DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Minta Pemerintah Kembali Membuka Jalur Kapal Fery Ancam – Tarakan
TANJUNG SELOR – Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida mempertanyakan kenapa Kapal Ferry yang sebelumnya rutin melayari rute desa Ancam, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan menuju kota Tarakan atau sebaliknya sudah tidak lagi beroperasi seperti biasa. Akibatnya warga setempat sudah tak bisa lagi mengangkut hasil bumi nya untuk dijual ke pengepul maupun sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Tarakan tersebut.
“Selama.rute Ferry menuju Tarakan pindah ke Sebawang Kabupaten Tana Tidung, warga Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas induk khususnya para petani kesulitan memasarkan hasil pertanian nya ke Tarakan, ” tegas Hj Ainun Farida Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Kamis 16/2/2023.
Kalau pun ada petani yang memaksa ikut jalur Sebawang – Tarakan, tentu sayur-sayuran yang akan dipasarkan membusuk, lantaran jarak tempuh Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas ke Sebawang reltif jauh.
Seharusnya soal keberangkatan bisa dijadwalkan kapan Ferry dari Ancam ke Tarakan dan kapan rute dari Sebawang KTT, atau alternatif lain menambah armada Ferry nya lagi.
“Dengan kondisi Kaltara yang daerah nya dipisahkan oleh sungai dan laut, maka keberadaan kapal Ferry ini sangat dibutuhkan, itu harus diupayakan oleh pemerintah melalui stake holder terkait, ” tegas Hj Ainun.
Selama kapal Ferry tak lagi beraktifitas, pelabuhan Ancam sepi, padahal pemerintah sudah bersusah payah membangun akses jalan menuju pelabuhan itu, yang akhir nya jadi tak bermanfaat sebagaimana mestinya.
“Dengan tak beroperasi nya lagi kapal Ferry Ancam – Tarakan warga kita juga sudah merasa ditinggalkan oleh pemerintah, ” ungkap Hj Ainun.
Persolan berhentinya kapal Ferry Ancam – Tarakan beroperasi, Hj Ainun Farida mengaku sudah juga menyampaikan hal tersebut ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah M Ap. Agar pemerintah segera memikirkan bagaimana kapal Ferry Ancam – Tarakan bisa kembali berlayar seperti semula, mengingat baik warga KTT dan Bulungan sama-sama membutuhkan angkutan laut tersebut.
Menurut Sekprov lanjut Hj Ainun Farida, lokasi pelabuhan Ferry Ancam masih milik masyarakat. Disamping itu soal kapal Fery ini juga merupakan domain pemerintah pusat.
Kendati demikian harap Hj Ainun keinginan agar Ferry Ancam – Tarakan kembali berlayar adalah keinginan masyarakat. Dan ini harus dibicarakan kembali, serta Pemprov bisa mencari solusi jalan keluar agar keinginan warga tersebut bisa segera terwujud.
“Kita harus mencari solusi supaya warga kita semua bisa berusaha untuk melanjutkan kehidupan nya, ” kata Hj Ainun Farida. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
Mendorong Kaum Perempuan Kaltara Terjun ke Politik
TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik
“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.
Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.
“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.
Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.
“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.
Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.
DPRD Kaltara
Tamara Moriska Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT Proklamasi 2024
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).
Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.
Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.
Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.
Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)
DPRD Kaltara
Anggota DPRD Kaltara Masa Bakti 2024 – 2029 Akan di Lantik 4 September
TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.
Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.
Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.
Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.
Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.
“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.
-
Kaltim2 weeks ago
Perjuangkan Peningkatan Kesejahteraan, Forum Silaturahmi Hakim Adhoc Tipikor dan PHI Ibu Kota Nusantara serukan Gerakan Cuti Bersama
-
DPRD Bulungan1 week ago
Besok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Binrohtal Rutin Polda Kaltara, Wujudkan Personel Polri Humanis yang Penuh Empati dan Dedikasi
-
DPRD Bulungan6 days ago
Usai Dilantik, Riyanto Ketua DPRD Bulungan Langsung Tancap Gas Berkerja