Berita Politik

Rakyat Tetap Menunggu Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Direalisasikan

Published

12 months ago

June 9, 2022

Banner (Infografis).

– Terminologi kebijakan politik (policy choice) bahwa janji politik (visi misi) adalah cerminan moralitas seorang pemimpin terpilih.

Esensi demokrasi pada dasarnya adalah menciptakan local choice dan local voice, yakni memunculkan artikulasi suara rakyat secara langsung dengan tujuan memberi kesempatan terbentuknya kekuasaan dari bawah bukan dari elit politik.

Memaknai esensi demokrasi melalui sistem pilkada dengan cara dipilih secara langsung merupakan sebuah proses politik yang harusnya menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa dalam demokrasi terdapat makna yang seimbang antara substansi dan prosedural.

Pilkada bukan sekedar prosesi atau ritus politik tetapi menjadi medan pertarungan antar kekuatan politik di masyarakat. Dimana masyarakat harus belajar tentang keterkaitan antara proses politik (Election choice) dan kebijakan publik (policy choice).

Proses politik adalah pilkada sedangkan kebijakan publik adalah janji politik (Visi dan Misi) kandidat terpilih.
Proses politik sudah dilalui, tinggal bagaimana kebijakan publik berupa janji politik (visi misi) harus diwujudkan dan diimplementasikan sehingga publik merasakan langsung manfaat keterpilihannya sebagai Kepala Daerah.

Terlepas dari latar belakang seorang Kepala Daerah berasal dari birokrat, pengusaha atau politisi yang penting memiliki integritas untuk menepati visi misi sebagai janji politik, sebab ingkar janji dalam politik bukan fenomena khas Indonesia.

Dalam terminologi agama, janji seseorang adalah cerminan moralitas dari definisi diri seseorang dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga dalam terminologi kebijakan politik (policy choice) bahwa janji politik (visi misi) adalah cerminan moralitas seorang pemimpin terpilih. Dalam etika politik demokrasi, janji politik (visi misi) adalah yang seharusnya sungguh-sungguh dipegang untuk direalisasikan menjadi kenyataan.

Mana kala janji diabaikan akibatnya demokrasi perwakilan mengalami disconnect electoral, yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dan yang diwakilinya. Esensinya adalah menjadi seorang pemimpin publik harus memiliki empati politik berupa kesediaan dan kerelaan untuk mewakafkan diri dan jiwanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkannya diperlukan pemimpin yang mumpuni dan berintegritas sehingga mampu memperbaiki sistem dan budaya secara bersamaan. Memperbaiki sistem tanpa perbaikan budaya kerja membuat orang bersiasat, budaya kerja tanpa dukungan sistem yang baik sulit terwujud sinergi kolaboratif.

Sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih sudah waktunya untuk keluar dari jebakan proses politik dengan segera menjalankan bentuk komitmen, konsistensi dan integritas yang menjadi janji politik (visi misi), atau sudah saatnya melaksanakan substansi politik itu sendiri berupa kebijakan publik. Seorang Kepala Daerah pemenang pilkada segera menempatkan dirinya sebagai core sistem pemerintahan baru dengan segudang rencana, setumpuk ide cemerlang dan berjibaku dengan waktu mewujudkan janji-janji politik (visi misi), tanpa mencari-cari alasan menjadi seorang apatis, perubahan menjadi hal yang complicated dan sulit.

Pasca Pilkada, sudah seharusnya kepala daerah terpilih memasuki ruangan semacam black box berupa visi, misi dan program termasuk tidak melupakan masalah alokasi dan distribusi sumber daya publik agar berkonversi ke dalam aksi lapangan sebagai momen pembuktian segala janji dilunasi atau sebaliknya hanya tinggal janji, manakala pembuktian diabaikan tidak menutup kemungkinan akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral.

Menjadi pemimpin publik (kepala daerah / wakil kepala daerah) secara sederhana sangat simpel yakni jadilah pemimpin yang amanah dan terpercaya, tunaikan apa yang sudah dijanjikan, karena itulah jalan untuk memperoleh kemuliaan di hadapan masyarakat dan Allah SWT. *

Oleh : Dody Irsad Sudirman Dekan Fisipol Universitas Kaltara.

Politik

DPC PDI Perjuangan Bulungan Kaltara Gelar Rapat Konsolidasi

Published

2 weeks ago

May 22, 2023

Tim Redaksi

Markus Juk ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Senin sore, 22/5/2023 menggelar rapat konsolidasi, yang dipimpin langsung oleh ketua DPC, Markus Juk.

Hadir pada rapat tersebut seluruh Caleg dari daerah Pemilihan 1,2 dan 3 kabupaten Bulungan.

Rapat Konsolidasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

“Tujuan rapat ini adalah untuk mempererat antar seluruh Caleg, sekaligus menyatukan tujuan untuk kemenangan di Pileg 2024 yang akan datang, ” kata ketua DPC PDIP Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Markus Juk.

Menurutnya, sebagai ketua ia terus tanpa lelah mengajak seluruh Caleg untuk mendengar langsung sejauh mana hasil capaian kinerja setiap anggota, sekaligus meyakinkan bahwa Pileg 2024 mendatang sangat berat, oleh sebab itu disarankan kepada seluruh anggota untuk terus turun kebawah guna meyakin kan masyarakat.

Memperkenalkan calon Presiden dari PDIP yaitu, Ganjar Pranowo, DPR RI ada Bang Dedy Sitorus, bapak Alberthus Stefanus Marianus ST serta ibu Marianti dan saya sendiri sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil Bulungan – KTT, 25 orang Caleg untuk kabupaten Bulungan, ” kata Markus Juk.

