DPRD Bulungan
DPRD Bulungan Mendesak Perkampungan di Km 56 Jadi Desa Depenitif
– Minta OPD tekhnis menuntaskan persoalan batas desa Binai dan desa Sajau disegerakan.
TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, mendukung sepenuhnya penyeleaian batas desa Binai dan desa Sajau Tanjung Palas Timur oleh pemerintah.
Penyelesaian batas desa disegerakan, agar rencana pemekaran kampung di kilometer 56 batas Bulungan – Berau menjadi desa depenitif untuk memisahkan diri dari desa induknya desa Binai segera terwujud
“Harapan kita dinas tekhnis yang membidangi pemekaran dan batas desa di Pemkab Bulungan segera menyelesaikan sekaligus menjembatani penyelesaian tata batas antara desa Binai dan desa Sajau kecamatan Tanjung Palaa Timur, untuk mewujudkan perkampungan kilometer 56 sebagai desa depenitif, ” terang Rosana Bin Serang S Sos, anggota DPRD Kabupaten Bulungan, kepada media ini diruang kerjanya, Senin 30/5/2022 kemarin.
Bagaimanapun, lanjutnya, kampung di kilometer 56 desa Binai yang berada pas diperbatasan antara kabupaten Bulungan dan kabupaten Berau, harus bisa dengan leluasa membangun berbagai infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
“Sebagai pintu masuk dari arah Berau, Balikpapan dan Samarinda, sudah selayaknya perkampungan di km 56 dibangun sebaik-sebaiknya oleh pemerintah, ” ungkap Rosana.
Diketahui selama ini, tambah Rosana, untuk penyelesaian administrasi kependudukan selama ini warga kilometer 56, berurusan nya selalu ke desa Binai.
Memang kalau dilitinjau dilapangan, ternyata kampung di Km 56 tersebut petanya masuk kewilayah desa Sajau. Namun secara administrasi yang mengurus segala sesuatunya adalah desa Binai.
“Bahkan untuk anggaran nya selama ini selama beberapa tahun perkampungan di Km 56 tersebut menggunakan alokasi ADD nya desa Binai, ” ujar Rosana
Apalagi selama ini, kata Rosana lagi, yang mengurusi wilayah perbatasan antar kabupaten adalah warga kilometer 56 sendiri. Ini lah yang menjadi salah satu alasan agar persoalan yang ada segera diselesaikan dengan baik, supaya mereka bisa menentukan arah pembangunan nya disegala bidang.
Untuk penyelesaian tata batas desa tersebut, disaran kan desa Sajau dan desa Binai dipertemukan, agar ada titik temu, mengingat selama ini kedua belah pihak belum pernah duduk satu meja membahas masalah tersebut. *
Sumber : Humas Setwan.
Editor : Sahri.
DPRD Bulungan
Warga Tanjung Palas Minta Normalisasi Drainase Menyeluruh
— Dan pembangunan sheet pile tepian sungai berlanjut.
TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Reses perdana tahun 2024 Mansyah SH anggota DPRD Bulungan di Tanjung Palas, berhasil menyerap beberapa aspirasi masyarakat. Diantaranya permintaan warga terkait normalisasi drainase menyeluruh di kecamatan calon pusat ibukota Kabupaten Bulungan tersebut bila dikembalikan oleh pemerintah dimana tempatnya semula terbentuk.
“Kenapa harus normalisasi menyeluruh karena mulai dari Tanjung Palas Hilir hingga Tanjung Palas Hulu ada rangkaian drainasenya supaya nanti airnya bisa mengalir ke sungai Kayan saat musim hujan, ” kata Mansyah kepada media ini diruang kerjanya, Senin 25/11/2024.
Selanjutnya warga juga meminta jalan Mansyah menuju Karang Anyar ditingkatkan. Agar lebih dekat bila ingin menjangkau kelurahan tersebut.
Memang sudah ada pengurugan namun hanya beberapa meter saja. Diharapkan pada tahun anggaran mendatang pekerjaan urugan nya bisa berlanjut.
Warga yang bermukim didaerah pabrik juga mengusulkan lanjutan sheet pile tepian sungai Kayan. “Sebenarnya masalah sheet pile ini sudah lama di usul kan kepada Pemkab, sudah ada respon namun karena terbentur soal anggaran terpaksa ditunda, ” ujarnya.
