Connect with us

Berita Ruang Aspirasi

“Komunikasi Penanganan Wabah Memburuk, SMSI Ingatkan Kemenkominfo”

Published

on

Firdaus Ketua SMSI Pusat.

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercaayaan publik terhadap hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali pulih khususnya dalam kerangka penanganan wabah COVID-19 yang bermuara pada pemulihan ekonomi.

Tentu ini dengan sejumlah catatan yang melandasinya. Kerangka pertama, adalah dengan memfokuskan komunikasi pada satu pintu. Tidak lagi menggunakan banyak pintu, sehingga pesan dan kebijakan yang ditetapkan Presiden Jokowi sampai dan tidak menimbulkan kegamangan dan berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.

Sebenarnya, sambung Firdaus, pintu komunikasi paling strategis melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). ”Sayangnya hingga hari ini, Kominfo tidak memaikan peran itu. Tidak ada capaian maksimal yang diraskan masyarakat dengan hadirnya Kemenkominfo. Direct message dari Istana tidak sampai ke publik,” terang Firdaus, Rabu (4/8/2021).

Urusan data sebaran wabah COVID-19 di daerah hingga jumlah pasien yang terkontaminasi misalnya, semua bertumpu pada BNPB. Padahal, beban dan tugas BNPB bukan pada urusan menyebarkan data apalagi informasi. BNPB lebih pada proses penanganan kebencanan. Meski pun, kini COVID-19 juga masuk dalam urgensi kerja BNPB. Hingga saat ini, dari seribu lebih media yang tergabung di  SMSI, satupun belum ada yang tersentuh. Ini mungkin karena beratnya tugas BNPB.

Setelah BNPB, tugas yang berat dari sisi komunikasi kini ada di pundak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Fakta ini begitu kasat mata, jika dilihat dari pola kerja yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Hampir setiap hari, turun ke lapangan melakukan cross check information di daerah, baik yang berkaitan dengan program vaksinasi, hingga pengendalian wabah.

”Lihat saja urusan penanganan dan informasi sebaran vaksin sampai obat. Semua informasi tertuju di Kemenkes dan BNPB. Artinya, Kemenkominfo tidak akan mampu menjawab semua yang dibutuhan publik khususnya soal informasi data,” tandasnya.

Lalu apa tugas Kemenkominfo? Mantan Ketua PWI Banten dua periode ini menilai, fungsi komunikasinya Kemenkominfo di bawah kendali Menteri Johnny G. Plate tidak berjalan. Sangat jauh dari harapan.

”Jangankan soal data sebaran wabah dan urusan informasi vaksin dan kebijakan yang dikeluarkan Presiden, untuk urusan bagaimana menyampaikan manfaat dari kebijakan PPKM saja, nyaris semua media terfokus pada informasi yang disajikan BNPB atau Kemenkes, bukan Kemenkominfo yang seharusnya bisa menyampaikan pesan ini,” terang Firdaus.

Wajar, sambung dia, jika hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) 20-25 Juni 2021 lalu, menunjukan angka-angka demikian. Kepercayaan terhadap Presiden Jokowi terkoyak lantaran komando komunikasi tidak berjalan.

Data LSI jelas terpampang. Maka wajar pula, jika Presiden segera mengganti Johnny G. Plate dari kursi menteri. Cari sosok yang ideal yang mampu bekerja sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Karena jelas-jelas pola kerja Kemenkominfo tidak dirasakan.

”Silahkan tanya rekan-rekan media atau pemerhati komunikasi, apa manfaat dari Kemenkominfo di saat seperti ini. Lalu mengapa demikian? SMSI yakin Presiden punya catatan sendiri,” jelas Firdaus.

Jika fakta-fakta ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada kinerja Presiden Jokowi. Kegamangan di masyarakat terhadap lankah kinerja Presiden tidak terlihat dan dirasakan. Sementara akar persoalan nasional terkait naiknya angka pengangguran, kemiskinan dan buruknya sisi kesehatan terus menjadi ’hantu’ di republik ini.

