DPRD Kaltara
Inflasi Diibukota Kaltara Tinggi, Ketua DPRD Minta Forkompinda Duduk Satu Meja
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, meminta persoalan inflasi yang terjadi di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara di stressing, khususnya pada barang sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat.
“Sebenarnya kondisi seperti ini bisa saja terjadi disetiap wilayah di Indonesia, pada saat ini kebetulan terjadinya Inflasi tersebut Kabupaten Bulungan yang kena, jadi hal ini harus ditekan bila perlu sampai normal kembali seperti sediakala, ” kata Albert sapaan akrab ketua DPRD Kaltara kepada media ini diruang kerjanya, Selasa, 6/12/2022.
Untuk itu tambahnya, perlu peninjauan lapangan terhadap kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) tersebut seperti apa. “Karena diketahui dampak inflasi di Kaltara ini terjadi di Bulungan dan Tarakan, itu harus segera diatasi, ” ujarnya.
Dimana sesuai informasi yang diterima dari BI bahwa salah satu penyumbang Inflasi tersebut adalah kenaikan biaya transportasi. Serta aksesibilitas jalan darat dari arah Berau Kalimantan Timur menuju wilayah-wilayah yang ada di Kaltara belum maksimal. Lantaran ada beberapa bagian yang masih sulit untuk dilewati terutama pada saat musim hujan.
Karenanya pemerintah perlu menurunkan tim Pengendali Inflasi Daerah kelapangan. Selanjutnya dari stressing yang dilakukan harus secara komprehensif pula, supaya hasilnya bisa maksimal.
Sekaligus mereka memantau dan mengidentifikasi permasalahan, bawa apakah penyebabnya ada pada masalah transportasi atau ketersedian barang kebutuhan yang terbatas atau tidak lancar distribusinya.
Demikian pula kalau memang distribusinya bermasalah berarti ongkos transportasinya yang harus disubsidi. “Salah satu caranya ya kita harus menstressing terhadap 9 bahan pokok dimaksud, ” imbuhnya.
Artinya kita harus rill time, bahwa perlu ada informasi yang menyatakan bahwa sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang ada dipasar disampaikan segera kepada publik. Barulah bisa dilihat dan dinilai bahwa ada beberapa komoditas yang meningkat harganya.
Persoalan penyebab nya juga harus dicari akar permasalahan nya. Selain dari dampak kemelut antara Rusia dan Ukraina yang menjadi salah satu pemicu persoalan ekonomi dunia juga berdampak ke Kaltara.
Karena itu disaran kan seluruh stake holder terkait, termasuk Forkompinda duduk bersama guna melihat kondisi rill yang terjadi dilapangan seperti apa.
Nah setelah ditemukan penyebabnya, selanjutnya apa langkah konkret yang dilakukan seperti apa. Nah ini yang belum ada win-win solution nya seperti apa.
Menyoal perlunya digelar pasar murah, menurut Albert juga merupakan bagian dari salah satu kegiatan dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dari sisi daya beli. Namun ini tidak setiap saat bisa dilakukan, yang terpenting adalah persoalan distribusi yang dilancarkan dan harus murah, “bila harus disubsidi ya harus pada bidang transportasinya, ” tegas Alberthus Stefanus Marianus ST. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan nota penjelasan 9 rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Bulungan di Ruang Sidang Datu Adil pada Senin (25/11). Salah satunya yaitu raperda perubahan konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai implementasi Pasal 314 huruf b UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Dijelaskan perubahan nama tersebut untuk memperkuat peran BPR dalam menggerakkan perekonomian daerah serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bulungan. Sebanyak 8 raperda lainnya yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bulungan Tahun 2024 – 2044, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tenaga Kerja Lokal, Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan.
Terkait raperda tentang tenaga kerja lokal, Bupati menyampaikan hal tersebut untuk mendukung fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan hingga melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Bupati tidak ketinggalan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bulungan Tahun 2025 serta pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda APBD Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Ditegaskan, Propemperda tahun 2025 yang telah disusun tersebut merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif, di mana setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan memiliki orientasi pada kepentingan publik, peningkatan pelayanan, serta mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.
APBD 2025 sebagai instrumen utama untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah juga telah melalui tahapan yang komprehensif, termasuk pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Disebutkan, prioritas alokasi APBD 2025 telah disesuaikan dengan program strategis yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta program-program prioritas di Bulungan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan. * (dkip/jk/kjs).
TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna, Selasa (05/11/2024).
Rapat Paripurna yang diselenggarakan secara internal tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., dan Wakil Ketua, H. Muddain, S.T serta dihadiri Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD beserta Staf Sekretariat DPRD Kaltara.
Alat kelengkapan merupakan instrumen dalam menjalankan agenda kedewanan sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sekretaris DPRD Prov. Kaltara, Mohammad Pandi membacakan susunan keanggotaan AlatDPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Jabatan 2024-2029.
AKD yang ditetapkan adalah Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.
Dengan telah terbentuknya seluruh AKD maka pelaksanaan seluruh agenda kedewanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sudah bisa berjalan secara efektif.
Demikian Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Jabatan 2024-2029 untuk Komisi, Banmus, Bapemperda, serta Komposisi Keanggotaan Badan Kehormatan.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Sementara Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, hadir dalam undangan simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota untuk Pilkada 2024, Kamis (31/10/24).
Dalam kesempatan tersebut, Nasir berpesan kepada KPU Kaltara agar memastikan proses pencoblosan dan perhitungan suara pada hari H berjalan lancar, tanpa ada celah pelanggaran hukum yang dapat merugikan proses demokrasi.
Ia juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan signifikan yang dilakukan oleh KPU, salah satunya adalah perubahan tempat duduk di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perubahan ini mencakup pengaturan posisi saksi dan elemen lainnya. Selain itu, sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap juga telah dikembangkan untuk memudahkan perhitungan suara, dengan tujuan menciptakan pemilu yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun konsolidasi dan memberikan pemahaman yang mendetail mengenai teknis pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
Dengan adanya simulasi ini, diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi untuk mensukseskan Pilkada 2024 demi terciptanya pemilihan yang aman, transparan, dan berkualitas. (hms/jk/kjs)
-
DPRD Bulungan2 weeks agoWarga Tanjung Palas Timur Minta Akses Jalan Tanjung Selor – Tanah Kuning di Perbaiki
-
DPRD Bulungan1 week ago
SDN 002 TPT Butuh Penambahan RKB, SDN 004 dan SMPN 2 Gedungnya Belum Ada Pagar
-
DPRD Bulungan2 weeks agoButuh Penambahan Ruang Kelas Baru di SMPN Kecamatan Tanjung Palas Timur
-
DPRD Bulungan2 weeks agoLapangan Sepakbola di Tanjung Palas Bulungan Perlu Ditambah