Connect with us

Berita Kaltara

Terkait Musorprov, Ini Hasil Konprensi Pers KONI Kaltara

Published

on

HM Nasir SE Ketua KONI Provinsi Kalimantan Utara (tengah), Dr Wiyono Adi (kanan) dan Ir Arfiadi Meidiansyah ST MT Sekum KONI Kaltara (kiri).

TANJUNG SELOR – Persiapan menggelar musyawarah olahraga provinsi (Musorprov) ke III nya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Utara, Jumat 20/1/2023 menggelar konprensi pers, yang dihadiri oleh awak media yang biasa meliput berbagai peristiwa dan kegiatan yang ada di di Kaltara.

“Untuk persiapan perhelatan ini semua tahapan-tahapan baik secara tim lainnya juga termasuk penjaringan OC maupun SC sudah semua kita bentuk dan SK nya juga sudah kita buat sehingga pada pelaksanaan semua bahwa semua pemberitahuan terhitung mulai digelarnya konprensi Pers ini, “ kata H Muhammad Nasir SE mengawali sambutan nya.

Menurutnya, selaku ketua KONI Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan pihaknya tidak akan memberi kesulitan-kesulitan apa lagi mempersulit bagi yang berminat menjadi ketua KONI Provinsi Kalimantan Utara nantinya. Dimana tahapan-tahapan ini juga memang sesuai proses sesuai dengan aturan baik itu panitia OC SC maupun bagi panitia penjaringan dan penyaringan semuanya sudah dibentuk sesuai tahapan nya.
“Kepada rekan-rekan yang berminat, KONI kami semua baik panitia akan membuka selebar-lebarnya untuk bisa berkompetisi secara baik dan benar sesuai aturan yang sudah ada, “ tegas HM Nasir.

Sementara itu, Dr Wiyono Adi sebagai wakil ketua 1 bidang organisasi memaparkan, terkait dengan penyelenggaran musyawarah KONI Provinsi Kalimantan Utara yang ke III, bahwa sampai saat ini sudah memasuki pada tahapan penyelenggaraan Musprov tersebut, sebagai penterjemahan dan perwujudan dari regulasi anggaran rumah tangga dan anggaran dasar KONI. Dimana secara eksplisit pada pasal 35 dan seterusnya. Kemudian perlu disampaikan agar tidak timbul multi tapsir dan miss interprestasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, seyogyanya kepengurusan ini sudah berakhir pada tahun 2022 atau pada bulan Desember lalu.

Namun karena ada kegiatan Porprov maka oleh organisasi itu dibenarkan untuk diperpanjang yang berskala 6 bulan, namun oleh kebijakan Ketua Umum KONI, HM Nasir SE, maka Musprov harus dilakukan secepat mungkin agar organisasi dapat berjakan sesuai dengan tatanan nya. Oleh karena itu melalui SK KONI Pusat nomor 46 Tahun 2022 KONI Provinsi Kalimantan Utara diberikan perpanjangan waktu selama 3 bulan. Artinya legalitas dari KONI ini akan berakhir pada bulan Maret 2023.

“Ini disampaikan tidak lepas dari rencana rangkaian kegiatan penataan organisasi dalam hal ini adalah Musorprov , “ kata Dr Wiyono Adi.

Oleh karenanya disampaikan kepada media dan public bahwa saat ini KONI sudah menyiapkan untuk pelaksanaan Musorprov yang ke III pada tahun 2023. Tatanan dimaksud ketua umum KONI Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan organisasi penyelenggaraan nya, baik yang terkait dengan tim penjaringan dan penyaringan Caketum masa bakti 2023 – 2027 maupun stering komite dan organisasi telah ditetapkan melalui SK nomor 02.03,04 tangggal 10 Januari 2023.

“Pada hari ini adalah sebuah proses yang harus kami lakukan, yaitu penyampaian informasi dalam bentuk konprensi Pers, kenapa?, time line dari penjaringan dan penyaringan sudah diatur sedemikian rupa sebagai perwujudan dari ketentuan organisasi KONI baik di AD ART, “ ujarnya.

Tahapan itu antara lain sebagai berikut tanggal 10 sampai 17 Januari tadi tim penjaringan-penyaringan melakukan atau membuat pedoman rumusan tentang tata laksana tim penjaringan penyaringan. Ini entry pointnya untuk pelaksanaan Caketum, karena di sana menyangkut masalah prasyarat dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 17 – 20 hari ini adalah konprensi Pers atau realis hasil-hasil yang terkait dengan persiapan-persiapan penyelenggaraan Musprov ke III KONI Kalimantan Utara tahun 2023.

“Selanjutnya akan disampaikan secara public yaitu melalui pengunguman dan sosialisasi, untuk ini akan dilakukan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 27, “ katanya.