”Ya, bukannya membaik tapi semakin buruk. Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka dampaknya terus meluas. Komunikasi dalam penanganan wabah akan terus memburuk. Publik resah hingga akhirnya, berita-berita negatif begitu deras berselancar di ponsel masyarakat. Karena pola komunikasi dan informasi tidak searah. Kemenkominfo tidak bisa memainkan peran strategisnya,” terangnya.

Faktor kedua, Kemenkominfo harus mampu memainkan perannya sebagai jembatan penghubung dengan menggandeng lembaga atau asosiasi media, tokoh publik, tokoh agama baik nasional dan daerah dalam menyampaikan pesan-pesan Pemerintah Pusat yang diharapkan berimplikasi positif di masyarakat.

”Pola kerja dalam menggandeng media dan tokoh publik saja tidak terlihat yang dilakukan Kemenkominfo. Johnny G. Plate lebih asik bermain sendiri dengan konsep kerjanya. Jujur saja kami kecewa, Kemenkominfo tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi saat ini,” tegas Firdaus.

Sebagai serikat media, sambung Firdaus, SMSI hanya mengingatkan, memberikan warning kepada Kemenkominfo untuk lebih lunak dan fleksibel dalam membuat terobosan dalam sisi komunikasi sebagai upaya membantu pemulihan kondisi bangsa.

”Kami berharap Johnny G. Plate sadar dengan kondisi dan fakta-fakta ini. Sadar pula bahwa Kementerian di bawah komandonya belum bisa berbuat banyak, lantaran sisi komunikasi tidak berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Presien Jokowi juga bisa memaknai kritik ini sebagai landasan. Satu harapan kami, Indonesia lekas sembuh,” tutup Firdaus.

Senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakar Universitas Prof.Dr. Moestopo (beragama) Taufiqurokhman.

Dalam penegasannya Taufiqurokhman melihat munculnya hasil Survei LSI terkait trend Presiden Jokowi menurun, sampai di bawah 50 persen karena ternyata pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan penyebaran Pandemi Covid-19 di Pulau Jawa Bali dan seluruh Indonesia.

”Hanya beberapa negara secara sistemstis dan masif penyelesaianya. Baik dari testing, tracing treatment. Soal pelaksanaan PPKM Darurat yang dianggap gagal malah dilanjutkan oleh pemerintah pusat yang lagi-lagi aturanya sangat tidak siap dilaksanakan. Jadi wajar kalau lampu kuning masyarakat menyala kepada pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya.

Bahkan sambung Taufiqurokhman, kini muncul bendera putih setengah tiang berkibar lantaran publik menyerah dengan kondisi saat ini. ”Lalu apa yang harus dilakukan? Presiden Jokowi sudah benar menggenjot agar bansos segera dibagikan ke masyarakat. Karena selama PPKM darurat hampir tidak ada bansos untuk  masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

Terkait adanya permintaan dari masyarakat agar Rapid Test, PCR atau Swab digratiskan bagi masyarakat hal ini sangat relevan. ”Jangan seperti PPKM Darurat jumlah testing menurun lantas diklaim sebagai keberhasilan. Sungguh sangat bahaya mengambil kesimpulan dengan permasalahan yang kurang tepat treatmentnya,” jelasnya.

Taufiqurokhman juga menilai Kemenkominfo harus mengampil peran-peran strategis dalam pemberitaan dan memberikan siaran beredukasi. ”Banyak televisi yang menyiarkan menakut-nakuti masyarakat. Lalu apa peran Kemenkominfo. Maka berikan informasi seperti yang diharapkan Presiden Jokowi yakni informasi positif yang menyebar optimisime,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kemenkominfo juga harus menggandeng perguruan tinggi yang masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Perguruan Tinggi swasta dan negeri harus digandeng dalam vaksinasi gratis buat mahasiswa fan dosen serta masyarakat sekitarnya.

