Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Anggaran Tahun 2023 Kaltara Masih Dalam Tahap Pembahasan

Published

on

Alberthus Stefanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Tahapan pembahasan anggaran tahun 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TIm Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Utara terus berjalan.

Usai pembahasan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, kepada Wartawan, Selasa, 16/11/2022 mengatakan, yang kita laksanakan saat ini hanya dinamika biasa karena proses pembahasan maka ada hal-hal yang menjadi koreksi bersama. Contoh ada yang diprediksi kan masuk dalam anggaran seperti PI 10 Persen sekarang terhambat. Sehingga ini mempengaruhi dari nilai total pendapatan.

Jadi hal ini yang sedang didalami, baik oleh Banggar Legislatif maupun tim TAPD. Artinya dengan ini juga akan merubah KUA PPAS yang tadi diprediksi PI bisa masuk tapi ternyata belum bisa.

Nah ini juga menjadi audit tim Banggar kemudian direvisi lah PPAS nya. ” Itu saja tahapan nya dan sesuai on the track saja, ” tukas Albert

Setelah itu, lanjutnya, maka tahapan nya adalah nota pengantar dari pemerintah. Setelah itu akan ada tanggapan dari fraksi-fraksi.

Kemudian tanggapan kembali dari pemerintah lalu memasuki tahapan kesepakatan dan persetujuan bersama.

Untuk keseluruhan angaran tahun 2023 yang akan datang kata Albert, Provinsi Kaltara bisa mencapai Rp 3 Triliun lebih, dan jumlah itu kurang lebih prediksi diawal dulu.

Karena dari PI 10 Persen ini belum bisa dimasuk kan sekarang, mungkin dalam perjalanan bisa lantaran ada hal-hal teknis dari PT Migas Kaltara Jaya (MKJ), serta seperti apa dinamika itu nanti maka selanjutnya masih ada proses yang harus diurus.

“Sementara ini sesuai besaran angaran Rp 2, 8 170 Triliun itu saja yang dibahas, ” tutup Albert.

Usai pembahasan, secara terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr H Suriansyah M AP selaku ketua tim TAPD Pemprov mengatakan, bahwa sesuai tahapan Gubernur Kaltara bersama DPRD sudah menandatangani KUA PPAS yang disampaikan oleh pemerintah ke dewan. Maka tahapan selanjutnya adalah menuju kepada penyampaian nota keuangan.

“Dimana hari ini sudah ada pertemuan antara Banggar dan TAPD untuk itu, ” ujar Suriansyah.

Hanya memang ungkapnya, karena ada dokumen yang belum lengkap maka diskor dulu dan akan ada lagi pertemuan berikutnya.

Menyinggung prosentase belanja langsung dan tidak langsung, Sekprov mengaku tak pegang data konkret, ” data lengkap ada di BKAD, ” ujarnya.

Karena tahapan masih berjalan lanjutnya, pihaknya masih akan terus mengkoreksi data yang ada. Khususnya disektor pendapatan dan belanja daerah.

“Sampai pada akhirnya pada penyampaian nota keuangan nanti, ” imbuhnya.

Saat ini tambahnya, masih pihaknya masih dalam tahap melengkapi dokumen, karena sedang ada pengisian Rencana Kerja Anggaran (RKA), input oleh masing-masing OPD, mudah-mudahan itu bisa segera cepat diselesaikan.

Setelah lengkap baru kembali dilaporkan kedewan untuk dijadwalkan. “Harapan nya dalam perjalanan nya anggaran kita bisa bertambah, ” tutup H Suriansyah. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Minta Pemprov Kaltara Bantu Bankeu Pembangunan Jalan Masyarakat

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST.

– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.

TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.

“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.

Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.

” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.

Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.

Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.

Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.

Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Yancong, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi partai Gerindra.

TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).

Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.

Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

LKPj Pemprov Kaltara Tahun 2023 di Sampaikan ke DPRD

Published

on

LKPj tahun 2023 disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Alberthus Stefanus Marianus ST.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.

Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.

“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.

Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.

Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.

Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.

Continue Reading
Advertisement

Trending