Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Dampak Kenaikan BBM, DPRD Kaltara dan Pemprov Gelar RDP

Published

on

RDP DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemprov soal inflasi di Tanjung Selor.

TANJUNG SELOR – DPRD Prov. Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penyampaian dan Pembahasan Strategi dan Langkah Antisipatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Dampak Kenaikan Harga BBM Oleh Tim TPID Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kaltara pada hari Senin (19/09/22) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, ST. Dalam rapat hari ini, turut hadir Sekretaris Prov. Kaltara dan kepala OPD dari tim TPID serta BPS Prov. Kaltara.

Dalam rapat ini masih membahas terkait inflasi yang terjadi di Provinsi Kaltara, khususnya kota Tanjung Selor yang termasuk dalam tiga besar kota yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia.

Upaya menjaga stabilitas inflasi daerah yaitu dengan memberikan subsidi ongkos angkut barang agar harga terjangkau, termasuk dalam daerah pelosok, subsidi bahan pangan, pelaksanaan pasar murah, dan kemudian subsidi ongkos angkut penumpang.

Pada kesempatan ini Kepala BKAD Prov. Kaltara menyampaikan beberapa poin terkait penyaluran dana bantuan, salah satunya yaitu untuk penyaluran penyediaan bahan pangan berbasis sumber daya pangan lokal, persediaan pangan pupuk, penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi. Terkait permasalahan ini, BKAD Prov. Kaltara telah melakukan rapat koordinasi bersama tim TPID terkait penanganan inflasi ini.

Selain itu, kepala Dinas Perindagkop Prov. Kaltara menyampaikan bahwa pemantauan yang menjadi fokus pada kenaikan harga terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor, diantaranya pada Kota Tarakan terdapat di Gusher dan Pasar Tenguyun, sedangkan di Tanjung Selor terdapat di Pasar Induk.

Mengenai perkembangan harga, pihaknya telah melakukan pemantauan di pasar sampai pada hari ini, harga cabai yang biasanya naik, dikarenakan harga BBM naik, harga cabai menurun. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok, kota Tanjung Selor, KTT dan Malinau distribusi dilakukan melaui kota Samarinda. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, berdampak pula dengan naiknya harga barang. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan distributor agar BBM tidak menjadi faktor naiknya harga barang, pihaknya telah melakukan inovasi yaitu dengan menyiapkan stiker khusus kepada kendaraan distributor agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan BBM.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara Andi Hamzah menyampaikan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan terhadap produk luar sangat tinggi, sehingga beliau berharap agar sentra UMKM dapat lebih diberdayakan dan dimanfaatkan, mengingat lahan yang dimiliki di Kaltara sangat luas, sehingga harga-harga yang ada dapat lebih distabilkan.

“Mari kita gentorkan di Tahun 2023 terkait visi misi Gubernur untuk meningkatkan ketahanan pangan”. Ungkapnya.

Anggota DPRD Prov. Kaltara, Agung Wahyudianto menyampaikan saran agar Dinas Perindagkop dan Biro Ekonomi dapat memberikan secara real time harga bahan pokok, sehingga ketika kenaikan harga terjadi pihak Pemerintah dan DPRD

Kemudian Dinas Sosial Prov. Kaltara menyampaikan bahwa terkait penanganan kenaikan BBM ini, pihaknya telah menyalurkan BLT ke Kabupaten/Kota bagi warga miskin.

Biro Kesra Prov. Kaltara juga mengatakan bahwa telah melakukan pemberian bantuan rujukan kepada masyarakat kurang mampu, pemberian bansos berupa bantuan korban kebakaran, dan pemberian bantuan beasiswa Kaltara Unggul. Seluruh pemberian bantuan ini diutamakan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di provinsi akalimantan Utara.

Menutup pertemuan Rapat dengar Pendapat ini, Andi Hamzah menyampaikan bahwa untuk pendistribusian melaui SOA yang telah dipaparkan oleh Disperindagkop Prov. Kaltara, agar dilakukan pengawasan yang ketat sehingga pendistribusian yang dilakukan dapat tepat sasaran. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending