Berita DPRD Kaltara
Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Mulai Dibedah Perpasal
TARAKAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kembali dilakukan pembahasan. Kali ini, Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membedah pasal per pasal.
Pembahasan yang dilaksanakan di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (11/5/23), dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara Andi Hamzah. Rapat, dipimpin langsung Ketua Pansus Yancong dan dihadiri Anggota Pansus antara Syamsuddin Arfah, Muhammad Saleh, Supa’ad Hadianto, Iskandar dan Tamara Moriska.
Hadir juga perwakilan Bagian Hukum, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan.
Ketua Pansus Yancong mengatakan raperda ini, merupakan inisiatif DPRD. Meskipun begitu, pembahasan dari pasal per pasal tetap perlu dilakukan untuk penyempurnaan raperda ini setelah nanti disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kita ingin supaya apa yang disarankan beberapa kali rapat itu, sudah dimasukkan dalam pasal-pasal yang ada di raperda ini. Sesungguhnya rancangan ini adalah inisiatif kita, sehingga apa pun dia bentuknya pembahas ini perlu dilakukan mana tahu ada yang terlupakan karena tanggungjawab kita terhadap isi dari pasal-pasalnya itu,” kata Yancong.
Anggota Pansus Syamsuddin Arfah menambahkan jika ingin atletnya berprestasi disarankan perlu ada sistematika dari pemerintahan dalam memberikan anggaran olahraga ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Kita berharap ada sistematika siapapun pemerintahannya, maka ada good political will artinya political will itu sudah masuk kedalam ranperda ini,berapa komitmen penganggaran kita untuk keolahragaan. Baik KONI, cabor maupun operasionalnya agar bisa jalan, sehingga siapapun kepemerintahannya ini on the track bisa jalan itu, termasuk sumber-sumber yang lain,” katanya.
Ditambahkan politisi PKS, sumber-sumber pendanaan yang lain dalam pengelola olahraga, juga harus jelas. Supaya pengurus KONI tidak hanya mengharapkan dari APBD, tetapi juga mencari sumber lainnya.
“Sehingga ada manuver yang harus dilakukan oleh pengurus-pengurus KONI dalam rangka untuk menjalankan. Ini menjadi hal yang penting karena ketika berbicara tentang Perda Keolahragaan,” jelasnya.
“Kita berbicara tentang masa depan yang menjadi hal yang mengharumkan, menghidupkan, membawa nama Kaltara kemudian membuat dinamika keolahragaan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Bukan hanya itu, dijelaskan Syamsuddin Perda Penyelenggaraan Keolahragaan ini nantinya juga mengatur sarana dan fasilitas olahraga. Selain demi prestasi, juga mendukung pola hidup sehat bagi masyarakat.
“Dinamika masyarakat dengan pola hidup sehat, itu salah satunya dengan olahraga. Kemudian sarana fasilitas juga menjadi hal yang penting, itu juga harus kita jawab melakukan perda ini,” terangnya.
Diharapkan Perda Penyelenggaraan Keolahragaan yang sekarang sedang digodok, tidak hanya normatif mengacu Undang-Undang tetapi sifatnya ada kearifan lokal agar aroma Kaltara tercium.
“Itu kita masukkan disini, jadi tercium kuat aroma ke Kaltara an. Itu kita lihat di Raperda Keolahragaan. Itu harapan kita berbicara tentang Perda keolahragaan itu,” tuturnya. * jk/FB/kjs.
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
Syarwani : “Tahun ini Pemkab Bulungan Memberikan Potongan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”
Dukungan Isran di Unmul
6 Anggota PWI Bontang Ikuti Try Out SIWO PWI Kaltim di Kalsel
Relawan Daftarkan Ingkong Ala ke PDI-P, Sebagai Bakal Calon Wagub Kaltara
Otoritas Penerbangan Diminta Waspada, Letusan Gunung Ruang di Sulawesi Utara dapat Merusak Badan Pesawat
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Dari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan
Tenang, Sudah Tidak Bisa Mutasi Lagi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
Immanuel Ebenezer : DPD sampai DPP Gerindra Belum Tentukan Siapa Figur Yang di Usung Pilgub Kaltara
-
Ragam Kaltara3 days agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Pemkab Bulungan2 weeks agoDari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan
-
Kaltim4 days agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Kalimantan Timur7 days agoCagub dengan Kekayaan Rp346 Miliar