Kaltara
KPPI Kaltara Perkuat Peran Perempuan Dipemilu Legislatif 2024
TANJUNG SELOR – Kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara, hari ini, Minggu, 20/8/2023, diselenggarakan di hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Hadir pada acara tersebut, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, Bupati Bulungan, Syarwani S Pd M Si, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus ST, Korem 092/Maharajalila, Kepala Kesbangpol, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Ketua KPU dan Bawaslu Kaltara, Ketua DPD KPPI Kaltara, Para Ketua Parpol se Kaltara, Ketua-Ketua Organisasi Wanita, serta tamu undangan.
Hadir pula sebagai pembicara, ibu Titi Anggraini SH MH.
Ketua panitia pelaksana, Farida Silviawati ST, dalam sambutan laporan nya mengatakan, adapun dasar kegiatan adalah mengacu surat keputusan DPD KPPI Kaltara nomor, 02/DPD. KPPI-KALTARA/SK/VIII/2023. Dengan tema kegiatan peningkatan kapasitas perempuan politik di Provinsi Kalimantan Utara.
Maksud dan tujuan kegiatan tambah Farida Silviawati, yaitu penguatan kelembagaan ormas perempuan politik dan ormas perempuan di Kalimantan Utara, memberikan wawasan dan pendalaman materi terkait perempuan politik dan perlindungan politik untuk perempuan terhadap sistem pemilu.
Serta peningkatan kapasitas perempuan politik di Kaltara melalui kiat-kiat menjadi anggota legislatif dan memperkuat posisi Caleg perempuan di daerah pemilihan nya masing-masing dan melalui workshop INI DPD KPPI memotivasi dan mendorong meningkatnya keterwakilan anggota legislatif perempuan di provinsi Kalimantan Utara.
“Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik, ” tutup Farida Silviawati ST.
Sementara itu, Hj Ainun Farida selaku ketua KPPI Provinsi Kalimantan utara mengatakan. mengawali sambutan pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan perempuan ini. Tidak mudah untuk mengarahkan dan derajat komponen perempuan di berbagai lini, baik di pemerintahan maupun non pemerintahan. Namun saya yakin dan percaya peran perempuan akan semakin meningkat dan tentu itu semua sangat tergantung seberapa kuat memainkannya dalam panggung dan bagaimana kita kaum perempuan berubah pola pikir saat ini mencermati fenomena perpolitikan.
Bahwa keterlibatan perempuan dalam badan eksekutif dan yudikatif khususnya legislatif belum sepenuhnya mempresentasikan kaum femeninisme meskipun trend nya cukup baik dari tahun ke tahun, namun masih cukup jauh dari batas 30% keterwakilannya. Sehingga cukup wajar apabila keputusan yang dihasilkan pun belum sepenuhnya mewakili harapan kaum perempuan itu sendiri.
Ada stigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat luas bahwa perempuan itu kurang tegas keibuan lemah dalam bertindak cepat iba, dan segala macam atribut yang melekat di dalamnya sehingga dianggap tidak layak dalam panggung politik.
Dua kondisi eksisting inilah yang harus kita perbaiki melalui peningkatan intelektual kaum perempuan, baik secara formal maupun informal, dan juga penguatan organisasi perempuan, politik dan non politik. Data Brin menyebutkan 57,81% organisasi non pemerintah. Atau GO perempuan tidak mempersiapkan perempuan yang menjadi anggota pengurus organisasinya. Untuk ikut dalam bakal caleg kontestasi Pemilu legislatif di tingkat Kabupaten, kota, provinsi dan pusat dalam Pemilu 2024.
Sekarang yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana dengan persiapan organisasi politik di Provinsi Kalimantan utara menurunkan perempuannya untuk terlibat dalam kontestasi politik dalam politik 2024?
Apa jawabannya? Tidak peduli dengan komposisi penduduk yang sudah relatif berimbang saat ini kaum perempuan sudah saatnya mulai beranjak menduduki jabatan jabatan strategis. Baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif karena perempuan secara politik memiliki basis yang kuat di akar rumput. Jadi mari kita semua kaum perempuan yang punya niat politik untuk menguatkan daya saing, daya pikir dan daya juangnya melalui peningkatan kapasitas perempuan politik.
