– Terkait tuntutan warga tentang dugaan adanya pencemaran limbah batu bara
TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengusulkan dua rekomendasi atas tuntutan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Malinau.
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengatakan, saat ini pihaknya telah menindaklanjuti hasil dari pertemuan pada 1 Agustus 2022 lalu, yakni menjalankan tiga rekomendasi yang disepakati bersama pada saat itu.
“Salah satunya itu melakukan pertemuan bersama Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau. Niat kita ini hearing bersama, tapi mungkin karena alasan tertentu keduanya tidak bisa hadir,” ujar Albertus usai pertemuan dengan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Malinau, Senin (8/8).
Adapun dua rekomendasi itu terdiri dari mengimbau kepada Gubernur untuk menunjuk organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mengambil sampel air yang terindikasi tercemar untuk diuji laboratorium, dengan melibatkan perwakilan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Malinau dan tim independen.
“Kan masyarakat menyatakan bahwa air itu tercemar. Menurut kelompok masyarakat ini. Nah, ini yang kemudian coba dibuktikan dengan dilakukan pengujian,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Kedua, terkait kondisi jalan di Malinau Selatan yang merupakan tuntutan masyarakat untuk diaspal, akan diusulkan oleh DPRD Kaltara ke Gubernur dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu).
Disinggung mengenai apakah akan memanggil Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau lagi? Albertus mengatakan dalam mengawal ini, pihaknya tetap dengan konteks tertentu sebagai stakeholder tertentu, itu harus ada komunikasi.
“Karena ini menyangkut permasalahan yang sangat meresahkan. Kalau memang benar mereka melakukan hal yang tidak diinginkan, tentu ini akan berdampak juga terhadap semuanya. Ini juga harus diantisipasi,” pungkasnya. *Iw/jk/kjs.