Yang mana apabila terjadi pembangunan sheet pile maka harus ada pemindahan warga yang memang sudah lama bermukim ditepian sungai tersebut. Rumah-rumah mereka harus ada ganti rugi itu yang menjadi masalah nya.
“Namun saya sudah berkomunikasi dengan Bupati Bulungan soal ini, insha Allah pak Bupati akan mengupayakan anggaran nya tahun 2025 yang akan datang, mengingat anggaran Bulungan ada peningkatan sebesar Rp 2,4 Triliun, ” kata Mansyah. * (jk/kjs).
DPRD Bulungan
Mendesak Perubahan Sistem Penanganan Sampah di Kota Tanjung Selor
TANJUNG SELOR – Persolan sampah rumah tangga khususnya di wilayah kota seperti di Tanjung Selor, perlu edukasi yang lebih mengarah kepada perubahan sistem penanganan nya. Misalnya bagaimana khusus untuk membuang sampah bisa ditentukan pada jam-jam tertentu, supaya lebih memudahkan pengangkutan, dimana agar sampah-sampah tersebut tidak sempat berceceran dari tempat penampungan sementara.
Perihal itu terungkap saat berlangsungnya agenda Reses Adli Anshari ST MT, anggota DPRD Bulungan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir kecamatan Tanjung Selor belum lama ini.
“Contoh apabila sampah dibuang pada malam hari, baru paginya diangkut kadang-kadang sempat berceceran dijalan, ” kata Adli Anshari, ST MT anggota DPRD Bulungan kepada media ini kemarin.
Jadi terkait hal itu ujar Adli yang juga politisi Partai Golkar ini berulang-ulang mengatakan, untuk penanganan persampahan kota yang perlu diperhatikan adalah sistem penanganan nya.
Supaya tidak menimbulkan dampak, baik kepada lingkungan maupun kesulitan para petugas pengangkut sampah nya.
Selain itu, persolan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi atensi dan aspirasi warga. Ada beberapa titik khususnya di jalan Sudirman terus jalan Nangka, jalan Semangka dan jalan Bhayangkara ada beberapa titik lampu yang agak redup.
“Hal ini akan kita komunikasikan dengan dinas terkait bagaimana supaya lampu ini bisa dimaksimalkan penerangan nya, ” pungkas Asli Anshari ST MT. * (jk/kjs).
DPRD Bulungan
Nelayan Tanjung Palas Hilir Butuh Sentuhan Pembinaan dan Bantuan Alat Tangkap
TANJUNG SELOR – Untuk mengubah pola tangkap udang dan ikan, nelayan Tanjung Palas Hilir kecamatan Tanjung Palas berharap adanya perhatian pemerintah, untuk memberikan bantuan peralatan maupun pembinaan yang berkelanjutan
Aspirasi dan harapan nelayan tersebut disampaikan saat berlangsungnya agenda Reses Ito Isbandi S Pi anggota DPRD Bulungan di kelurahan Tanjung Palas Hilir beberapa waktu yang lalu.
Selain bantuan peralatan, menurut nya bagaimana hasil mereka ( nelayan, red) bisa ditampung, dengan harga yang baik, agar perekonomian nelayan tersebut meningkat dengan baik.
Berbicara alat tangkap, harus yang ramah lingkungan, seperti bubu, pukat dan jala. Supaya kelangsungan hidup ikan dan udang terus berkembang, yang pada gilirannya akan mensejahterakan nelayan itu sendiri. * (jk/kjs).
-
POLDA KALTARA6 days ago
Beri Rasa Aman dan Nyaman, Personel Ditsamapta Polda Kaltara Bantu Anak Sekolah di SDN 020 Tanjung Selor Menyebrang Jalan
-
Nasional3 days ago
Kapolri Tegaskan Hukuman Maksimal untuk Bandar Narkoba
-
POLDA KALTARA5 days ago
Antisipasi Bencana Alam Satbrimob Polda Kaltara laksanakaan Apel Siaga SAR
-
POLDA KALTARA1 week ago
Kapolda Kaltara Gelar Olahraga Bersama Dengan Masyarakat di Arena Car Free Day Tanjung Selor