”Perguruan tinggi porsinya diberikan lebih untuk tampil menyebarkn berita positif atau memberikan penyebar optimisme. Jangan terlampu banyak para politisi yang jelas berkepentingan utk menaikan citra partai atau hanya cari popularitas. Berikan kegiatan-kegiatan posotif pada perguruan tinggi agar mendukung menyebarkan nerita postif atau optimisme,” paparnya.

Menanggapi kondisi saat ini, Praktisi media sekaligus pengamat sosial Dhiman Abror juga angkat bicara. Dikatakannya, dalam perspektif survei dan polling, tingkat kepercayaan terhadap seorang pemimpin yang naik turun adalah fenomena biasa.

”Para pemimpin dunia pun mengalami fenomena yang sama, ketika dia membuat kebijakan populer dan membuat senang masyarakat pasti popularitas dan kepercayaan publik naik. Sebaliknya kalau dia membuat kebijakan yang tidak populer maka kepercayaan publik akan turun,” jelas mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos ini.

Dikatakan Dhiman, kebijakan PPKM yang diambil Presiden Jokowi kali ini tidak populer di mata masyarakat, selain itu, penanganan pandemi secara umum oleh pemerintah dianggap kurang efektif, karena itu kepercayaan masyarakat pun turun.

”Otomatis kredibilitas pemimpin itu turun di mata masyarakat, dia juga akan dianggap sebagai pemimpin yang kurang efektif. Kalau dikaitkan dengan perhelatan pilpres para ahli survei akan melihat angka di bawah 50 persen bagi petahana ini sudah masuk kategori lampu kuning yang harus diwaspadai,” urai Dhiman.

Dirinya pun mengkrituisi sikap posisi Kemenkominfo. ”Ya Kemenkominfo tentu tidak bisa bekerja sendirian karena persoalannya kompleks. Tetapi kominfo seharusnya bisa memainkan fungsi yang lebih efektif dalam mendesain dan mengeksekusi komunikasi politik pemerintah. Dalam hal ini masih sangat banyak kelemahan yang ada di kominfo,” ungkapnya.

Lalu apa yang harus dilakukan Kemenkominfo sebagai salah satu Kementerian yang memiliki tupoksi kamunikasi lintas sektoral, untuk meningkatkan kepercayaan publik ini?

Dhiman berharap Kemenkominfo harus lebih bisa merangkul semua elemen masyarakat supaya komunikasi politik pemerintah lebih efektif. Kominfo bisa lebih mengintensifkan kerjasama dengan “opinion leader” dan “opinion maker” dari kalangan masyarakat.

”Kemenkominfo harus melakukan pendekatan lebih intensif dengan para pemimpin informal di kalangan masyarakat. Selain itu Kominfo harus lebih intensif bekerjasama dengan media yang bisa menjadi ujung tombak komunikasi massa dengan masyarakat,” jelasnya.

Akademisi Untirta Boyke Pribadi juga menguraikan beberapa hal yang menjadi faktor menurunya tren kepercayaan publik terhadap Jokowi. Salah satunya disebabkan karena komunikasi yang tidak terarah.

Kesimpangsiuran informasi dan adanya ketidak konsistenan informasi dari atas sampai bawah ditambah dengan kepanikan masyarakat di era pandemi yang cenderung menyimpulkan informasi dengan cepat sesuai selera pribadi ditambah dengan pesatnya teknologi informasi yang mempercepat tersebarnya.

Kabar hoaks atau informasi bohong menyebar begitu deras. Padahal ini terkait kepercayaan kepada kepemimpinan Fulltrust society adalah kondisinya sangat sempurna bagi kepemimpinan, dan kondisi rawan ada pada tingkat low trust atau bahkan zero trust society.

”Kemenkominfo harus berperan optimal dalam menjembatani komunikasi antara atas dan bawah hanya saja kominfo disibukkan dengan mengatasi persoalan hoaks,” tandasnya.

Johnny G. Plate harus meniru gaya Harmoko untuk menjembatani komunikasi antara Presiden dengan masyarakat. ”Pada masa Harmoko sangat dikenal komunikasi efektif Dengan memanfaatkan media. Dalam kondisi sulit seperti ini, agar seluruh

informasi tidak bias, jika kementerian tidak dapat berdiri di tengah, mungkin agar komunikasi dapat efektif dapat mengoptimalkan komunikasi milik pemerintah Seperti TVRI dan RRI,” urainya.

Boyke Pribadi yang juga Ketua ICMI orwil Banten, meminta Kemenkominfo untuk membangkitkan modal sosial bangsa menuju fulltrust society, dengan mengurangi blunder-blunder berkomunikasi yang terjadi dan mampu memanfaatkan media media milik pemerintah agar menjadi media yang sangat terpercaya.

”Berikan masyarakat bukti bukan hanya janji. Janji-janji manis sangat tidak diperlukan pada masyarakat dengan kondisilow trust atau bahkan zero trust dengan demikian kita bisa keluar dari kondisi pandemi dengan baik,” timpal Boyke Pribadi.

Dugaan ketidak-adilan Kemkominfo dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.

Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut ”Berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber. Protes ketidakpercayaan tersebut, terungkap dari berbagai media di daerah untuk Peninjauan ulang  Pegiatan Desiminasi KPCPEN di Kemenkominfo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atas surat dari SMSI dan konfirmasi dari kementerian *(ful/smsi)*

Editor : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ruang Aspirasi

Pentingnya Menguasai Bahasa Mandarin dan Inggris Untuk Millennial

Published

on

By

Pantai Tirta Kuning di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

– Untuk persiapan menjawab investasi KIPI dan PLTA di Bulungan Kaltara

Menjawab kehadiran proyek strategis nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yakni proyek Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, yang nantinya akan menyerap tenaga kerja hingga mencapai ratusan ribu orang , tentu untuk menjawabnya maka mulai saat ini para pemuda juga harus mempersiapkan diri dengan berbagai keahlian, supaya kelak tidak menjadi penonton ditanah sendiri.

Pembahasan yang singkat namun sarat makna, saya sangat beruntung beberapa hari lalu berkesempatan berbincang dengan salah satu anak muda di Kalimantan Utara, Muhammad Yusuf B SP, dimana menurutnya selain skill atau keahlian, tentu dari segi bahasa yang digunakan para investor juga tidak kalah penting harus bisa dikuasai oleh para pemuda kita.

“Rata-rata investor yang berinvestasi  di Indonesia termasuk nanti di Kalimantan Utara adalah investor dari negeri China, maka pilihan nya kita mulai sekarang harus bisa menguasai bahasa Mandarin dan bahasa Inggris aktif bila berminat bergabung sebagai tenaga kerja, “ujar Yusuf mengawali pembicaraan.

Kenapa?, karena dalam setiap pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan komunikasi dua arah masalah bahasa sangat penting sekali untuk dikusai. Bila komunikasi ini sudah lancar maka setiap persoalan dalam pekerjaan akan bisa teratasi dengan baik.

Artinya, pilihan bagi pemerintah sekarang, baik Pemkab Bulungan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hanya dua. Mengirim putera puteri local keluar daerah untuk belajar bahasa Mandarin atau membuka Akademi khusus yang mempelajari bahasa tersebut di Tanjung Selor.

Bila persoalan penguasaan bahasa ini tidak segera dicari solusinya, maka tenaga kerja local yang ingin ikut berkerja disana nanti akan merasa kesulitan.

Pilihan lain, bila merasa sulit untuk membuka akademi Bahasa, maka perlu ada pemikiran untuk berkerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun Akademi yang sudah berdiri di Kaltara. Tinggal bagaimana nanti mendatangkan dosen khusus untuk mengajar mata kuliah bahasa Mandarin nya kepada para Mahasiswa.

