DPRD Kaltara
Pansus B DPRD Kaltara Berharap Investasi ke PT MKJ Bisa Tingkatkan PAD
TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berharap investasi yang akan diberikan ke PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu, disampaikan Ketua Pansus 2 DPRD Provinsi Kaltara Mudain saat rapat persamaan persepsi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT MKJ.
Pembahasan yang dilaksanakan di Cafe Up Hill Kota Tarakan, Jumat (10/3/23, juga dihadiri anggota Pansus terdiri dari Rahmat Sewa, Nurdin, Muhammad Hatta, Khaeruddin Arief Hidayat, Ainun Farida dan Yakup Palung.
Mudain mengatakan sesuai undang-undang dan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemda untuk ikut serta dalam rangka pengelolaan migas di daerah masing-masing. Dalam pengelolaan itu, pemda akan mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen oleh SKK Migas.
“Di permen ESDM itu menyebutkan, bahwa untuk mendapatkan PI 10 persen maka pemda itu diwajibkan untuk membentuk anak perusahaan sebagai sarana untuk mendapatkan PI yang 10 persen itu,” kata Mudain.
Dijelaskan Mudain, untuk bisa ikut mengelola migas, Pemprov Kaltara sudah membentuk PT MKJ. Selanjutnya, PT MKJ membentuk anak perusahaan untuk mendapatkan sarana K3S dari pihak perusahaan swasta supaya bisa ikut serta melakukan pengelolaan migas.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, agar orang daerah itu bisa dapat pelajaran bagaimana proses mengelola migas yang ada di daerah masing-masing,” jelas politisi Demokrat.
“Makanya kami diberikan salah satu tugas untuk memberikan tambahan alokasi operasional bagi PT. MKJ yang awalnya 10 miliar ditingkatkan menjadi 25 miliar,” tambah Mudain.
Dijelaskan Mudain, sebenarnya DPRD tidak permasalahan tentang perda yang diajukan pemprov, tetapi persoalan investasi yang akan diberikan kepada PT MKJ. Hanya saja DPRD mempertanyakan keuntungan yang akan diberikan K3S kepada PT MKJ.
“Kami mempertanyakan berapa feedback yang dihasilkan dari kontrak yang dilakukan oleh MKJ terhadap K3S. K3S ini semacam pihak swasta yang sebagai kontraktor yang nantinya bekerjasama dengan MKJ untuk mendapatkan PI 10 persen dari hasil pengelolaan PT MKJ,” tuturnya.
Saat ini, diterangkan Mudain ada 4 Wilayah Kerja (WK) yang disarankan pemerintah pusat untuk dikelola pemda diantaranya WK Tarakan Offshore, WK Nunukan, WK Simenggaris dan WK Bengara I.
“Dari empat ini, kami minta dulu potensi PI 10 persennya yang didapatkan oleh pemerintah, jangan sampai potensi yang di dapatkan melebihi dari biaya operasional yang kita berikan kepada PT MKJ,” tegasnya.
Diharapkan investasi pemerintah ke PT MKJ, betul-betul mendapatkan keuntungan yang dapat meningkatkan PAD Pemprov Kaltara.
“Saat ini potensi yang jelas kita dapatkan itu berdasarkan hasil kajian dan pembukaan data room Tarakan Offshore itu sebesar 33 miliar dalam kurun waktu 8 tahun kedepan. 33 miliar ini akan kita bagi dua, 50 persen itu didapatkan oleh Pemkot Tarakan sebesar 16 miliar dan 16 miliar nya itu akan di dapatkan oleh Pemprov Kaltara,” pungkasnya.
Pembahasan dilakukan antara DPRD dan pemprov, kata Mudain belum masuk terhadap perubahan perda tentang Penyertaan Modal pemda pada PT MKJ. Saat ini, masih membahas tentang rencana investasi.
“Pada prinsipnya kita masih melakukan persamaan persepsi, kita menggali, mencari informasi lebih dalam. Karena perlu dipahami masyarakat adalah kami akan mempertanggungjawabkan secara publik berapa besar yang kami investasikan ke PT MKJ, dan apa dampaknya terhadap Pemprov Kaltara dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di kaltara,” tutupnya. *jk/fb/kjs.