Pada kesempatan hari ini. Mari kita bersama sama bersinergi serta saling menguatkan jika nantinya kita sudah memastikan cara politikan yang sebenar benarnya. Semoga KPPI Provinsi Kalimantan utara semakin jaya dalam turut mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan utara untuk berubah maju dan sejahtera dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat Kalimantan Utara. * jk.
DPRD Kaltara
Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas
TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.
“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.
Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.
Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.
Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.
Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.
“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.
TANJUNG SELOR – Rembuk Pemuda Kalimantan Utara melakukan audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Kantor DPRD, Selasa (7/1/2025). Audiensi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap gerakan pemuda yang mengusung visi besar Indonesia Emas 2045.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Jufrie, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Deklarasi Rembuk Pemuda di Provinsi Kalimantan Utara.
“ Sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan Deklarasi Rembuk Pemuda Kalimantan Utara,” ungkapnya dalam pertemuan tersebut.
Rembuk Pemuda hadir sebagai platform integratif yang berfungsi sebagai melting pot untuk menyatukan berbagai perbedaan di kalangan pemuda Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan ruang dialog dan aksi kolektif yang mampu mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Tri Agus Sutantia, Koordinator Rembuk Pemuda Kalimantan Utara, menjelaskan keunikan gerakan ini.
“Rembuk Pemuda berbeda dengan yang lain. Kami hadir sebagai wadah aktualisasi diri bagi pemuda dari berbagai latar belakang,” ujarnya.
Setelah berekspansi ke berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua, Kalimantan Utara menjadi provinsi ke-25 sekaligus terakhir dalam Regional Kalimantan yang akan menyelenggarakan deklarasi. Acara tersebut akan dirangkaikan dengan dialog pemuda lintas sektoral untuk mendiskusikan peran dan kontribusi generasi muda terhadap pembangunan bangsa.
Deklarasi Rembuk Pemuda Kalimantan Utara akan dilaksanakan pada 25 Januari 2025 di Kota Tarakan, dengan tema “Peranan Sentral Pemuda Lintas Sektoral di Bumi Benuanta”.
Agenda ini bertujuan untuk mendeklarasikan Rembuk Pemuda sekaligus menjadi momentum konsolidasi pemuda lintas sektoral dalam menentukan arah gerakan masa depan.
Rembuk Pemuda menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemuda Indonesia mampu bersatu, beraksi, dan berkontribusi bagi bangsa, menciptakan dampak nyata demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. **.
Malinau – Pendaftaran seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Malinau 2024 tahap kedua diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Sebelumnya, tahap pendaftaran seleksi ini dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau, Yuli Triana, melalui Analis SDM Aparatur BKPP Malinau, Sazli Rais, mengungkapkan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pelamar yang belum terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Iya, benar, ada penyesuaian jadwal pendaftaran bagi pelamar PPPK tahap dua di Malinau, yang semula harusnya sudah selesai akhir Desember ini, sekarang diperpanjang hingga 7 Januari tahun depan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (30/12/2024).
Pelamar PPPK, baik dari tahap pertama maupun tahap kedua, akan bersaing memperebutkan total 585 formasi yang terdiri dari 100 formasi tenaga pendidik, 285 formasi tenaga kesehatan, dan 200 formasi tenaga teknis. Proses ujian kompetensi tahap pertama telah selesai pada 16 Desember lalu, dengan 960 pelamar yang terlibat.
Perpanjangan jadwal ini juga memengaruhi seleksi administrasi yang kini diperpanjang hingga 3 Februari 2025. Pengumuman hasil seleksi administrasi tetap dijadwalkan pada 4-18 Februari 2025, masa sanggah hingga 21 Februari, jawaban masa sanggah hingga 27 Februari, dan pengumuman pasca sanggah pada 28 Februari 2025.(*)
-
POLDA KALTARA4 days agoPolda Kaltara Laksanakan Tes uji kesamaptaan Jasmani Seleksi Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi ( SIP ) Angkatan 54 T.A 2025
-
POLDA KALTARA5 days agoIni Arahan Kapolda Kaltara Pada saat Pimpin Apel Pagi diawal Bulan Februari 2025
-
POLDA KALTARA3 days agoPolri Ungkap Laboratorium Clandestine Narkoba Terbesar di Jawa Barat, 5 Juta Jiwa Diselamatkan
-
POLDA KALTARA2 weeks agoPatroli Mobile Ditlantas Polda Kaltara, Jamin Libur Panjang yang Kondusif