Connect with us

Berita Kaltara

KPPI Kaltara Perkuat Peran Perempuan Dipemilu Legislatif 2024

Published

on

Poto bersama KPPI Kaltara seusai digelarnya acara kaukus perempuan di hotel grand pangeran Khar Tanjung Selor Bulungan, Minggu 20/8/2023.

TANJUNG SELOR – Kegiatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara, hari ini, Minggu, 20/8/2023, diselenggarakan di hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Hadir pada acara tersebut, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, Bupati Bulungan, Syarwani S Pd M Si, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus ST, Korem 092/Maharajalila, Kepala Kesbangpol, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Ketua KPU dan Bawaslu Kaltara, Ketua DPD KPPI Kaltara, Para Ketua Parpol se Kaltara, Ketua-Ketua Organisasi Wanita, serta tamu undangan.

Hadir pula sebagai pembicara, ibu Titi Anggraini SH MH.

Ketua panitia pelaksana, Farida Silviawati ST, dalam sambutan laporan nya mengatakan, adapun dasar kegiatan adalah mengacu surat keputusan DPD KPPI Kaltara nomor, 02/DPD. KPPI-KALTARA/SK/VIII/2023. Dengan tema kegiatan peningkatan kapasitas perempuan politik di Provinsi Kalimantan Utara.

Maksud dan tujuan kegiatan tambah Farida Silviawati, yaitu penguatan kelembagaan ormas perempuan politik dan ormas perempuan di Kalimantan Utara, memberikan wawasan dan pendalaman materi terkait perempuan politik dan perlindungan politik untuk perempuan terhadap sistem pemilu.

Serta peningkatan kapasitas perempuan politik di Kaltara melalui kiat-kiat menjadi anggota legislatif dan memperkuat posisi Caleg perempuan di daerah pemilihan nya masing-masing dan melalui workshop INI DPD KPPI memotivasi dan mendorong meningkatnya keterwakilan anggota legislatif perempuan di provinsi Kalimantan Utara.

“Dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik, ” tutup Farida Silviawati ST.

Sementara itu, Hj Ainun Farida selaku ketua KPPI Provinsi Kalimantan utara mengatakan. mengawali sambutan pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan perempuan ini. Tidak mudah untuk mengarahkan dan derajat komponen perempuan di berbagai lini, baik di pemerintahan maupun non pemerintahan. Namun saya yakin dan percaya peran perempuan akan semakin meningkat dan tentu itu semua sangat tergantung seberapa kuat memainkannya dalam panggung dan bagaimana kita kaum perempuan berubah pola pikir saat ini mencermati fenomena perpolitikan.

Bahwa keterlibatan perempuan dalam badan eksekutif dan yudikatif khususnya legislatif belum sepenuhnya mempresentasikan kaum femeninisme meskipun trend nya cukup baik dari tahun ke tahun, namun masih cukup jauh dari batas 30% keterwakilannya. Sehingga cukup wajar apabila keputusan yang dihasilkan pun belum sepenuhnya mewakili harapan kaum perempuan itu sendiri.

Ada stigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat luas bahwa perempuan itu kurang tegas keibuan lemah dalam bertindak cepat iba, dan segala macam atribut yang melekat di dalamnya sehingga dianggap tidak layak dalam panggung politik.

Dua kondisi eksisting inilah yang harus kita perbaiki melalui peningkatan intelektual kaum perempuan, baik secara formal maupun informal, dan juga penguatan organisasi perempuan, politik dan non politik. Data Brin menyebutkan 57,81% organisasi non pemerintah. Atau GO perempuan tidak mempersiapkan perempuan yang menjadi anggota pengurus organisasinya. Untuk ikut dalam bakal caleg kontestasi Pemilu legislatif di tingkat Kabupaten, kota, provinsi dan pusat dalam Pemilu 2024.

Sekarang yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana dengan persiapan organisasi politik di Provinsi Kalimantan utara menurunkan perempuannya untuk terlibat dalam kontestasi politik dalam politik 2024?

Apa jawabannya? Tidak peduli dengan komposisi penduduk yang sudah relatif berimbang saat ini kaum perempuan sudah saatnya mulai beranjak menduduki jabatan jabatan strategis. Baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif karena perempuan secara politik memiliki basis yang kuat di akar rumput. Jadi mari kita semua kaum perempuan yang punya niat politik untuk menguatkan daya saing, daya pikir dan daya juangnya melalui peningkatan kapasitas perempuan politik.

Pada kesempatan hari ini. Mari kita bersama sama bersinergi serta saling menguatkan jika nantinya kita sudah memastikan cara politikan yang sebenar benarnya. Semoga KPPI Provinsi Kalimantan utara semakin jaya dalam turut mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan utara untuk berubah maju dan sejahtera dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat Kalimantan Utara. * jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemkab Bulungan

Bulungan Terapkan Sistem Transfer Anggaran ke Desa Berbasis Ekologi

Published

on

Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Dinas LIngkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan mensosialisasikan Pengawasan dan Penegakan Hukum LIngkungan di Kebun Raya Bundahayati pada Senin (13/5). Acara tersebut menghadirkan narasumber Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dewi Sri Kurniawati, S.Si, M.Si.

