Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Anggaran Tahun 2023 Kaltara Masih Dalam Tahap Pembahasan

Published

on

Alberthus Stefanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Tahapan pembahasan anggaran tahun 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TIm Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Utara terus berjalan.

Usai pembahasan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, kepada Wartawan, Selasa, 16/11/2022 mengatakan, yang kita laksanakan saat ini hanya dinamika biasa karena proses pembahasan maka ada hal-hal yang menjadi koreksi bersama. Contoh ada yang diprediksi kan masuk dalam anggaran seperti PI 10 Persen sekarang terhambat. Sehingga ini mempengaruhi dari nilai total pendapatan.

Jadi hal ini yang sedang didalami, baik oleh Banggar Legislatif maupun tim TAPD. Artinya dengan ini juga akan merubah KUA PPAS yang tadi diprediksi PI bisa masuk tapi ternyata belum bisa.

Nah ini juga menjadi audit tim Banggar kemudian direvisi lah PPAS nya. ” Itu saja tahapan nya dan sesuai on the track saja, ” tukas Albert

Setelah itu, lanjutnya, maka tahapan nya adalah nota pengantar dari pemerintah. Setelah itu akan ada tanggapan dari fraksi-fraksi.

Kemudian tanggapan kembali dari pemerintah lalu memasuki tahapan kesepakatan dan persetujuan bersama.

Untuk keseluruhan angaran tahun 2023 yang akan datang kata Albert, Provinsi Kaltara bisa mencapai Rp 3 Triliun lebih, dan jumlah itu kurang lebih prediksi diawal dulu.

Karena dari PI 10 Persen ini belum bisa dimasuk kan sekarang, mungkin dalam perjalanan bisa lantaran ada hal-hal teknis dari PT Migas Kaltara Jaya (MKJ), serta seperti apa dinamika itu nanti maka selanjutnya masih ada proses yang harus diurus.

“Sementara ini sesuai besaran angaran Rp 2, 8 170 Triliun itu saja yang dibahas, ” tutup Albert.

Usai pembahasan, secara terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr H Suriansyah M AP selaku ketua tim TAPD Pemprov mengatakan, bahwa sesuai tahapan Gubernur Kaltara bersama DPRD sudah menandatangani KUA PPAS yang disampaikan oleh pemerintah ke dewan. Maka tahapan selanjutnya adalah menuju kepada penyampaian nota keuangan.

“Dimana hari ini sudah ada pertemuan antara Banggar dan TAPD untuk itu, ” ujar Suriansyah.

Hanya memang ungkapnya, karena ada dokumen yang belum lengkap maka diskor dulu dan akan ada lagi pertemuan berikutnya.

Menyinggung prosentase belanja langsung dan tidak langsung, Sekprov mengaku tak pegang data konkret, ” data lengkap ada di BKAD, ” ujarnya.

Karena tahapan masih berjalan lanjutnya, pihaknya masih akan terus mengkoreksi data yang ada. Khususnya disektor pendapatan dan belanja daerah.

“Sampai pada akhirnya pada penyampaian nota keuangan nanti, ” imbuhnya.

Saat ini tambahnya, masih pihaknya masih dalam tahap melengkapi dokumen, karena sedang ada pengisian Rencana Kerja Anggaran (RKA), input oleh masing-masing OPD, mudah-mudahan itu bisa segera cepat diselesaikan.

Setelah lengkap baru kembali dilaporkan kedewan untuk dijadwalkan. “Harapan nya dalam perjalanan nya anggaran kita bisa bertambah, ” tutup H Suriansyah. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Minta CSR Perusahaan Ikut Sukseskan Porprov

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Stefanus Marianus ST (tengah) bersama para atlet yang siap berlaga di Porprov Kaltara 1.

TARAKAN – Persoalan pendanaan selama ini jadi kendala Cabang Olahraga (Cabor) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) mengirimkan atlet mengikuti berbagai kejuaraan. Untuk bisa mengikuti kejuaraan, orangtua atlet terpaksa harus merogoh kantong pribadi.

Hal itu menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus, menyarankan supaya cabor maupun Koni tidak terlalu tergantung kepada pendanaan dari pemerintah dalam pembinaan maupun memberangkatkan atlet.

“Ini sebenarnya kan perlu pematangan di tingkat Koni kita, semuanya itu kan juga disamping masalah pembiayaan ada juga fasilitas-fasilitas. Kita maklumi bersama dalam tahapan awal ini kan dari sisi pendanaan, support dari pemerintah juga kan harus kuat,” kata Albertus¬† beberapa waktu lalu.

Disamping itu, kata Albert sapaan akrap Albertus cabor maupun Koni juga harus memanfaatkan dan menggandeng perusahaan yang beroperasi di Kaltara. Melalui dana CSR, perusahaan bisa membantu pendanaan dalam pembinaan maupun mengirim atlet untuk mengikuti kejuaraan diluar Kaltara.

“Ini perlu dilakukan kawan-kawan yang ada di KONI, bagaimana memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada bekerja di Provinsi Kaltara ini sebagai rekanan. Kita harapkan itu CSR-CSR nya bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan olahraga juga,” ujar politisi PDIP.

Makanya ditekankan Albert, pengurus cabor maupun Koni perlu terobosan untuk menyelesaikan persoal pendanaan. Sehingga pembinaan maupun mengirim atlet tidak bergantung terus kepada anggaran pemerintah.

“Sebenarnya saya rasa perlu terobosan-terobosan kepada pengurus, kalau ada hal-hal yang konkret dengan masalah pendanaan dan pendanaan ini banyak, fasilitas, kemudian nanti pembinaan dan sebagainya. Itu perlu juga hal-hal yang ada interaksi dengan perusahaan-perusahaan yang memang bekerja ditempat kita,” pungkas Albert.

Langkah awal, ditambahkan Albert perusahaan diharapkan kedepan dalam memberikan bantuan melalui CSR tidak berupa bentuk uang, tetapi sarana dan prasarana yang bisa mendukung pengembangan olahraga.

“Langkah awalnya mungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam CSR nya tidak dalam bentuk hanya uang saja, tetapi mungkin bisa membuka fasilitas-fasilitas apa yang bisa diberikan,” pesan Albert.

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah sekarang sifatnya tentatif. Makanya pengurus Koni secara profesional membuat usulan yang menyesuaikan dengan kondisi anggaran.

“Jadi tinggal pengurus dari Koni ini bisa secara profesional membuat tahapan usulan yang memang benar-benar menyesuaikan kondisi-kondisi dalam satu tahun itu kegiatan event-event itu seperti apa, ini kan harus bisa diprediksi. Baik untuk peningkatan kualitas kita di dalam maupun pada event-event nasional,” beber Albert.

Sementara itu, persoalan pendanaan menjadi kendala cabor mengirimkan atletnya mengikuti berbagai kejuaraan diluar Kaltara. Kondisi tersebut, membuat cabor dan orangtua atlet harus merogoh kantong pribadi.

Salah satunya cabor Taekwondo yang akan mengikuti Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) Taekwondo Zona 4 se-Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). TI Kaltara mengirim 24 atletnya menggunakan dana patungan orangtua atlet untuk bertanding agar bisa mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Hal serupa juga dialami atlet renang Kota Tarakan yang mewakili Kaltara Zefanya Emmanuela Yus. Ia kesulitan pendanaan untuk bisa berangkat mengikuti SEA Age Group Swimming Championships 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Beruntung Zefanya mendapat dukungan dari Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dan bisa berangkatnya bergabung dengan atlet renang lainnya mewakili Indonesia. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Posisi Kaltara Bukan Penyangga Melainkan Sebagai Pintu Masuk ke IKN

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Kalimantan Utara,

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara, Alberthus Stefanus Marianus ST, menyebut, Provinsi ke 34 di Indonesia ini bukan lagi sebagai penyangga, melainkan sebagai pintu masuk utama ke ibukota Negara (IKN) bila kelak dipindahkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Tentu sebagai pintu masuk, harus ada kajian yang komprehensif, serta polesan pembangunan yang memadai dengan berbagai fasilitas.

“Ini harapan kita jadi mulai sekarang Kaltara harus berbenah disegala bidang, ” ungkapnya.

Kenapa lanjut Albert, karena posisi Kalimantan Utara merupakan satu kesatuan dengan Penajam Paser Utara dimana ibukota negara akan dipusatkan.

“Pembangunan fisik dan lain nya di IKN harus berlanjut, siapapun kelak yang memimpin Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ” ujar Albert. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Pembahasan Penyempurnaan Draf Ranperda Kaltara di Gelar

Published

on

Dr H Syamsudin Arfah.

TARAKAN – Anggota DPRD Prov.Kaltara yang tergabung dalam Pansus IV DPRD Prov.Kaltara kembali melakukan pertemuan dalam rangka Rapat Pembahasan Penyempurnaan Draf Ranperda Penyelanggaraan Pendidikan dan Ranperda Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu(16/11/22) ini selain dihadiri oleh wakil ketua Andi Hamzah dan Anggitaa Pansus,turut hadir juga Tim Pakar, Biro Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.Kaltara, Disdikbud Kaltara Cab.Tarakandan Perwakilan Sekolah SMK di Tarakan.

Acara dibuka oleh Syamsuddin Arfah selaku ketua Pansus Ranperda Penyelenggara Pendidikan dan Ahmad Djufrie ketua Pansus Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun maksud dan tujuan dalam pertemuan ini ialah membahas data-data penunjang masalah masalah yang dihadapi yang dipaparkan oleh perwakilan masing-masing Mitra dan OPD yang hadir dan membahas bersama soluis yang dapat diambil dalam Penyempurnaan draf Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Draf Ranperda Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prov. Kaltara. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending