Berita DPRD Kaltara
Inflasi Diibukota Kaltara Tinggi, Ketua DPRD Minta Forkompinda Duduk Satu Meja
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, meminta persoalan inflasi yang terjadi di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara di stressing, khususnya pada barang sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat.
“Sebenarnya kondisi seperti ini bisa saja terjadi disetiap wilayah di Indonesia, pada saat ini kebetulan terjadinya Inflasi tersebut Kabupaten Bulungan yang kena, jadi hal ini harus ditekan bila perlu sampai normal kembali seperti sediakala, ” kata Albert sapaan akrab ketua DPRD Kaltara kepada media ini diruang kerjanya, Selasa, 6/12/2022.
Untuk itu tambahnya, perlu peninjauan lapangan terhadap kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) tersebut seperti apa. “Karena diketahui dampak inflasi di Kaltara ini terjadi di Bulungan dan Tarakan, itu harus segera diatasi, ” ujarnya.
Dimana sesuai informasi yang diterima dari BI bahwa salah satu penyumbang Inflasi tersebut adalah kenaikan biaya transportasi. Serta aksesibilitas jalan darat dari arah Berau Kalimantan Timur menuju wilayah-wilayah yang ada di Kaltara belum maksimal. Lantaran ada beberapa bagian yang masih sulit untuk dilewati terutama pada saat musim hujan.
Karenanya pemerintah perlu menurunkan tim Pengendali Inflasi Daerah kelapangan. Selanjutnya dari stressing yang dilakukan harus secara komprehensif pula, supaya hasilnya bisa maksimal.
Sekaligus mereka memantau dan mengidentifikasi permasalahan, bawa apakah penyebabnya ada pada masalah transportasi atau ketersedian barang kebutuhan yang terbatas atau tidak lancar distribusinya.
Demikian pula kalau memang distribusinya bermasalah berarti ongkos transportasinya yang harus disubsidi. “Salah satu caranya ya kita harus menstressing terhadap 9 bahan pokok dimaksud, ” imbuhnya.
Artinya kita harus rill time, bahwa perlu ada informasi yang menyatakan bahwa sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang ada dipasar disampaikan segera kepada publik. Barulah bisa dilihat dan dinilai bahwa ada beberapa komoditas yang meningkat harganya.
Persoalan penyebab nya juga harus dicari akar permasalahan nya. Selain dari dampak kemelut antara Rusia dan Ukraina yang menjadi salah satu pemicu persoalan ekonomi dunia juga berdampak ke Kaltara.
Karena itu disaran kan seluruh stake holder terkait, termasuk Forkompinda duduk bersama guna melihat kondisi rill yang terjadi dilapangan seperti apa.
Nah setelah ditemukan penyebabnya, selanjutnya apa langkah konkret yang dilakukan seperti apa. Nah ini yang belum ada win-win solution nya seperti apa.
Menyoal perlunya digelar pasar murah, menurut Albert juga merupakan bagian dari salah satu kegiatan dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dari sisi daya beli. Namun ini tidak setiap saat bisa dilakukan, yang terpenting adalah persoalan distribusi yang dilancarkan dan harus murah, “bila harus disubsidi ya harus pada bidang transportasinya, ” tegas Alberthus Stefanus Marianus ST. * jk/kjs.
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
September 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Program Pendidikan Siswa Qur’ani Cetak Polwan Berprestasi Dengan Keagamaan Kuat
DPRD Mendukung Program Pemkab Untuk Menjadikan “Bulungan Berdaulat Pangan”
1 Unit Mobil Ambulance Dari Bupati Bulungan Untuk Kecamatan Peso
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Petani Jagung Tanjung Buyu Puji Kepedulian PT PKN
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Ragam Kaltara2 weeks agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Bulungan4 days agoButuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
-
Kaltim2 weeks agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Bulungan6 hours agoPT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H