Saat membuka kegiatan secara resmi, bupati Syarwanu menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang selaras dengan salah satu program prioritas kabupaten. Yaitu Transfer Anggaran dari Kabupaten ke Desa Berbasis Ekologi (TAKE). Melalui program TAKE diharapkan pemerintahan desa beserta segenap unsur masyarakat melaksanakan program kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan keasrian dan kelestarian lingkungan.

Tahun 2024 ini Pemkab Bulungan telah mengalokasikan kembali Rp 5 Miliar untuk program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE Bulungan Hijau).

“Saya berharap para pelaku usaha juga dapat menjalankan komitmen serta kewajibannya menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ” tutup Syarwani.  *bs/jk/kjs.

Continue Reading

Pemkab Bulungan

GERCEP !!! Syarwani Bantu Korban Kebakaran Long Beluah Rp 15juta Tiap Rumah

Published

on

Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si. menyerahkan. bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran didesa Long Beluah kecamatan Tanjung Palas Barat.

TANJUNG SELOR – Begitu menerima laporan terjadinya kebakaran hebat yang membakar sedikitnya 20 rumah warg Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Bupati Bulungan Syarwani S.Pd.M.Si langsung menuju lokasi kebakaran.

Usai melaksanakan berbagai kegiatan yang digelar di Tanjung Selor, sekira pukul 19:15 Wita, bupati langsung meluncur ke lokasi kebakaran. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu setengah jam, pukul 20:35 Wita Bupati sampai di lokasi kebakaran. Didampingi sejumlah perangkat daerah terkait langsung bertemu para korban kebakaran.

Bupati menemui para korban yang sementara ditampung di Gedung Pertemuan Desa Long Beluah, Tanjung Palas Barat.
Dari laporan yang ada, kebakaran yang terjadi di RT 9 dan 11, Desa Long Beluah, Tanjung Palas Barat itu telah menghanguskan 20 rumah yang dihuni 22 Kepala Keluarga (KK) dengan 79 jiwa.

Merespon kejadian tersebut, Bupati Syarwani telah meminta dinas terkait, yakni Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Tanjung Palas Barat serta Kades Long Beluah segera menyalurkan bantuan darurat, seperti selimut, makanan siap saji dan lainnya.

Semua kebutuhan darurat bagi warga yang terkena musibah ini, saya minta segera disiapkan, seperti beras, pakaian, tikar dan kebutuhan lainnya. Lakukan pendataan dan kondisikan korban ke tempat pengungsian sementara, yang aman dan nyaman,” lanjut Syarwani.
Dalam kesempatan tersebut Bupati turut mengucapkan duka yang mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa masyarakat Desa Long Beluah.

“Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah turut merasakan sekeligus turut bersedih atas musibah ini. Tentu setiap musibah pasti ada hikmah, tidak mungkin tuhan memberi cobaan diluar batas kemampuan kita,”kata bupati.

Bupati juga mengintruksikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan untuk membantu masyarakat yang dokumen pentingnya terbakar akibat musibah tersebut.

“Saya minta tolong pendataan berkaitan dengan dokumen ijazah, surat tanah termasuk dokumen kependudukan masyarakat yang terkena musibah. Paling tidak Pemda bisa menerbitkan dokumen baru berkaitan dengan dokumen-dokumen penting tersebut,”katanya.

Dilkokasi kebakaran, bupati bersama Dinsos dan BPBD Bulungan juga membagikan sedikitnya 1 ton beras, ratusan paket makanan anak, makanan siap saji, kasur, selimut, tenda gulung, peralatan dapur, kebutuhan bayi serta peralatan kedaruratan lainya.

“Saya yakin kebutuhan kita jauh lebih besar dari apa yang kita bantu. Tapi ini bentuk kehadiran pemerintah daerah ketika masyarakat kita mengalami musibah. Pemerintah hadir dalam keadaan senang maupun mengalami kedukaan,”pungkasnya.

Melalui APBD Bulungan 2024 khususnya dana kebencanaan Pemda Bulungan juga segeraa memberikan bantuan Rp 15 juta untuk masing-masing rumah yang terbakar, untuk dapat dibangun kembali.(*)

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Gelar Rapat Bersama OPD

Published

on

Ihin Surang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Rapat Kerja Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, dan Tim Pakar Membahas Terkait Percepatan Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.

Adapun Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Kerja Pansus I ini adalah Markus Sakke, S.ip, Ihin Surang, SE.,M.Si, Elia DJ.

Tujuan rapat tersebut ialah Percepatan Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.

Dalam pembahasan kali ini Biro Hukum meminta untuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJP-D) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 ini selesai di bahas sehingga segera masuk proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.

Sebelumnya Anggota Pansus I DPRD Kaltara juga telah melakukan konsultasi publik dan sudah konsultasi di Kemendagri.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending