya, untuk membekali kompetensi leader, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas digelar dengan tujuan memenuhi standar kompetensi manajerial pengawas.

Seorang leader juga dituntut memiliki Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila. Materi yang sangat penting ini disampaikan Kasi Ter Kasrem 091/ASN Kolonel Inf Ricardo Siregar SH, M.Tr Han, dalam Pelatihan Pengawas (PKP) Angkatan 10 di lingkungan Provinsi Kaltim, di ruang kelas 1.2 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jl. A. Rifadin Samarinda Seberang Kota Samarinda, Jum’at (3/5/2024) di ikuti 32 orang peserta.

Dalam penyampaian materi Kolonel Inf Ricardo Siregar berharap sosok pemimpin dapat berkinerja dengan memiliki kemampuan pengendalian pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemimpin yang visioner tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar pelaksanaan tugas, termasuk dalam pengambilan keputusan. “Pancasila menjadi dasar ASN dalam menjalankan profesinya, mengingat Pancasila telah memenuhi kebutuhan duniawi dan spiritualitas. Pancasila menjadi dasar dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin. Dalam menetapkan kebijakan, pemimpin juga memperhatikan visi Indonesia dan aktif mewujudkan tujuan negara sesuai Pembukaan UUD Tahun 1945.” papar Kolonel Inf Ricardo Siregar.

Pancasila Sebagai Landasan Etika, lanjutnya perlu pemahaman Pancasila sendiri selain sebagai ideologi, pandangan hidup, kepribadian, dan kebudayaan negara-bangsa adalah kristalisasi nilai, standar etika, serta manifestasi norma, dalam aspek moralitas pikiran-tindakan-ucapan. “Seluruh ruang kehidupan bermasyarakat-bernegara berada dalam koridor landasan ideologis Pancasila.

Diketahui kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 19 di lingkungan Provinsi Kaltim, menjadi bekal dalam jenjang jabatan baru (Eselon IV) yang akan di emban oleh para peserta di manapun bertugas.(*/mn/jk).