Sementara itu, Barnabas Ibrahim SH, Caleg Dapil Tanjung Selor kepada media ini mengatakan, dirinya optimis untuk terus berjuang dengan bekal pengalaman sebagai warga yang berdomisili di wilayah Selimau dua Kelurahan Tanjung Selor Timur, yang sangat tertinggal pembangunan nya dibanding daerah lain di Kabupaten Bulungan.

Barnabas Ibrahim SH.

“Motivasi dan nilai perjuangan saya untuk maju sebagai Caleg dilatarbelakangi oleh pembangunan Selimau dua yang sangat terbelakang, jalan nya yang berlubang ditambah lagi belum adanya layanan air bersih, ” kata Barnabas Ibrahim. * jk.

Politik

Ini Dia Daftar Para Caleg PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Pileg 2024

Published

3 weeks ago

May 16, 2023

Tim Redaksi

Markus Juk (tengah) ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Secara resmi, beberapa waktu lalu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara mendaftarkan seluruh calon anggota legislatif (Caleg) nya ke KPUD.

“Dari tiga daerah Pemilihan (Dapil), Caleg kita keseluruhan nya berjumlah 25 orang, ” kata Markus Juk, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bulungan mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 16/5/2023.

Untuk Daerah Pemilihan Satu (Dapil 1), Calegnya antara lain, Kustaniah SE, Petrus Barth Singal, Barnabas Ibrahim SH, Martinus Surang SE M Si, Haposan Situmorang, Ani Risnawati A, Muhammad Rahman Irhami ST, Alfonsus Adil S Sos dan Rozana Bin Serang S Sos.

Pada Daerah Pemilihan Dua (Dapil 2), masing-masing, Wawan Widayanto, Obed Nego Pongleku, Intan Kesuma Wardhani S Sos, Agnes Mardianti SE, Heriyanto Siang, Mudrika, Abdul Halim Perkasa SH.

Sementara itu, untuk Daerah Pemilihan Tiga (Dapil 3), masing-masing, Fransiscus Hendi Kuswanto SH, Robed, Purani Jaui, Yancer Mariton S, Hermanus Yan Igau, Aisah Puspasari ST, Herbertus, Mendan Anye S Pd dan Kumala Sari SE.

Daftar nama-nama Caleg tersebut sesuai Surat Keputusan Nomor 605/KPTS/DPP/IV/2023, tentang Penetapan Calon dan Pengesahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, ditandatangani oleh ibu ketua umum Hj Megawati Soekarno Putri, ditetapkan di Jakarta, Tanggal ,30 April 2023.

“Mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, semoga pada Pileg nanti PDIP kembali unggul, ” tutup Markus Juk. * jk.

Politik

DPC Partai Demokrat Bulungan Mendukung Sikap DPP

Published

2 months ago

April 3, 2023

Tim Redaksi

Penyerahan berkas Perlindungan Hukum ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor Oleh DPC Partai Demokrat Bulungan

– AHY selaku Ketua Umum gelar konprensi Pers, seluruh kader dan simpatisan partai mengaku tetap solid.

TANJUNG SELOR – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Senin 3/4/2023, menggelar acara nonton bareng sekaligus menyimak pidato Politik Ketua Umum Partai, Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) terkait perkembangan situasi politik terkini, utamanya soal kehidupan demokrasi kita.

Dimana hasil rekaman pidato Politik AHY selaku ketua umum tersebut disampaikan oleh katua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulungan, Farida Silviawati ST, keredaksi media ini, melalui pesan WhatsAPP.

Lebih lanjut menurut AHY dalam konprensi persnya mengatakan, bahwa sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan drh Jhony Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat paska KLB abal-abal dan illegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu.

Kali ini mereka mengajukan peninjauan Kembali atau PK di Mahkamah Agung, PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 K TUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.

Alasan KSP Moeldoko mengajukan PK karena ia mengklim telah menemukan 4 novum atau bukti baru, kenyataan nya bukti yang diklim KSP Moeldoko itu bukan lah bukti baru, keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara nomor 150 K 2021 PTUN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021. Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memory atau jawaban atas pengajuan PK tersebut.

“Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar, pengalaman empiris menunjuk kan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawan. “Artinya skornya 16 kosong, “ beber AHY.

Dengan demikian dilihat dari kacamata hukum dan akal sehat kita tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini namun situasi hukum dinegeri ini sedang mengalami panca roba, tidak menentu ada ketidak pastian hukum, baru-baru ini contohnya tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu diakibatkan oleh tekanan politik pihak tertentu.

Manggapan Peninjauan Kembali (PK) SPK Moeldoko Di Mahkamah Agung, DPC Demokrat Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara melalui ketuanya,Farida Silviawati ST kepada media ini mengatakan, ia bersama jajaran nya mengawal proses hukum dengan tetap solid menjaga kedaulatan dan kehormatan partai dari upaya begal politik Moeldoko cs.

‘Mari menjaga Soliditas, militansi dan loyalitas Pengurus, kader dan simpatisan Demokrat, “ ajaknya.
Menurutnya, perjuangan secara politik melalui gerakan politik secara terstruktur dari tingkat DPC, PAC dan tingkat Ranting.

“Pada hari ini kehadiran seluruh jajaran Pengurus DPC, Fraksi, dan kader merupakan bukti loyalitas dan kesolidan kami semua untuk memberikan dukungan. untuk mengawal proses hukum terhadap gugatan Peninjauan Kembali Hukum Moeldoko Cs itu, “ tegasnya.* jk.

Salam Demokrat Jaya !!!
#AHY For 2024
#DPC Demokrat Bulungan