TANJUNG SELOR – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang SH., M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si mengikuti rapat paripurna ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.

Agenda tersebut untuk menyampaikan prioritas dalam penyusunan anggaran dan kebijakan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2023 dan 2024.

Hadir dalam Rapat Paripurna, Staf Ahli, Para Asisten , Forkopimda Prov Kaltara, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, serta Jurnalis dari sejumlah media.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif sejak awal pemerintahan mereka. Gubernur juga menekankan pentingnya kerjasama ini dalam mencapai visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Gubernur menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan rencana tahunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Rapat paripurna ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan rencangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023, dan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024,” kata Gubernur di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kaltara, Senin, (28/8).

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat paripurna ini adalah perhitungan inflasi di Provinsi Kaltara sejak tahun 2020. Gubernur menyampaikan bahwa inflasi di provinsi ini mengalami peningkatan, dengan persentase tertinggi mencapai 7,98 persen di Tanjung Selor pada tahun 2022.

“Meskipun ekonomi global masih menghadapi tantangan, diharapkan ada perbaikan pada tahun 2024. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen pada tahun tersebut,”ujarnya.

Selain itu, fokus utama pembangunan pada tahun 2024 adalah peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

Ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemprov Kaltara juga telah menetapkan sepuluh prioritas pembangunan untuk tahun 2024, termasuk pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan, pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional, serta peningkatan konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman. * dkisp/jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Program bantuan pertanian terus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya adalah dengan penyerahan alat bantu pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara.

Alat pertanian itu mencakup 4 hand traktor dan 75 hand sprayer yang akan dibagikan kepada beberapa kelompok tani yang ada di Kaltara.

Kabid Sarana-Prasarana DPKP Kaltara, Ramdhani mengatakan saat ini bantuan alat tani yang dimaksudkan sudah berada di kantor DPKP Kaltara dan tinggal menunggu jadwal penyerahannya.

“Semua alatnya sudah ada di kantor kita, tinggal kita buatkan jadwal yang tepat untuk penyerahannya dan kemungkinan akhir bulan ini atau bulan Agustus nanti baru bisa kita serah terimakan kepada kelompok tani,” kata Ramdhani belum lama ini.

Bantuan peralatan tani ini diserahkan ke beberapa kelompok tani dan puluhan petani sebagai penerimanya. Sehingga bantuan ini diharapkan dapat menunjang produktivitas hasil pertanian di Kaltara.

“Untuk hand traktor ada 4 kelompok tani yang akan menerima dan untuk hand spayer akan kita berikan ke masing-masing petani dapat satu hand spayer,” ujarnya.

Selain bantuan alat pertanian, di tahun 2023 ini juga ada 3 program bantuan jalan usaha tani dari DPKP Kaltara, dua jalan usaha tani di Kabupaten Bulungan dan satu jalan usaha tani di Kabupaten Malinau.

Hadirnya Jalan usaha tani ini juga nantinya diharapkan mempermudah para petani dalam mengelokah hasil panen pertaniannya.

“Programnya sudah berjalan dan saat ini masih prores pengerjaan dan jika nanti sudah selesai maka akan kita resmikan bersama Gubernur Kaltara, DPRD Kaltara dan Pejabat Daerah setempat,” tambahnya.

“Di sini beberapa program yang saya sebutkan tadi, semuanya dijalankan dengan menggunakan APBD Daerah, sehingga kita juga ingin program ini benar-benar bermanfaat bagi para petani Kaltara,” tuntasnya. * dkisp/jk/kjs.

TARAKAN – Jawaban cerdas Dr H Irianto Lambrie yang berpasangan dengan H Irwan Sabri SE, dengan nomor urut 2 (dua) di Pemilihan Gubernur Kaltara 9 Desember mendatang, disampaikan saat berkunjung dan bersilaturahmi dengan karyawan PT Mustika Aurora, terkait keluhan salah satu karyawan terkait kerusakan jalan lingkungan menuju pabrik tempat mereka berkerja.

Kendati perbaikan kerusakan itu bisa ditangani melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi disekitar jalan lingkungan yang rusak menuju pabrik, namun kedepan Irianto Lambrie juga menjanjiikan tetap memperhatikan kerusakan jalan yang dikeluhkan oleh para karyawan untuk prioritas diperbaiki sebagaimana mestinya.

“Seharusnya pihak perusahaan dapat lebih peka terhadap kondisi di lingkungan sekitar, ” ujarnya.

Soal perbaikan lanjutnya, tidak harus sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

“Untuk penerangan jalan itu tidak susah, apalagi ini kan di sekitar lingkungan perusahaan, dan Itu juga bagian dari perusahaan, yang dijamin oleh undang-undang tentang CSR,” imbuh Irianto Lambrie.

Meski jalan tersebut dalam kewenangan Pemerintah Kota Tarakan, perbaikan juga dapat dilakukan pihak swasta. Tentunya harus melewati persetujuan pemegang kekuasaan tertinggi di provinsi.

“Jadi jalanan boleh dibangun oleh swasta, meskipun aset pemerintah. Yang penting ada perjanjiannya, nanti kesepakatannya disetujui oleh gubernur. Tidak masalah,” tuturnya.

Karena di dalam undang-undang negara, gubernur memegang kekuasaan tertinggi di dalam aset. Jadi yang diputuskan gubernur dijamin oleh undang-undang. Asal, keputusan itu benar sesuai aturan.

Oleh karena itu seorang kepala daerah dalam mempelajari undang-undang pemerintahan sesuatu hal yang penting. Karena sebagian besar masalah terjadi akibat masih adanya kepala daerah yang belum memahami undang-undang secara utuh.

Irianto juga berjanji, setelah cuti kampanye ia berencana akan kembali menemui pihak perusahaan Mustika Aurora untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait masalah tersebut. * Nina/adv.