Hasil pantauan penulis, untuk Akademi yang sudah lama ada di Bulungan, antara lain saat ini adalah Akademi Komunitas Negeri Bulungan (AKNB) Tanjung Palas. Sudah memiliki Gedung sendiri, tinggal nantinya bagaimana disana ada jurusan bahasa Mandarin dimaksud.

Yang tidak kalah penting, untuk pelajaran bahasa  Mandarin ini juga sudah menjadi pemikiran Bupati Bulungan, Syarwani S Pd M Si, kabarnya soal ini telah pula diseriusi. Apakah nanti nyantol di Akademi yang ada atau membuka sendiri Akademi khusus bahasa semuanya masih dalam tahap perkembangan.

Namun, harapan untuk mempersiapkan generasi muda local, persoalan pelajaran bahasa Mandarin ini perlu pemikiran serius. Supaya kelak begitu KIPI dan PLTA beroperasi para pemuda kita sudah benar-benar siap untuk bergabung sebagai tenaga kerja disana.

Penulis : Sahri. 

Continue Reading

Ruang Aspirasi

Berkhayal Tanaman Kakao Bisa Jadi Prodak Unggulan Kaltara

Published

on

Biji kakao hasil kebun petani di Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Wajar bila masyarakat kecil seperti saya berharap tanaman Kakao bisa jadi prodak unggulan Provinsi Kalimantan Utara.

Tentu harapan itu, sedikit nyambung dengan himbauan Presiden Republik Indonesia, yang ingin agar setiap daerah punya produk unggulan yang bisa menembus pasar ekspor dunia.

Itu dikatakan Presiden Jokowi saat membuka acara  Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 20/10/2021 lalu.

Kenapa harus kakao?, disamping lahan yang diusahakan oleh masyarakat se Kalimantan cocok untuk jenis tanaman ini, juga mudah dikembangkan oleh setiap petani serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat.

Alasan lain, hampir seluruh daerah di Kaltara, pada era tahun 80 hingga 90 an silam, rata-rata mengembangkan kakao, atau trend nya dikalangan petani disebut tanaman coklat.

Sayang nya pada era itu hasil panen para petani kakao hanya dikumpul oleh para pengepul, selanjutnya dibawa ke negeri jiran Sabah Malaysia. Akibatnya harga cendrung dipermainkan sehingga para petani enggan merawat kebun nya, bahkan ada diantara mereka mengganti dengan jenis tanaman lain.

Dengan animo masyarakat petani kembali membudidayakan kakao sekarang ini, sudah wajib menjadi atensi para pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh. Tidak hanya dalam bentuk semangat, tapi bagaimana kedepan paberik pengolah biji kakao bisa hadir di Kalimantan Utara.

Agar hasil panen tidak lagi dilempar keluar daerah. Melain kan dapat di produksi dalam bentuk kemasan siap saji.

Dengan demikian para petani kakao dapat sejahtera, dan menikmati jerih payahnya selama bercocok tanam.

Penulis : Sahri.

Continue Reading

Ruang Aspirasi

Dedy Sitorus : Kabar Gembira, 20.000 Dosis Lagi Vaksin Untuk Kaltara

Published

on

Ir Deddy Sitorus MA, anggota DPR RI.

JAKARTA – Permohonan untuk mendapatkan vaksin sebanyak 20.000 jatah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tersebut untuk tahap dua, dari jatah pada tahap pertama sebanyak 13.000.

“Kabar gembira, permohonan saya untuk tambahan vaksin di Kalimantan Utara sebanyak 20.000 sudah disetuju, * tulis Dedy Sitorus, anggota DPR RI, Dapil Kaltara, dilaman Facebook pribadinya, belum lama ini.

Jadi total keseluruhan vaksin tersebut sebanyak 33.000 dosis.

“Kami sudah menyelesaikan program kerjasama percepatan vaksinasi antara DPR RI dan Kementerian Kesehatan, ” tegas Dedy Sitorus.

Selain itu, lanjut dia, pengadaan mesin PCR baru juga mendapat persetujuan. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Trending