Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Bangunan Toko Indonesia di Krayan Diserahterimakan Kemasyarakat

Published

on

Yakob Palung Sh, anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PDI Perjuangan..

TANJUNG SELOR – Program Jembara atau jembatan udara unstuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menilai sudah cukup untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).

“Untuk program angkutan Jembara yang merupakan program pemerintah pusat kalau tidak salah melebihi dari 100 ton pertahun, jumlah ini dinilai sudah cukup ” kata Yakob Palung SH anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Aneh nya kata dia, walau program nya sudah berjalan, tapi sampai saat ini masyarakat masih bertanya kenapa harga sejumlah barang tersebut masih relatif mahal di Krayan. “Sampai-sampai harga gula pasir kalau memang itu barang subsidi paling tidak harganya harus sesuai harga perkiraan setempat yakni Rp 18.000/kilogram, tapi faktanya bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 40 ribu/kilogramnya.

Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar warga disana bisa menjangkau kabutuhan nya dengan harga yang murah.

“Solusinya untuk itu, Toko Indonesia yang sudah selesai dibangun oleh Pemprov Kaltara harus segera diserahterimakan kepada masyarakat untuk dikelola bersama pemerintah setempat, ” kata Yakob Palung.

Mengingat bangunan Toko Indonesia tersebut sudah lama rampung terbangun, serta bangunannya terlihat mantap. Karenanya dIharapkan DInas PUPR Perkim dan DIsperindagkop segera menyerahkan bangunan nya untuk dikelola.

“Sangat disayangkan karena sampai sekarang Toko Indonesia itu belum dioperasikan, ” tambah Yakob Palung.

Kalau ini ditangani dengan baik, persoalan harga barang yang selalu berubah-ubah itu bisa tertangani dengan baik pula. Serta akan terkontrol oleh pemerintah, “Terakhir harapan saya untuk semua pemangku kepentingan bisa meningkatkan kontrol khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat, terutama menyangkut pendistribusian barang secara adil dan merata disetiap desa yang ada, ” pungkas Yakob Palung .*jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending