Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Komisi 4 DPRD Kaltara Tinjau Pelayanan RSUD Jusuf SK Tarakan

Published

on

Dr Syamsuddin Arfah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (kanan).

TARAKAN – Usai lebaran Idulfitri 1444 Hijriah, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meninjau pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah (RSUD) Jusuf SK di Kota Tarakan, Kamis (27/4/23).

Kedatangan anggota Komisi 4 terdiri dari Syamsuddin Arfah dan Muhammad Saleh ini, untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Jusuf  SK usai lebaran berjalan normal. Selain itu, berkoordinasi persiapan menghadapi pendaftaran bakal calon anggota legeslatif (Bacaleg) yang akan dibuka awal Mei 2023.

“Pendaftaran caleg ini kan tinggal menghitung hari diawal bulan depan, kemungkinan mereka akan ke rumah sakit untuk mengurus surat keterangan sehat sehingga perlu kita koordinasi. Bisa kita lihat semua partai-partai nanti calegnya bakal kesitu (rumah sakit),” kata Syamsuddin Arfah.

Bakal meningkatnya permohonan surat keterangan sehat dari bacaleg, kata Syamsuddin perlu diantisipasi pihak rumah sakit. Apalagi bacaleg yang akan mengurus surat keterangan sehat, jumlahnya bakal mencapai ratusan orang.

“Untuk di Tarakan saja itu ada 30 caleg dikali 18 partai, itu ada berapa sudah. Belum lagi caleg provinsi ada 12 caleg kali 18 partai belum DPR RI, DPD RI belum lagi dari kabupaten lainnya, makanya itu perlu diantisipasi dari sekarang,” ujar politisi PKS.

Sesuai persyaratan pencalegkan dari KPU, dijelaskan Syamsuddin nantinya ada 3 surat yang bakal dikeluarkan rumah sakit diantaranya surat tanda sehat, bebas narkoba dan sehat jasmani rohani. Ini perlu dipersiapkan, karena tidak kurang ada 500 orang akan mengunjungi rumah sakit mengurus surat keterangan sehat.

“Tadi itu kami pertanyaan persiapan bagaimana. Karena dalam pengurusan setiap orang akan melewati rentang waktu yang panjang, seperti bebas narkoba pasti ambil air kencingnya, tes kesehatan dan tes psikologi ini waktunya cukup panjang mungkin bisa sampai 2 jam karena harus menyelesaikan 560 soal, ini perlu disikapi dengan baik,” tambahnya.
Berdasarkan informasi pihak rumah sakit, dibeberkan Syamsuddin antisipasi permohonan surat keterangan sehat tersebut sudah disikap. Bahkan rumah sakit telah mempersiapkan itu semua untuk memperlancar dan mempermudah pengurus surat keterangan sehat bagi bacaleg.

“Jadi mereka sudah menyiapkan pelayanannya dan segala macamnya, agar ini bisa dibuat maksimal pelayanannya. Pesan kami tadi tes psikologi ini perlu segera diantisipasi karena bisa sampai sore, dan mereka akan menyiapkan termasuk psikotest dan administrasinya itu jawaban pihak rumah sakit,” tuturnya.

Syamsuddin berharap pelayanan ini dibuat baik karena tes kesehatan untuk calon wakil rakyat.
“Artinya bukan sekedar dia melewati, tapi kita harapkan benar-benar bisa dibuat baik terhadap keaehatan. Karena dari sekian banyak, ini yang paling panjang kalau kepolisian kan cuma SKCK, pengadilan cuma surat bebas dari terpidana gitu saja, kalau surat keterangan sehat ini kan begitu panjang yang dilewati bisa sampai setengah harian orang disitu,” tutupnya. *jk/fb/kjs.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

Trending