Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Sidak Pasar Terkait Inflasi

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Stefanus Marianus ST berbincang dengan Para pedagang dipasar Tanjung Selor.

TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat bersama Tim TPID pada hari Senin (19/09), Ketua DPRD Prov. Kaltara bersama anggota DPRD Prov. Kaltara melakukan sidak harga sembako di pasar induk tanjung selor, pada hari selasa (20/09/22).

Tujuan kita kesini adalah Kita hanya mencari informasi yg real, apa yg menyebabkan inflasi di kota Tanjung selor mencapai angka 7,2%. Dan salah satu awalnya adalah mengetahui harga-harga bahan pokok di pasar,” katanya.

inflasi Tanjyng Selor termasuk tertinggi nasional atau nomor tiga setekah Luwuk dan Jambi.

Didampingi oleh Kepala Dinas Perindagkop Prov kaltara, sidak tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung harga dan situasi pasar, serta mencari penyebab inflasi yang terjadi di Tanjung Selor.

Usai melakukan sidak, Ketua DPRD Prov. Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST menyampaikan pendapatnya.

Dari beberapa pedagang yang DPRD tanya langsung ditemukan bahwa harganya sangat fluktuasi, dikarenakan distributor mereka berbeda-beda, sehingga harga yang diberikan juga berbeda-beda, contohnya tadi seperti telur, beberapa ada yang langsung mengambil dari kandang, nah harganya jadi lebih murah. Ini yang perlu dikoordinasikan supaya petugas yang bagian operasi pasar bisa mengidentifikasi informasi sekecil informasi apapun itu.

“Kemudian dilakukan proses tracking, apabila penyebab kesimpulan akhirnya adalah transportasi, tinggal bagaimana kita dan pemerintah, perlu tidak melakukan subsidi khusus untuk transportasinya, yang menyangkut 9 bahan pokok,” katanya.

Selain itu juga selalu memprioritaskan produk dalam negeri, kita harus mencintai produk kita sendiri” jelasnya.

Disisi lain, Kepala Disperindagkop menyatakan komitmennya untuk tetap terus melakukan pengawasan.

Usai melakukan sidak ke pasar induk, rombongan bergerak menuju SPBU yang terletak di Sengkawit untuk memantau stok BBM yang selanjutnya akan direncanakan untuk melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending