Upaya meningkatkan pembangunan politik di Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan Rapat Kegiatan Sosialisai dan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kaltara Tahun 2021.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Zainal A. Paliwang melalui Ferdy Manurun Tanduklangi selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan antar Lembaga Provinsi Kaltara pada acara yang berlangsung di Ruang Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Selasa (30/11).

“Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukam) Indonesia tahun 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan hukum yang matang. Kondisi tersebut ditandai dengan terbentuknya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penyaluran hak asasi manusia, dan demokrasi profesional, serta terciptanya rasa aman,” ujar Ferdy.

Dalam paparannya, Ferdy menjelaskan bahwa pembangunan politik dalam negeri pada kehidupan demokrasi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik.

“Capaian demokrasi tahun 2009 hingga 2018 berdampak pada beberapa variabel nilai konsisten seperti peran partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam mengambilan keputusan dan pengawasan,” jelas Ferdy.

Menurut Ferdy, penting adanya peningkatan dalam pembangunan politik di Indonesia agar fluktuasi indeks demokrasi Indonesia dapat menjadi cerminan dalam dinamika demokrasi.

“Untuk mengukur capaian pembangunan demokrasi di tingkat daerah memerlukan data empiris yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dan perumusan strategi spesifik yang berguna untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

“Namun, indeks demokrasi Indonesia khususnya Kaltara telah menunjukan indikator positif pada perkembangan demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi,” tambahnya.

Sebagai penutup dalam sambutannya, Ferdy menyampaikan bahwa naik turun pada perkembangan angka indeks demokrasi Provinsi Kaltara di masa pandemi Covid-19 perlu diperhatikan.

“Dengan ini perlu diadakan evaluasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih rendah dengan harapan IDI dapat dinilai dengan lebih baik karena dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Kaltara,” pungkas Ferdy.(TR/dkispkaltara)

TARAKAN – Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara setiap tahun terus meningkat, hal itu tak terlepas dari kepiawaian seorang Irianto Lambrie, menakhodai Provinsi ke 34 di Indonesia itu.

Menurut Supa,ad Hadianto, Sekretaris pemenangan Irianto Lambrie – Irwan Sabri menjelaskan, sejak tahun 2016, pertumbuhan ekonomi pada bulan Mei mencapai 4,27 persen, 2017 menjadi 6,59 persen, tahun 2018 mencapai 6,07 persen dan tahun 2019 naik menjadi 6,91 persen.

Dengan terus dinamis nya ekonomi itu, berbagai program juga turut membaik, seperti meningkatnya sektor pendidikan, kesehatan rata-rata masyarakat Kaltara.

“Dalam hal ini daya beli masyarakat juga turut meningkat, guna memenuhi kebutuhan nya, ” kata Supa,ad Hadianto saat menyampaikan materi kampanye kemasyarakat Tarakan beberapa waktu lalu.

Mari cerdas memilih ajak Supa,ad Hadianto, jangan karena iming-iming atau janji kosong yang tidak mungkin bisa ditubaikan, membuat kita buta mata, buta hati. Sehingga mudah tersulut untuk menyerang peribadi.

“Demokrasi itu jangan diisi dengan ruang-ruang hati yang semoit, namun jadikanlah sebagai wadah perjuangan untuk menggapai masa depan Kaltara yang sejahtera dan terdepan, ” kata Supa,ad Hadianto.

Lebih lanjut ia juga memaparkan, bahwa di Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Paslon Iraw menawarkan 9 program prioritas, salah satunya akan membuka lapangan kerja bagi warga Kaltara yang seluas-luasnya.

“Keberhasilan ini adalah bukti selama bapak Irianto memimpin Provinsi Kaltara yang sudah hampir 7 tahun. Pertumbuhan ekonomi ini tentu berdampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan anaknya, kualitas hidup nya dari sisi kesehatan, itu adalah dari beberapa dampak yg ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik,” kata Supa’ad saat melakukan kampanye kepada warga Kota Tarakan beberapa waktu lalu.

Supa’ad juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi terus meningkat juga berhasil mengurangi pengangguran. 2015 angka pengangguran di Kaltara mencapai 5,68 persen, pada akhir tahun 2016, turun menjadi 5,23 persen, 2017 menjadi 5,54 persen dan 2018 turun lagi menjadi 5,22 persen.

Lapangan kerja adalah isu pokok masyarakat kaltara saat ini akan dilakukan Iraw kedepan. Program lainnya adalah sertifikasi buruh/tukang. Pada pemerintahan Irianto lambrie program sertifikasi sudah dilakukan kepada 2016 tenaga konstruksi. Iraw adalah bantuan langsung tunai (BLT) untuk pelaku usaha mikro, ini akan kita lakukan pada periode berikutnya. * adv.

TANJUNG SELOR – Relawan “Projomas Membangun Desa Menata Kota”, untuk pemenangan pasangan Bakal Calon Bupati Bulungan, H Djoko Susilo SH dan Bakal Calon Wakil Bupati Bulungan, Kosmas Kajan SS, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun mimpi-mimpi indah untuk Bulungan kedepan.

“Kita harus berani membangun mimpi-mimpi dalam harapan budaya yang baik dan tetap berprasangka baik, bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan ini. Di samping itu juga, menjadi tugas kita bersama untuk membangun kesejahteraan di masyarakat, ” terang Mulyadi Lawai SKM, salah satu relawan Projosmas saat berbincang dengan Antonius L, dari Jurnal Kaltara, kemarin.

Kenapa demikian lanjut Lawai, karena semuanya harus berawal dari mimpi, selanjutnya tinggal diaplikasikan dilapangan, barulah sebuah mimpi dan cita-cita itu bisa terwujud dengan baik.

Misalnya membangun sektor pertanian dan perkebunan untuk masyarakat. Bila ini bisa diwujudkan oleh pasangan Djoko – Kosmas maka giliran kesejahteraan untuk masyarakat segera bisa tercapai.

“Kita harus menyambut program Pemerintah Pusat terkait upaya peningkatan sumber pangan melalui prograam pembukaan persawahan skala besar yang akan terpusat di Bulungan, ” kata Lawai.

Untuk menunjang itu, perum Bulog juga sudah merencanakan pabrik pengolah beras skala besar didekat pelabuhan pesawan.

“Saya yakin bila Projomas mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka sinergitas dengan program pusat bisa berjalan mulus dan giliran nya mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh, ” ujar Lawai. * AL.