DPRD Kaltara
Dampak Kenaikan BBM, DPRD Kaltara dan Pemprov Gelar RDP
TANJUNG SELOR – DPRD Prov. Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penyampaian dan Pembahasan Strategi dan Langkah Antisipatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Dampak Kenaikan Harga BBM Oleh Tim TPID Provinsi Kalimantan Utara.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kaltara pada hari Senin (19/09/22) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, ST. Dalam rapat hari ini, turut hadir Sekretaris Prov. Kaltara dan kepala OPD dari tim TPID serta BPS Prov. Kaltara.
Dalam rapat ini masih membahas terkait inflasi yang terjadi di Provinsi Kaltara, khususnya kota Tanjung Selor yang termasuk dalam tiga besar kota yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia.
Upaya menjaga stabilitas inflasi daerah yaitu dengan memberikan subsidi ongkos angkut barang agar harga terjangkau, termasuk dalam daerah pelosok, subsidi bahan pangan, pelaksanaan pasar murah, dan kemudian subsidi ongkos angkut penumpang.
Pada kesempatan ini Kepala BKAD Prov. Kaltara menyampaikan beberapa poin terkait penyaluran dana bantuan, salah satunya yaitu untuk penyaluran penyediaan bahan pangan berbasis sumber daya pangan lokal, persediaan pangan pupuk, penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi. Terkait permasalahan ini, BKAD Prov. Kaltara telah melakukan rapat koordinasi bersama tim TPID terkait penanganan inflasi ini.
Selain itu, kepala Dinas Perindagkop Prov. Kaltara menyampaikan bahwa pemantauan yang menjadi fokus pada kenaikan harga terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor, diantaranya pada Kota Tarakan terdapat di Gusher dan Pasar Tenguyun, sedangkan di Tanjung Selor terdapat di Pasar Induk.
Mengenai perkembangan harga, pihaknya telah melakukan pemantauan di pasar sampai pada hari ini, harga cabai yang biasanya naik, dikarenakan harga BBM naik, harga cabai menurun. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok, kota Tanjung Selor, KTT dan Malinau distribusi dilakukan melaui kota Samarinda. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, berdampak pula dengan naiknya harga barang. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan distributor agar BBM tidak menjadi faktor naiknya harga barang, pihaknya telah melakukan inovasi yaitu dengan menyiapkan stiker khusus kepada kendaraan distributor agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan BBM.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara Andi Hamzah menyampaikan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan terhadap produk luar sangat tinggi, sehingga beliau berharap agar sentra UMKM dapat lebih diberdayakan dan dimanfaatkan, mengingat lahan yang dimiliki di Kaltara sangat luas, sehingga harga-harga yang ada dapat lebih distabilkan.
“Mari kita gentorkan di Tahun 2023 terkait visi misi Gubernur untuk meningkatkan ketahanan pangan”. Ungkapnya.
Anggota DPRD Prov. Kaltara, Agung Wahyudianto menyampaikan saran agar Dinas Perindagkop dan Biro Ekonomi dapat memberikan secara real time harga bahan pokok, sehingga ketika kenaikan harga terjadi pihak Pemerintah dan DPRD
Kemudian Dinas Sosial Prov. Kaltara menyampaikan bahwa terkait penanganan kenaikan BBM ini, pihaknya telah menyalurkan BLT ke Kabupaten/Kota bagi warga miskin.
Biro Kesra Prov. Kaltara juga mengatakan bahwa telah melakukan pemberian bantuan rujukan kepada masyarakat kurang mampu, pemberian bansos berupa bantuan korban kebakaran, dan pemberian bantuan beasiswa Kaltara Unggul. Seluruh pemberian bantuan ini diutamakan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di provinsi akalimantan Utara.
Menutup pertemuan Rapat dengar Pendapat ini, Andi Hamzah menyampaikan bahwa untuk pendistribusian melaui SOA yang telah dipaparkan oleh Disperindagkop Prov. Kaltara, agar dilakukan pengawasan yang ketat sehingga pendistribusian yang dilakukan dapat tepat sasaran. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik
“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.
Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.
“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.
Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.
“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.
Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).
Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.
Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.
Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.
Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)
TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.
Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.
Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.
Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.
Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.
“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.
-
Kaltim2 weeks agoPerjuangkan Peningkatan Kesejahteraan, Forum Silaturahmi Hakim Adhoc Tipikor dan PHI Ibu Kota Nusantara serukan Gerakan Cuti Bersama
-
DPRD Bulungan1 week agoBesok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik
-
POLDA KALTARA2 weeks agoBinrohtal Rutin Polda Kaltara, Wujudkan Personel Polri Humanis yang Penuh Empati dan Dedikasi
-
DPRD Bulungan6 days agoUsai Dilantik, Riyanto Ketua DPRD Bulungan Langsung Tancap Gas Berkerja