Berita Kaltara
Mendesak Gedung Kampus IAIN Kaltara Tetap Dibangun di Bulungan
Achmad Djufri SE MM : Agar ada pemerataan dan penyebaran perguruan tinggi negeri disetiap kabupaten kota di Kaltara.
TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan. Utara, H Achmad Djufrie SE MM, menilai, sebaiknya Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dibangun di Tanjung Selor ataupun di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan.
Agar ada pemerataan dan penyebaran perguruan tinggi di Kalimantan Utara, mengingat di Tarakan sendiri sudah ada Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan di Nunukan juga sudah ada Politekhnik Negeri Nunukan (PNN).
Dasar pemikiran lain, kata H Achmad Djufrie SE MM, kalau kampus IAIN di Bangun di Bulungan, nanti nya bisa memudahkan calon mahasiswa dari kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bila ingin melanjutkan pendidikan nya di IAIN Kaltara, disamping calon mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tana, Tidung, Malinau dan calon Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya).
“Kenapa saya bilang lebih mudah dan efisien bila kampus IAIN dibangun di Bulungan, karena baik Berau, KTT, Malinau dan Kabudaya masih satu daratan, lebih mudah dijangkau ketimbang harus menyeberang lagi ke Tarakan, ” kata Habib Achmad Djufrie kepada media ini melalui telpon selularnya, Rabu 26/1/2022.
Secara langsung pula nantinya keberadaan Kampus IAIN Kaltara, bisa sebagai penyangga Ibukota Negara di Penajam, Kalimantan Timur, karena berada di satu daratan.
Menyoal Rekomendasi yang sudah diterbitkan, ketua Komis IV ini mengatakan, semuanya masih bisa ditinjau ulang. Apalagi untuk penetapan nya masih belum ditentukan dengan Surat Keputusan yang mengikat untuk lokasi pembangunan Kampus IAIN tersebut.
“Jangan sampai perhatian untuk membangun di Ibukota Provinsi agak kurang, karena setiap ibukota itu sangat perlu untuk disiapkan berbagai fasilitas termasuk keberadaan Kampus perguruan tinggi negeri, ” jelas Achmad Djufrie.
Hasil investigasi media ini di Pemprov Kaltara, ternyata rencana atau dimana lokasi kampus IAIN kelak dibangun semua nya masih berproses. Artinya Bulungan dan Tarakan sama-sama masih berpeluang, semuanya tergantung pada kesiapan lahan yang memadai dan clear and clean. *
Reporter : Sahri
DPRD Kaltara
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan
— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).
Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.
Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.
Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.
Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.
Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.
Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.
Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
H Hamka Minta Pemkab Bulungan Pacu Serapan Anggaran
TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, H. Hamka, meminta pemerintah daerah bisa memacu realisasi kegiatan di triwulan II 2024, atau sepanjang Bulan April sampai Juni besok.
Dia mengungkapkan, triwulan II sudah berjalan selama satu bulan. Berkenaan itu, Pemkab Bulungan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus mempercepat proses tender berbagai kegiatan yang berjalan tahun ini.
“Sekarang sudah memasuki triwulan II, seharusnya proses tender sudah berjalan dan kegiatan bisa dilaksanakan, ini harus mendapat perharian, agar semua bisa selesai tepat waktu,” kata Hamka (4/5).
Realisasi pekerjaan diharap bisa lebih masif saat memasuki triwulan II tahun anggaran. Tujuannya agar kegiatan pembangunan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ketika sudah direncankana bisa berjalan dan dirasakan manfaatnya pada pertengahan tahun, jangan sampai baru bisa selesai akhir tahun, kasihan masyarakat harus menunggu,” jelasnya.
Atensi mengenai realisasi kegiatan dan keuangan senantiasa disuarakan oleh Hamka. Hal ini juga berkaitan dengan upaya menekan semaksimal mungkin angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
“Nominal silpa yang besar harus dihindari, awal nya memang perlu dikawal proses tender agar cepat selesai, sehingga kegiatan bisa terlaksana tepat waktu,” kata Hamka.
Berdasarkan hasil pemantauan DPRD Bulungan, ditemukan masih banyak kegiatan belum berjalan maksimal. Baik di tahap proses lelang maupun realisasi kegiatan di lapangan.
“Kami kembali mengingatkan agar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas bisa disegerakan. Seperti pada proyek peningkatan jalan, pembangunan dermaga, sektor pendidikan maupun kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. * adv/kjs.
-
Bulungan1 week ago
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Pilkada1 week ago
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Tokoh Kaltara2 weeks ago
Ternyata Rumah Singgah Untuk Keluarga Yang Mendampingi Pasien Rujukan ke RS Tarakan Sudah Lama Ada
-
Nasional1 week ago
September 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30