JAKARTA – Selasa (12/11/24) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Jufrie, SE, MM, bersama Wakil Ketua DPRD, H. M. Nasir, SE, memimpin rapat dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membahas rancangan peraturan mengenai Kode Etik, Tata Tertib, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. Rapat ini juga melibatkan tim fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dipimpin oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah, Dr. Sukaca, beserta jajarannya.
Rapat bertujuan untuk memastikan ketiga rancangan peraturan tersebut memenuhi standar prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kode etik ini dirancang untuk mengatur perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Kode etik ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD serta memastikan mereka bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Dalam fasilitasi tersebut, Plt. Direktur, Sukaca menekankan pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang akan membimbing anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dr. Sukaca juga menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib yang baik juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
Tata tertib yang baik adalah landasan penting bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Rancangan tata tertib ini diharapkan dapat menjamin kelancaran sidang, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Kemudian dalam pertemuan ini juga Plt. Direktur, Sukaca menekankan bahwa tata beracara ini berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika untuk memastikan bahwa kinerja DPRD berjalan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.
Tata beraca ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam penegakan kode etik bagi anggota DPRD. Penyusunan peraturan tata beracara menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan yang dapat merugikan kredibilitas DPRD di mata publik. * (hms/jk/kjs).
TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Syamsuddin Arfah, dan Hj. Siti Laela, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) serta konsultasi publik terkait kajian tahapan penyusunan dokumen master plan (rencana induk) pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2045, pada Jumat (22/11/2024).
Acara yang berlangsung di Hotel Lotus Panaya Tarakan ini turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara.
Paparan terkait dokumen master plan pendidikan disampaikan oleh Tim Penyusun yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam presentasinya, tim penyusun mengungkapkan beberapa kebijakan penting yang harus diperhatikan agar master plan pendidikan ini dapat memberikan dampak optimal bagi provinsi ini.
Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam dokumen master plan pendidikan adalah, Kebijakan 2025-2030 Mengacu pada visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026), yakni “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.
Kemudian Kebijakan 2030-2035 adalah Pengembangan menuju daya saing regional dan nasional. Selanjutnya pada rencana kebijakan 2035-2040 mengenai Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif di tingkat internasional.
Terakhir pada kebijakan 2040-2045 berfokus pada pendidikan inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan global.
Tujuan dari penyusunan master plan ini adalah menyediakan acuan atau pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Ini mencakup pengembangan individu yang berilmu, berpengetahuan, mampu menguasai teknologi, dan memiliki daya saing, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penyusunan master plan pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, SE., MM, menghadiri apel bersama yang digelar dalam rangka kesiapan pengamanan tahap pemungutan dan rekapitulasi suara Pilkada Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Agatis Tanjung Selor pada Minggu sore, (24/11/2024).
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara serta sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, apel tersebut juga melibatkan personel dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas, yang siap mengawal jalannya Pilkada 2024 di provinsi ini.
Irjen Pol. Hary Sudwijanto dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan suara, serta memastikan kelancaran proses rekapitulasi hasil pemilihan.
Kegiatan apel ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintahan dan keamanan untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024 di Kaltara, sekaligus memastikan hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik dan aman.(hms/jk/kjs)
-
POLDA KALTARA1 week agoBeri Rasa Aman dan Nyaman, Personel Ditsamapta Polda Kaltara Bantu Anak Sekolah di SDN 020 Tanjung Selor Menyebrang Jalan
-
Nasional4 days agoKapolri Tegaskan Hukuman Maksimal untuk Bandar Narkoba
-
POLDA KALTARA7 days agoAntisipasi Bencana Alam Satbrimob Polda Kaltara laksanakaan Apel Siaga SAR
-
POLDA KALTARA1 week agoKapolda Kaltara Gelar Olahraga Bersama Dengan Masyarakat di Arena Car Free Day Tanjung Selor