Pertanyaan nya kapan timeline untuk Penjaringan penyaringan kandidatnya, sekarang kita kembali kepada kandidat nah kandidat akan kita berikan waktu oleh tim penjaringan penyaringan yaitu pada tanggal 27 Januari. Untuk pengambilan formulir sebagai kandidat calon Ketum KONI Provinsi Kaltara 2023-2007 itu pada tanggal 27 Januari sampai 5 Februari. Artinya pengambilan formulir itu diberi waktu selama 10 hari. Karena hanya pengambilan formulir yang akan diambil di secara fhisik di Sekretariat KONI, nanti tim penjaringan dan penyaringan akan menunjuk beberapa orang pelayanan untuk pengambilan formulir tersebut.

Kewajiban para kandidat untuk ikut sertanya adalah harus mengambil formulir mulai tanggal 5 sampai 20 Februari. Jadi ada dua minggu atau 15 hari kita berikan kesempatan para kandidat untuk mengambil formulir-pemulir itu. Kenapa begitu lama mekanismenya karena apa di dalam formulir yang akan dikembalikan itu bukan hanya sekedar surat pernyataan ada 7 formulir yang harus dilengkapi oleh kandidat itu sendiri, 7 formulir itu terkait juga dengan stake holder salah satunya terkait dengan Kesehatan, masalah pernyataan tidak pernah dipidana, masalah yang terkait dengan SKCK dan lain sebagainya.

Sehingga rentang waktu dalam 15 hari ini kita harapkan Itu sudah memberikan peluang kepada para kandidat-kandidat untuk bisa mengembalikan formulir.
Kemudian bagaimana untuk penetapan calon ketua umum tanggal 21 sampai 25 Februari kami akan verifikasi, jadi setelah Dokumen itu masuk tanggal 20 sudah kita plus, maka tanggal 21 sampai 25 Februari itu calon tim Penjaringan penyaringan akan melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari kandidat kandidat.

Artinya dari yang sudah dimasukkan itu akan diverifikasi kembali apakah dokumen yang diserahkan oleh calon ketua umum sudah memenuhi prasyarat sebagaimana yang ditentukan di dalam tim Penjaringan penyaringan. Tanggal 25 Februari setelah dilakukan verifikasi dokumentasi maka pada tanggal 28 itu kita akan melakukan penetapan calon ketua umum, penetapan calon ketua umum yang benar-benar memenuhi syarat yang ditetapkan oleh tim penjaringan penyaringan.

Nah apa yang menjadi koridor yang menjadi rule of game dari seorang kandidat yang bisa ditetapkan sebagai calon ketua umum masa bakti 2023-2027 salah satunya yang paling krusial adalah adanya dukungan dengan surat pernyataan dari Pengprov-Pengprov Cabor minimal 15 dan kemudian didukung minimal 2 KONI kabupaten kota. Pertanyaannya dari mana angka itu keluar, karena kita merujuk pada regulasi anggaran dasar anggaran rumah tangga yaitu 50 persen untuk KONI nya kemudian 30% kita memakai dari jumlah verifikasi para pengurus Cabor.

Sebagaimana kita ketahui dan untuk informasikan kawan-kawan media dan publik bahwa saat ini sampai pada hari ini jumlah pengurus cabang olahraga di Kalimantan Utara berjumlah 66 cabor dengan rincian 61 itu adalah cabang olahraga prestasi dan 5 cabang olahraga fungsional.

“Mohon maaf sekarang 67 jadi prestasi 62 fungsional 5 ditambah lagi dengan 5, 4 Kabupaten dan 1 Kota, artinya secara totalitas suara yang akan akan ikut serta dalam pemilihan Caketum ini ada 72 tetapi dengan catatan, bahwa 72 itu mempunyai hak suara untuk pemilihan calon ketua umum apa yang menjadi koridor dan aturannya bagi pengurus-pengurus cabang olahraga Provinsi baik itu prestasi dan fungsional ketika penyelenggaraan udah expired atau masa kepengurusan sudah habis maka dia tidak akan diikutsertakan sebagai peserta, artinya secara tegas kami sampaikan yang bersangkutan tidak punya hak suara, ” katanya.

Nah pertanyaan tentu akan muncul konkritnya berapa sebenarnya yang punya hak suara kita tunggu sampai bulan Februari karena dari KONI masih memberikan toleransi kepada cabor-cabor terutama cabor-cabor pengurus-cabor yang saat ini sudah expired sudah mati masa baktinya kita akan berikan kesempatan sampai bulan Februari melaksanakan Musprov.

Tetapi kalau sampai bulan Februari tidak melaksanakan maka dengan berat hati pengurus Cabor yang bersangkutan didiskualifikasi dan tidak memiliki hak suara, itu rule of deal bukan dalam TPP tapi rule of game di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI.

Jadi hal itu bukan diada-adakan karena ada konplik of interes tetapi itu lah sebuah proses organisasi yang harus ditaati berdasarkan rule of game. Ketiga kapan laporan hasil penetapan calon Ketum disampaikan. Kinerja dari tim penjaringan-penyaringan untuk penetapan calon ketua umum itu disampaikan pada Musprov yang ketiga Pada tanggal berapa akan dilaksanakan itu adalah tanggal 17 sampai 19 Maret sekali lagi mulai tanggal 17 dan 19 Maret tahun 2023 dan akan dilaksanakan di Tanjung Selor. Secara garis besar tatanan timeline dari penyelenggaraan Musprov 3 Koni Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 dilihat dari berbagai aspek. Hal-hal yang terkait dengan masalah teknis kami akan sampaikan setelah pers rilis ini hari ini sudah beredar dan kita edarkan surat pemberitahuan kepada Pengprov dan KONI kabupaten kota bahwa penyelenggaraan Musprov ke III akan dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Maret 2023.

Supaya lebih clear tentu timbul pertanyaan bagaimana dengan tatanan alokasi waktu dalam penyelenggaraan, anggaran dasar rumah tangga KONI menegaskan bahwa untuk pemberitahuan Musorprov 3 paling lambat 21 hari. Artinya kalau sekarang sudah kita sampaikan dan penyelenggaraannya tanggal 17 sampai 19 itu berarti bukan lagi 21 hari kita sudah melewati alokasi waktu yang ditetapkan oleh regulasi. Kemudian bagaimana dengan masalah bahan-bahan yang menjadi bahan diskusi dan penetapan dalam ketentuan ART KONI pasal 36 Itu menjelaskan bahwa disampaikan wajib paling lambat 14 hari.

Artinya ketika nanti bulan Februari kami sudah menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Musorprov. Berarti kami sudah melahirkan sesuai dengan rule of game anggaran dasar rumah tangga KONI.

“Ini gambaran umum kawan-kawan dari media dan publik apa yang disampaikan oleh Pak Ketum benar bahwa KONI akan lebih transparan terhadap penatalaksanaan penyelenggaraan Musorprov ke-3. Silahkan siapa saja bisa masuk sebagai kandidat namun sekali lagi yang harus kami Ingatkan bahwa di dalam aturan tim penjaringan penyaringan itu ada hal-hal yang sangat spesifik yang harus dipatuhi sebagai seorang Caketum, minimal prasyarat apa saja, “ kata Dr Wiyono Adi.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Kaltara, Ir Arfiadi Meidiansyah ST MT menambahkan, bahwa Musorprov ini dilaksanakan 4 tahun sekali. Dan di sini juga adalah kesempatan nanti buat cabang-cabang untuk menyampaikan atau usulannya dan lain-lain terkait dengan program kerja. Jadi ini juga akan kita bahas evaluasi program kerja kita empat tahun yang lalu dan untuk ke depan. Karena yang akan menentukannya siapapun dia arahan apa pedomannya akan dia gunakan untuk kemajuan daripada olahraga prestasi di Kaltara.

Bahwa penyelenggara Musorprov 3 Provinsi Kalimantan Utara akan dilaksanakan pada tanggal 17-19 Maret 2023. Tentu timbul pertanyaannya pengambilan formulir itu kita berikan waktu selama kurang lebih 10 hari. Jadi 10 hari karena itu hanya pengambilan formulir. Untuk formulir itu bisa dilakukan pengambilan secara fisik langsung ke sekretariat KONI. Nanti Tim penjaringan-penyaringan akan menunjuk beberapa orang untuk pelayanan pengambilan formulir tersebut. * jk.

DPRD Bulungan

H Hamka : “Selamat dan sukses atas digelarnya musayawarah DAD Kaltara”

Published

on

H Hamka S IP Wakil Ketua DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka S IP, menyampaikan ucapan selamat atas dilaksanakan musyawarah Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltara yang sukses digelar beberapa waktu lalu.

Ucapan selamat itu disampaikan nya melalui media ini, Sabtu, 26/1/2023.

“Semoga dengan terbentuknya DAD Kaltara ini menjadi perekat dan menjaga kekompakan keluarga besar Dayak khususnya dan komunitas lain pada umum nya, ” kata Hamka.

Dan dapat membantu serta bersenergi dengan pemerintah kabupaten kota se Kaltara dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan disegala bidang..

Yang tidak kalah penting dapat mewujudkan kesejahtraan masyarakat Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan.

“Sekali lagi saya menghaturkan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota DAD Provinsi Kalimantan Utara, ” tutup H Hamka. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ini Rangkuman Agenda Kerja Fenry Alpius Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara di PLTA Mentarang

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Warga desa Paking kabupaten Malinau menyambut baik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang, hal itu disampaikan warga saat agenda kegiatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara,.Fenry Alpius SE M Si ke desa tersebut beberapa waktu yang lalu.

Akan tetapi kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu menambahkan, terkait pembangunan PLTA tersebut nantinya yang dimulai dari pekerjaan hingga beroperasi yang pasti akan bermanfaat secara luas kepada masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga yang ada di Kabupaten Malinau.

Namun yang paling penting sebelum melaksanakan kegiatan disana adalah relokasi masyarakat, agar warga yang terdampak benar-benar direlokasi pada tempat yang sesuai dimana mereka berada sebelumnya.

Pada pertemuan dengan masyarakat itu juga lanjut nya, terkait desa Paking yang jaraknya dengan lokasi bendungan sekitar 5 kilometer. Sesuai pernyataan masyarakat desa Paking tersebut desa mereka tidak termasuk desa yang terdampak oleh perusahaan yang membangun PLTA.

“Inikan menjadi pertanyaan masyarakat disana padahal desa Paking dengan lokasi bendungan sangat dekat sekali, ” tegas Fenry.

Padahal anggapan masyarakat dan kita dari Komisi III bahwa desa Paking dimaksud adalah desa yang terdampak. “Itulah yang menjadi harapan kami dari komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ” ujar Fenry Alpius.

Hal lain dalam merekrut tenaga kerja di PLTA yang ada di Mentarang, dari Komisi III dengan tegas meminta masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau di prioritaskan. Kalau sudah mencukupi baru merekrut warga lain yang ada di Kalimantan Utara.

Demikian juga untuk hasil pertanian warga seperti sayur dan ikan hasil tangkapan nelayan setempat maupun daging dan sebagainya bisa diterima (dibeli) oleh pihak perusahaan.

Karena dengan hasil pertanian dari warga itu, yang dijual kepihak perusahaan akan secara langsung bisa menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat setempat.

Demikian pula nantinya apabila pihak perusahaan tidak mau menerima itu, maka ini juga akan menjadi masalah.

“Oleh sebab itu saya selaku wakil ketua komisi III Provinsi Kalimantan Utara berharap pembangunan PLTA tersebut dapat memanusiakan manusia yang ada disitu, dan pembangunan nya betul-betul sangat berdampak positif bagi masyarakat secara luas, ” pungkas Fenry.

Yang tidak kalah penting lagi, seperti yang disampaikan warga, nantinya apakah PLTA akan menggratiskan listrik bagi warga sekitarnya. “Itu juga menjadi pertanyaan mereka soal komitmen dari perusahaan dan negara terkait dengan itu, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Hadiri Agenda Musrenbang, Mansyah Paparkan Program Pokir DPRD

Published

on

Mansyah MIM SH anggota DPRD Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Mansyah SH anggota DPRD Bulungan, Rabu 25/1/2/2023 kemarin, berkesempatan memaparkan beberapa program pembangunan melalui anggaran aspirasinya di acara Musrenbang Kelurahan Tanjung Palas Hilir, kecamatan Tanjung Palas.

Usai acara dilaksanakan, kepada media ini ia mengungkapkan, bahwa dari para ketua RT banyak mengusulkan pembangunan.

“Hanya saja di acara ini saya hanya memaparkan anggaran Pokir dari anggota dewan, jangan sampai nantinya program yang akan dilaksanakan tumpang tindih dengan program yang dari kelurahan, ” ujarnya.

Menurutnya, selain dia ada beberapa anggota dewan yang mengarahkan Pikirnya ke Kelurahan Tanjung Palas Hilir. Diantaranya peningkatan jalan Hj Kasnah, hibah langgar atau mushola Al Ikhsan, bantuan alat tangkap nelayan seperti ketinting dan pukat.

Sebelum digelarnya Musrenbang kelurahan Tanjung Palas Hilir, memang sudah banyak usulan masyarakat yang disampaikan. Seperti usulan tambatan perahu nelayan dan perluasan langgar Lebong.

“Kalau di RT nya pak Masril mengusulkan pembangunan drainase, ” tutur Mansyah.

Yusak Silvanus S Sos Sekretaris Kecamatan Tanjung Palas.

Secara terpisah Sekretaris Kecamatan Tanjung Palas, Yusak Silvanus S Sos, kepada media ini menegaskan, untuk Aplikasi SIPD Kabupaten Bulungan belum diluncurkan, “apakah sudah siap atau tidak saya belum mendapat informasi lagi, ” kata Yusak.

Kalau memang belum bisa diinput ke SIPD saat acara Musrenbang Kecamatan pada tanggal 8 Pebruari nanti, apakah input secara manual pihak kecamatan masih menunggu instruksi dari Bappeda.

“Terkait data valid usulan baru bisa diketahui pada tanggal 8 Pebruari nanti, ” tutup Yusak. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending