TANJUNG SELOR – Tahapan pembahasan anggaran tahun 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TIm Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Utara terus berjalan.
Usai pembahasan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, kepada Wartawan, Selasa, 16/11/2022 mengatakan, yang kita laksanakan saat ini hanya dinamika biasa karena proses pembahasan maka ada hal-hal yang menjadi koreksi bersama. Contoh ada yang diprediksi kan masuk dalam anggaran seperti PI 10 Persen sekarang terhambat. Sehingga ini mempengaruhi dari nilai total pendapatan.
Jadi hal ini yang sedang didalami, baik oleh Banggar Legislatif maupun tim TAPD. Artinya dengan ini juga akan merubah KUA PPAS yang tadi diprediksi PI bisa masuk tapi ternyata belum bisa.
Nah ini juga menjadi audit tim Banggar kemudian direvisi lah PPAS nya. ” Itu saja tahapan nya dan sesuai on the track saja, ” tukas Albert
Setelah itu, lanjutnya, maka tahapan nya adalah nota pengantar dari pemerintah. Setelah itu akan ada tanggapan dari fraksi-fraksi.
Kemudian tanggapan kembali dari pemerintah lalu memasuki tahapan kesepakatan dan persetujuan bersama.
Untuk keseluruhan angaran tahun 2023 yang akan datang kata Albert, Provinsi Kaltara bisa mencapai Rp 3 Triliun lebih, dan jumlah itu kurang lebih prediksi diawal dulu.
Karena dari PI 10 Persen ini belum bisa dimasuk kan sekarang, mungkin dalam perjalanan bisa lantaran ada hal-hal teknis dari PT Migas Kaltara Jaya (MKJ), serta seperti apa dinamika itu nanti maka selanjutnya masih ada proses yang harus diurus.
“Sementara ini sesuai besaran angaran Rp 2, 8 170 Triliun itu saja yang dibahas, ” tutup Albert.
Usai pembahasan, secara terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr H Suriansyah M AP selaku ketua tim TAPD Pemprov mengatakan, bahwa sesuai tahapan Gubernur Kaltara bersama DPRD sudah menandatangani KUA PPAS yang disampaikan oleh pemerintah ke dewan. Maka tahapan selanjutnya adalah menuju kepada penyampaian nota keuangan.
“Dimana hari ini sudah ada pertemuan antara Banggar dan TAPD untuk itu, ” ujar Suriansyah.
Hanya memang ungkapnya, karena ada dokumen yang belum lengkap maka diskor dulu dan akan ada lagi pertemuan berikutnya.
Menyinggung prosentase belanja langsung dan tidak langsung, Sekprov mengaku tak pegang data konkret, ” data lengkap ada di BKAD, ” ujarnya.
Karena tahapan masih berjalan lanjutnya, pihaknya masih akan terus mengkoreksi data yang ada. Khususnya disektor pendapatan dan belanja daerah.
“Sampai pada akhirnya pada penyampaian nota keuangan nanti, ” imbuhnya.
Saat ini tambahnya, masih pihaknya masih dalam tahap melengkapi dokumen, karena sedang ada pengisian Rencana Kerja Anggaran (RKA), input oleh masing-masing OPD, mudah-mudahan itu bisa segera cepat diselesaikan.
Setelah lengkap baru kembali dilaporkan kedewan untuk dijadwalkan. “Harapan nya dalam perjalanan nya anggaran kita bisa bertambah, ” tutup H Suriansyah. * jk/kjs.
