Connect with us

Kaltara

Terkait Musorprov, Ini Hasil Konprensi Pers KONI Kaltara

Published

on

HM Nasir SE Ketua KONI Provinsi Kalimantan Utara (tengah), Dr Wiyono Adi (kanan) dan Ir Arfiadi Meidiansyah ST MT Sekum KONI Kaltara (kiri).

TANJUNG SELOR – Persiapan menggelar musyawarah olahraga provinsi (Musorprov) ke III nya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Utara, Jumat 20/1/2023 menggelar konprensi pers, yang dihadiri oleh awak media yang biasa meliput berbagai peristiwa dan kegiatan yang ada di di Kaltara.

“Untuk persiapan perhelatan ini semua tahapan-tahapan baik secara tim lainnya juga termasuk penjaringan OC maupun SC sudah semua kita bentuk dan SK nya juga sudah kita buat sehingga pada pelaksanaan semua bahwa semua pemberitahuan terhitung mulai digelarnya konprensi Pers ini, “ kata H Muhammad Nasir SE mengawali sambutan nya.

Menurutnya, selaku ketua KONI Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pihaknya tidak akan memberi kesulitan-kesulitan apa lagi mempersulit bagi yang berminat menjadi ketua KONI Provinsi Kalimantan Utara nantinya. Dimana tahapan-tahapan ini juga memang sesuai proses sesuai dengan aturan baik itu panitia OC SC maupun bagi panitia penjaringan dan penyaringan semuanya sudah dibentuk sesuai tahapan nya.

“Kepada rekan-rekan yang berminat, KONI kami semua baik panitia akan membuka selebar-lebarnya untuk bisa berkompetisi secara baik dan benar sesuai aturan yang sudah ada, “ tegas HM Nasir.

Sementara itu, Dr Wiyono Adi sebagai wakil ketua 1 bidang organisasi memaparkan, terkait dengan penyelenggaran musyawarah KONI Provinsi Kalimantan Utara yang ke III, bahwa sampai saat ini sudah memasuki pada tahapan penyelenggaraan Musprov tersebut, sebagai penterjemahan dan perwujudan dari regulasi anggaran rumah tangga dan anggaran dasar KONI. Dimana secara eksplisit pada pasal 35 dan seterusnya. Kemudian perlu disampaikan agar tidak timbul multi tapsir dan miss interprestasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, seyogyanya kepengurusan ini sudah berakhir pada tahun 2022 atau pada bulan Desember lalu.

Namun karena ada kegiatan Porprov maka oleh organisasi itu dibenarkan untuk diperpanjang yang berskala 6 bulan, namun oleh kebijakan Ketua Umum KONI, HM Nasir SE, maka Musprov harus dilakukan secepat mungkin agar organisasi dapat berjakan sesuai dengan tatanan nya. Oleh karena itu melalui SK KONI Pusat nomor 46 Tahun 2022 KONI Provinsi Kalimantan Utara diberikan perpanjangan waktu selama 3 bulan. Artinya legalitas dari KONI ini akan berakhir pada bulan Maret 2023.

“Ini disampaikan tidak lepas dari rencana rangkaian kegiatan penataan organisasi dalam hal ini adalah Musorprov , “ kata Dr Wiyono Adi.

Oleh karenanya disampaikan kepada media dan public bahwa saat ini KONI sudah menyiapkan untuk pelaksanaan Musorprov yang ke III pada tahun 2023. Tatanan dimaksud ketua umum KONI Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan organisasi penyelenggaraan nya, baik yang terkait dengan tim penjaringan dan penyaringan Caketum masa bakti 2023 – 2027 maupun stering komite dan organisasi telah ditetapkan melalui SK nomor 02.03,04 tangggal 10 Januari 2023.

“Pada hari ini adalah sebuah proses yang harus kami lakukan, yaitu penyampaian informasi dalam bentuk konprensi Pers, kenapa?, time line dari penjaringan dan penyaringan sudah diatur sedemikian rupa sebagai perwujudan dari ketentuan organisasi KONI baik di AD ART, “ ujarnya.

Tahapan itu antara lain sebagai berikut tanggal 10 sampai 17 Januari tadi tim penjaringan-penyaringan melakukan atau membuat pedoman rumusan tentang tata laksana tim penjaringan penyaringan. Ini entry pointnya untuk pelaksanaan Caketum, karena di sana menyangkut masalah prasyarat dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 17 – 20 hari ini adalah konprensi Pers atau realis hasil-hasil yang terkait dengan persiapan-persiapan penyelenggaraan Musprov ke III KONI Kalimantan Utara tahun 2023.

“Selanjutnya akan disampaikan secara public yaitu melalui pengunguman dan sosialisasi, untuk ini akan dilakukan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 27, “ katanya.

Pertanyaan nya kapan timeline untuk Penjaringan penyaringan kandidatnya, sekarang kita kembali kepada kandidat nah kandidat akan kita berikan waktu oleh tim penjaringan penyaringan yaitu pada tanggal 27 Januari. Untuk pengambilan formulir sebagai kandidat calon Ketum KONI Provinsi Kaltara 2023-2007 itu pada tanggal 27 Januari sampai 5 Februari. Artinya pengambilan formulir itu diberi waktu selama 10 hari. Karena hanya pengambilan formulir yang akan diambil di secara fhisik di Sekretariat KONI, nanti tim penjaringan dan penyaringan akan menunjuk beberapa orang pelayanan untuk pengambilan formulir tersebut.

Kewajiban para kandidat untuk ikut sertanya adalah harus mengambil formulir mulai tanggal 5 sampai 20 Februari. Jadi ada dua minggu atau 15 hari kita berikan kesempatan para kandidat untuk mengambil formulir-pemulir itu. Kenapa begitu lama mekanismenya karena apa di dalam formulir yang akan dikembalikan itu bukan hanya sekedar surat pernyataan ada 7 formulir yang harus dilengkapi oleh kandidat itu sendiri, 7 formulir itu terkait juga dengan stake holder salah satunya terkait dengan Kesehatan, masalah pernyataan tidak pernah dipidana, masalah yang terkait dengan SKCK dan lain sebagainya.

Sehingga rentang waktu dalam 15 hari ini kita harapkan Itu sudah memberikan peluang kepada para kandidat-kandidat untuk bisa mengembalikan formulir.

Kemudian bagaimana untuk penetapan calon ketua umum tanggal 21 sampai 25 Februari kami akan verifikasi, jadi setelah Dokumen itu masuk tanggal 20 sudah kita plus, maka tanggal 21 sampai 25 Februari itu calon tim Penjaringan penyaringan akan melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari kandidat kandidat.

Artinya dari yang sudah dimasukkan itu akan diverifikasi kembali apakah dokumen yang diserahkan oleh calon ketua umum sudah memenuhi prasyarat sebagaimana yang ditentukan di dalam tim Penjaringan penyaringan. Tanggal 25 Februari setelah dilakukan verifikasi dokumentasi maka pada tanggal 28 itu kita akan melakukan penetapan calon ketua umum, penetapan calon ketua umum yang benar-benar memenuhi syarat yang ditetapkan oleh tim penjaringan penyaringan.

Nah apa yang menjadi koridor yang menjadi rule of game dari seorang kandidat yang bisa ditetapkan sebagai calon ketua umum masa bakti 2023-2027 salah satunya yang paling krusial adalah adanya dukungan dengan surat pernyataan dari Pengprov-Pengprov Cabor minimal 15 dan kemudian didukung minimal 2 KONI kabupaten kota. Pertanyaannya dari mana angka itu keluar, karena kita merujuk pada regulasi anggaran dasar anggaran rumah tangga yaitu 50 persen untuk KONI nya kemudian 30% kita memakai dari jumlah verifikasi para pengurus Cabor.

Sebagaimana kita ketahui dan untuk informasikan kawan-kawan media dan publik bahwa saat ini sampai pada hari ini jumlah pengurus cabang olahraga di Kalimantan Utara berjumlah 66 cabor dengan rincian 61 itu adalah cabang olahraga prestasi dan 5 cabang olahraga fungsional.

“Mohon maaf sekarang 67 jadi prestasi 62 fungsional 5 ditambah lagi dengan 5, 4 Kabupaten dan 1 Kota, artinya secara totalitas suara yang akan akan ikut serta dalam pemilihan Caketum ini ada 72 tetapi dengan catatan, bahwa 72 itu mempunyai hak suara untuk pemilihan calon ketua umum apa yang menjadi koridor dan aturannya bagi pengurus-pengurus cabang olahraga Provinsi baik itu prestasi dan fungsional ketika penyelenggaraan udah expired atau masa kepengurusan sudah habis maka dia tidak akan diikutsertakan sebagai peserta, artinya secara tegas kami sampaikan yang bersangkutan tidak punya hak suara, ” katanya.

Nah pertanyaan tentu akan muncul konkritnya berapa sebenarnya yang punya hak suara kita tunggu sampai bulan Februari karena dari KONI masih memberikan toleransi kepada cabor-cabor terutama cabor-cabor pengurus-cabor yang saat ini sudah expired sudah mati masa baktinya kita akan berikan kesempatan sampai bulan Februari melaksanakan Musprov.

Tetapi kalau sampai bulan Februari tidak melaksanakan maka dengan berat hati pengurus Cabor yang bersangkutan didiskualifikasi dan tidak memiliki hak suara, itu rule of deal bukan dalam TPP tapi rule of game di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI.

Jadi hal itu bukan diada-adakan karena ada konplik of interes tetapi itu lah sebuah proses organisasi yang harus ditaati berdasarkan rule of game. Ketiga kapan laporan hasil penetapan calon Ketum disampaikan. Kinerja dari tim penjaringan-penyaringan untuk penetapan calon ketua umum itu disampaikan pada Musprov yang ketiga Pada tanggal berapa akan dilaksanakan itu adalah tanggal 17 sampai 19 Maret sekali lagi mulai tanggal 17 dan 19 Maret tahun 2023 dan akan dilaksanakan di Tanjung Selor. Secara garis besar tatanan timeline dari penyelenggaraan Musprov 3 Koni Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 dilihat dari berbagai aspek. Hal-hal yang terkait dengan masalah teknis kami akan sampaikan setelah pers rilis ini hari ini sudah beredar dan kita edarkan surat pemberitahuan kepada Pengprov dan KONI kabupaten kota bahwa penyelenggaraan Musprov ke III akan dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Maret 2023.

Supaya lebih clear tentu timbul pertanyaan bagaimana dengan tatanan alokasi waktu dalam penyelenggaraan, anggaran dasar rumah tangga KONI menegaskan bahwa untuk pemberitahuan Musorprov 3 paling lambat 21 hari. Artinya kalau sekarang sudah kita sampaikan dan penyelenggaraannya tanggal 17 sampai 19 itu berarti bukan lagi 21 hari kita sudah melewati alokasi waktu yang ditetapkan oleh regulasi. Kemudian bagaimana dengan masalah bahan-bahan yang menjadi bahan diskusi dan penetapan dalam ketentuan ART KONI pasal 36 Itu menjelaskan bahwa disampaikan wajib paling lambat 14 hari.

Artinya ketika nanti bulan Februari kami sudah menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Musorprov. Berarti kami sudah melahirkan sesuai dengan rule of game anggaran dasar rumah tangga KONI.

“Ini gambaran umum kawan-kawan dari media dan publik apa yang disampaikan oleh Pak Ketum benar bahwa KONI akan lebih transparan terhadap penatalaksanaan penyelenggaraan Musorprov ke-3. Silahkan siapa saja bisa masuk sebagai kandidat namun sekali lagi yang harus kami Ingatkan bahwa di dalam aturan tim penjaringan penyaringan itu ada hal-hal yang sangat spesifik yang harus dipatuhi sebagai seorang Caketum, minimal prasyarat apa saja, “ kata Dr Wiyono Adi.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Kaltara, Ir Arfiadi Meidiansyah ST MT menambahkan, bahwa Musorprov ini dilaksanakan 4 tahun sekali. Dan di sini juga adalah kesempatan nanti buat cabang-cabang untuk menyampaikan atau usulannya dan lain-lain terkait dengan program kerja. Jadi ini juga akan kita bahas evaluasi program kerja kita empat tahun yang lalu dan untuk ke depan. Karena yang akan menentukannya siapapun dia arahan apa pedomannya akan dia gunakan untuk kemajuan daripada olahraga prestasi di Kaltara.

Bahwa penyelenggara Musorprov 3 Provinsi Kalimantan Utara akan dilaksanakan pada tanggal 17-19 Maret 2023. Tentu timbul pertanyaannya pengambilan formulir itu kita berikan waktu selama kurang lebih 10 hari. Jadi 10 hari karena itu hanya pengambilan formulir. Untuk formulir itu bisa dilakukan pengambilan secara fisik langsung ke sekretariat KONI. Nanti Tim penjaringan-penyaringan akan menunjuk beberapa orang untuk pelayanan pengambilan formulir tersebut. * jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas

Published

on

By

H Hamka S IP, MH. anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara..

TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.

“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.

Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.

Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.

Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.

Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.

“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.

 

 

Continue Reading

Kaltara

Rembuk Pemuda Kalimantan Utara Gelar Audiensi dengan Pimpinan DPRD Kaltara

Published

on

By

Poto bersama usai acara rembuk digelar.

TANJUNG SELOR – Rembuk Pemuda Kalimantan Utara melakukan audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Kantor DPRD, Selasa (7/1/2025). Audiensi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap gerakan pemuda yang mengusung visi besar Indonesia Emas 2045.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Jufrie, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Deklarasi Rembuk Pemuda di Provinsi Kalimantan Utara.

“ Sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan Deklarasi Rembuk Pemuda Kalimantan Utara,” ungkapnya dalam pertemuan tersebut.

Rembuk Pemuda hadir sebagai platform integratif yang berfungsi sebagai melting pot untuk menyatukan berbagai perbedaan di kalangan pemuda Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan ruang dialog dan aksi kolektif yang mampu mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Tri Agus Sutantia, Koordinator Rembuk Pemuda Kalimantan Utara, menjelaskan keunikan gerakan ini.
“Rembuk Pemuda berbeda dengan yang lain. Kami hadir sebagai wadah aktualisasi diri bagi pemuda dari berbagai latar belakang,” ujarnya.

Setelah berekspansi ke berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua, Kalimantan Utara menjadi provinsi ke-25 sekaligus terakhir dalam Regional Kalimantan yang akan menyelenggarakan deklarasi. Acara tersebut akan dirangkaikan dengan dialog pemuda lintas sektoral untuk mendiskusikan peran dan kontribusi generasi muda terhadap pembangunan bangsa.

Deklarasi Rembuk Pemuda Kalimantan Utara akan dilaksanakan pada 25 Januari 2025 di Kota Tarakan, dengan tema “Peranan Sentral Pemuda Lintas Sektoral di Bumi Benuanta”.

Agenda ini bertujuan untuk mendeklarasikan Rembuk Pemuda sekaligus menjadi momentum konsolidasi pemuda lintas sektoral dalam menentukan arah gerakan masa depan.

Rembuk Pemuda menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemuda Indonesia mampu bersatu, beraksi, dan berkontribusi bagi bangsa, menciptakan dampak nyata demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. **.

Continue Reading

Malinau

Pendaftaran Seleksi PPPK Malinau 2024 Tahap Kedua Diperpanjang Hingga 7 Januari 2025

Published

on

By

Infografis.

Malinau – Pendaftaran seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Malinau 2024 tahap kedua diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Sebelumnya, tahap pendaftaran seleksi ini dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau, Yuli Triana, melalui Analis SDM Aparatur BKPP Malinau, Sazli Rais, mengungkapkan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pelamar yang belum terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Iya, benar, ada penyesuaian jadwal pendaftaran bagi pelamar PPPK tahap dua di Malinau, yang semula harusnya sudah selesai akhir Desember ini, sekarang diperpanjang hingga 7 Januari tahun depan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (30/12/2024).

Pelamar PPPK, baik dari tahap pertama maupun tahap kedua, akan bersaing memperebutkan total 585 formasi yang terdiri dari 100 formasi tenaga pendidik, 285 formasi tenaga kesehatan, dan 200 formasi tenaga teknis. Proses ujian kompetensi tahap pertama telah selesai pada 16 Desember lalu, dengan 960 pelamar yang terlibat.

Perpanjangan jadwal ini juga memengaruhi seleksi administrasi yang kini diperpanjang hingga 3 Februari 2025. Pengumuman hasil seleksi administrasi tetap dijadwalkan pada 4-18 Februari 2025, masa sanggah hingga 21 Februari, jawaban masa sanggah hingga 27 Februari, dan pengumuman pasca sanggah pada 28 Februari 2025.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!