Berita DPRD Kaltara
Ketua DPRD Kaltara Siap Dorong Perda Bahasa
TANJUNG SELOR – Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Halimi Hadibrata, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Ali Kusno, anggota Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa dan Hukum melakukan kunjungan ke kediaman Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Albertus S.M.
Dalam kunjungan tersebut tim didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, Teguh Henry Susanto, beserta staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, Kamsah. Senin (29/8/2022).
Dalam kunjungan tersebut, Halimi Hadibrata menyampaikan beberapa hal kepada Albertus S.M. Pertama, permohonan dukungan DPRD Provinsi Kaltara terhadap upaya pengutamaan bahasa negara pada ruang publik dan dokumen resmi pada lembaga pendidikan, pemerintah, serta swasta. Kedua, pengusulan peraturan daerah tentang pengutamaan bahasa negara dan pelestarian bahasa daerah di Kaltara.
Ditambahkan Ali Kusno bahwa Kantor Bahasa Provinsi Kaltim siap memberikan dukungan pendampingan bahasa dalam penyusunan Peraturan Daerah (PERDA).
Menanggapi hal tersebut, Albertud S.M. memberikan tanggapan positif bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik dan dokumen lembaga perlu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.
Lebih lanjut, Albertus S.M., menyampaikan bahwa DPRD siap mengusung Perda bahasa dan sastra di Kaltara agar dapat direalisasikan melalui aspirasi DPRD. Selain itu, Albertus S.M., menyambut baik penawaran pendampingan penggunaan bahasa dalam penyusunan peraturan daerah dan diwacanakan menjadi bagian sinkronisasi peraturan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, Henry Susanto, mengusulkan kepada Ketua DPRD Provinsi Kaltara dan Kantor Bahasa Provinsi Kaltim agar didirikan balai bahasa di Provinsi Kaltara. Hal ini dilatarbelakangi dalam upaya pengembangan bahasa dan sastra di Kaltara masih menjadi tanggung jawab Kantor Bahasa Provinsi Kaltim. Gayung bersambut, Albertus S.M., dan Halimi Hadibrata mendukung dan siap bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara untuk mengusulkan pendirian balai bahasa di Kaltara ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh karena itu, Albertus S.M., mempersilakan untuk koordinasi lanjutan untuk dilakukan rapat dengar pendapat dengan melibatkan seluruh Komisi di DPRD Provinsi Kaltara.
Sementara itu, pada kesempatan diskusi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfah, menyambut baik berbagai upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh DPRD Provinsi Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, dan Kantor Bahasa Provinsi Kaltim dalam upaya pengutamaan bahasa negara dan pelestarian bahasa daerah di Kaltara. Hal itu merupakan bagian dari peningkatan layanan publik. Maria Ulfah menambahkan seandainya semua pelayanan umum di instansi pemerintah memperhatikan penggunaan bahasa yang santun tentu dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan di masyarakat.
Menutup diskusi malam itu, Halimi Hadibrata menyampaikan undangan kepada Albertus S.M., untuk berkenan memberi sambutan dan membuka acara Sosialisasi Hasil Analisis Data Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjungselor, Bulungan. Albertus S.M. menyambut baik dan menyatakan kesediaan hadir dalam acara tersebut. * jk/kjs.
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
Pemkab Bulungan Seriusi Pembangunan Landscape Kayan
September 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Program Pendidikan Siswa Qur’ani Cetak Polwan Berprestasi Dengan Keagamaan Kuat
DPRD Mendukung Program Pemkab Untuk Menjadikan “Bulungan Berdaulat Pangan”
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Petani Jagung Tanjung Buyu Puji Kepedulian PT PKN
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Ragam Kaltara2 weeks agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Bulungan4 days agoButuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
-
Kaltim2 weeks agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Bulungan10 hours agoPT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H