TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, berharap Pemprov memperhatikan dan menyiapkan anggaran Pokir dewan, agar aspirasi atau usulan langsung yang disampaikan oleh masyarakat diwilayah daerah pemilihan (Dapil) nya bisa terakomodir.
“Untuk sekedar diketahui, kalau anggaran Pokir ada, maka setiap usulan langsung dari warga terkait pembangunan infrastruktur bisa terlaksana, kalau tak ada apa yang mau dikerjakan, ” kata Hj Ainun Farida, saat berbincang dengan media ini, Kamis, 19/5/2022.
Kalau pertanyaan nya kenapa anggaran Pokir harus diperjuangkan?, karena melalui ini lah setiap anggota dewan bisa meyakinkan konstituen nya. Bahwa setiap usulan menyangkut kepentingan umum bisa terlaksana melalui perjuangan wakil mereka di DPRD.
Jujur, dengan keseriusan mendengar apa yang diusulkan warga, mereka seakan punya harapan baru, “nah tegakah saya sebagai wakil mereka tidak memperjuangkan harapan yang disampaikan, ” ungkap Hj Ainun Farida.
Sementara itu, beberapa usulan yang disampai kan warga saat reses, banyak yang belum terealisasi. Ini lah yang harus menjadi atensi Pemprov untuk memikirkan bagaimana anggaran Pokir tersedia
“Kasian rakyat, rata-rata yang menyampaikan usulan saat kami reses warga kelas menengah kebawah yang memang membutuhkan pembinaan, ” imbuhnya
Dijelaskan nya, program melalui usulan cukup banyak, hanya saja secara langsung anggota dewan seperti dirinya memang tak punya anggaran atau uang sebanyak itu. “Kita mau beli alat yang diusulkan pakai apa, kalau anggaran nya turun kesetiap anggota lewat Pokir ada Insha Allah keinginan masyarakat semuanya akan terpenuhi, ” jelas nya.
Lebih lanjut Hj Ainun mengatakan, anggaran Pokir itu jauh sangat penting bagi setiap anggota dewan. Agar apa yang diusulkan saat reses bisa terlaksana sesuai harapan.
Jangan sampai akibat kurangnya perhatian untuk menganggarkan dana tersebut, mengakibatkan anggota DPRD terbeban secara politik, tak bisa mengakomodir apa yang diusulkan melalui setiap agenda reses.
“Lebih parahnya, masyarakat ada yang berani menuding bahwa kami hanya bisa menjanjikan tanpa bisa direalisasikan, ” ujar Hj Ainun Farida.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Pemprov sebagai mitra sejajar DPRD dalam melaksanakan jalan nya roda pemerintahan bisa memperhatikan dan menyiapkan anggaran Pokir dimaksud untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dan kegiatan yang akan dilaksanakan wajib pula dijelaskan bahwa anggaran yang digunakan melalui anggaran Pokir anggota DPRD
Artinya anggaran pokir itu harus ada disetiap OPD dilingkungan Pemprov sesuai tekhnis yang mereka bidangi.
“Soal Pokir ini juga diatur melalui aturan yang jelas jadi tak ada alasan untuk tidak diperhatikan, ” pungkas Hj Ainun Farida. *
Editor : Sahri.
